(berpolitik.com): Sebagai kompetitor SBY, para capres yang jadi penantang sejatinya dihinggapi dilema. Di satu sisi, tak satupun dari mereka yang berharap atau berdoa agar krisis keuangan global makin mengoyak perekonomian nasional. Tapi, kalaupun itu nyatanya terjadi, tak ada keraguan bahwa mereka akan menganggapnya sebagai "berkah tersembunyi". Dan, sejatinya indikasi "demam tinggi" itu bukannya tak ada.Nilai tukar rupiah makin labil, NPL Perbankan mulai naik, kredit usaha makin seret. Dan, yang paling kasat mata, PHK bak gelombang yang tak putus-putusnya. Bila perekonomian nasional "demam tinggi", tingkat kepuasaan terhadap kinerja SBY pasti kembali melorot. Sebagai konsekuensinya, tingkat elektibilitasnya pun akan anjlok. Dalam jangka pendek, yakni pileg 2009 mendatang, efek langsungnya akan dirasakan Partai Demokrat yang kini tengah menikmati elektibilitas yang tinggi. Persoalannya sekarang, benarkah bila perekonomian nasional demam tinggi akan menyebabkan elektibilitas SBY bakal ambruk? Sebagian kalangan mengingatkan agar kompetitor SBY tidak terjebak dalam kesimpulan seperti itu. Setidak-tidaknya ada 3 alasan yang mendasarinya. Pertama, tahun 2009 adalah tahun politik. Dalam kerangka kerja institusi, parpol barangkali geraknya memang tak lagi leluasa. Maklum para pengusaha yang diharapkan menjadi donatur juga tengah terhimpit krisis sehingga terpaksa "mengencangkan ikat pinggang". Tapi, pileg 2009 tidaklah lagi "murni" pemilu partai politik. Dalam hal ini, aktivitas kampanye juga terletak pada kemampuan perorangan dari para caleg. Dengan iming-iming "suara terbanyak" dan atau prosetase tertentu dari BPP, persaingan tidak saja terjadi antar caleg beda partai, tetapi juga antar caleg sesama partai. Sangat boleh jadi mesin parpol memang bakal tak mendapat "pelumas" yang cukup, tapi para caleg bukannya tak mungkin mengalihkan "pelumas" itu ke tim "swasta" yang mereka bentuk. Yang mau dikatakan, aktivitas kampanye para caleg mendorong terjadinya aliran duit dalam jumlah luar biasa besar ke tengah-tengah masyarakat. Ini belum memperhitungkan keberadaan "uang panas" milik bandar-bandar judi, narkotik, penyelundup atau bahkan uang hasil korupsi yang bisa dipastikan juga mencari jalan untuk di"bersihkan". Dus, banjir uang ini akan menjadi penggerak perekonomian nasional yang lesu darah diterjang krisis. Kedua, SBY dipastikan tak tinggal diam jika krisis semakin kencang menggerus perekonomian nasional. Dalam hal ini, sebagai incumbent, SBY mempunyai kekuasaan untuk menggunakan instrumen bernama APBN. Sebagaimana sudah mulai dikampanyekan oleh para ekonom, SBY akan lebih pede untuk mengalokasikan belanja modal pada tingkat yang maksimum. Tak akan terlalu mengherankan jika defisit APBN 2009 akan dipacu hingga 3% GDP. Memang terdapat masalah klasik soal APBN. Yakni, pengucuran dana yang biasanya baru mulai efektif pada bulan ke 3 dan ke 4. Karena itu, sumber berpolitik menyebutkan, pemerintah SBY tengah memikirkan cara mengupayakan bridging fund. Tapi, tak tertutup kemungkinan pula SBY akan mengeluarkan peraturan yang memungkinkan pengucuran itu sudah bisa dimulai pada awal tahun 2009 ini. Para kompetitor yang memiliki fraksi di DPR memang bisa saja menghambat manuver SBY tersebut. Namun, jika mereka mencoba-coba melakukan hal itu, SBY dipastikan bakal memanfaatkannya untuk menyerang balik partai-partai kompetitor sebagai pihak yang ingin masyarakat tetap menderita. Ketiga, yang tak boleh dilupakan, jika perekonomian demam tinggi pun SBY sejatinya tetap bisa memanfaatkannya situasi ini menjadi peluang. Jelasnya, bila perekonomian lesu darah maka justru memberikan legitimasi bagi pemerintah SBY untuk menggencarkan berbagai program yang sifatnya "subsidi" dan "karikatif". Seperti halnya dalam urusan belanja modal pemerintah, gelontoran program "jaring pengaman" ini juga menghadirkan dilema bagi para capres. Jika mereka menyoal dan mempertanyakan guyuran duit itu, sudah bisa dipastikan pemilih akan mencap mereka sebagai orang yang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Tapi, jika membiarkan SBY bermanuver, tentu saja simpati rakyat kembali pulih kepada incumbent. Secara kampanye, program-program subsidi SBY itu merupakan "nilai lebih" yang dimiliki seorang incumbent. Karena itu, para kompetitor harus berhati-hati dalam mengembangkan program sejenis. Jika mereka berupaya menarik hati pemilih dengan menggelar pasar murah, umpamanya, SBY akan mudah "melibasnya"-nya dengan operasi pasar. Jumlahnya pasti jauh lebih besar dan lebih massif karena ditopang oleh duit APBN. Harus segera digarisbawahi, ulasan ini tidaklah bermaksud untuk menyatakan SBY sulit untuk dikalahkan. Masih tersedia 1001 jalan dan amunisi untuk mematahkan SBY. Tentu saja dengan catatan para penantang tak menyusun strategi kampanyenya dengan logika yang standar-standar saja. Dan, menjadi tugas para konsultan kampanye mereka merumuskan hal tersebut. Hm, apa ya terobosan yang bakal mereka lakukan?