| Ulasan |
| Jumat, 12 Desember 2008 |
| Ulasan |
| Ada Apa Dengan Pemerintah SBY? |
| Tags: SBY, BNP2TKI, gas.pertamina |
 (berpolitik.com): Benarkah aparat pemerintah memang serius bekerja untuk mengkinclongkan kinerja SBY? Pertanyaan ini mengemuka setidaknya karena dua hal. Pertama, adanya kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg maupun 12 kg.> |
(berpolitik.com): Benarkah aparat pemerintah memang serius bekerja untuk mengkinclongkan kinerja SBY? Pertanyaan ini mengemuka setidaknya karena dua hal. Pertama, adanya kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg maupun 12 kg.
Awalnya, disebutkan kelangkaan itu disebabkan karena adanya gangguan cuaca. Belakangan, disebutkan karena keterbatasan infrastruktur dan pasokan.Menurut pihak Pertamina sebagaimana dikutip media massa, ketersediaan tempat penyimpanan dan pengisian elpiji belum bertambah padahal konsumsi gas berlipat ganda setelah program konversi berjalan stabil.
Jika benar soal keterbatasan infrastruktur yang menjadi penyebabnya, ini sungguh mengejutkan. Betapa tidak. Logika paling sederhana saja menunjukkan, penggiringan masyarakat untuk beralih ke gas memastikan adanya pertambahan kebutuhan gas yang mesti disediakan dan dipasok.
Petambahan kebutuhan itu dengan sendirinya mengisyaratkan keharusan adanya daya dukung infrastruktur yang memadai. Jika setelah langka seperti sekarang Petamina baru berencana untuk menambah infrastrukur dan mengamanakan pasokan, tidakkah Pertamina terlihat tidak serius?
Sebagai perusahaan, Pertamina boleh saja tidak serius. Apalagi jika ketidakseriusan mereka bersumber dari urusan kalkulasi untung rugi.Sebagaimana pernah diwartakan, Pertamina menyatakan menanggung beban subsidi, khususnya untuk tabung elpiji 12 kg. Sudah berkali-kali mereka mengeluh dengan bilang subsidi tabung 12 kg adalah subsidi korporasi dan bukannya subsidi oleh uang pemerintah.
Jikalau bukan soal untung rugi, merupakan sebuah pertanyaan besar mengapa perusahaan sekelas Pertamina bisa begitu teledor tidak memperhitungkan implikasi dari program konversi mitan ke gas yang juga dilaksanakan oleh mereka sendiri?
Apapun sebabnya, yang langsung dijadikan tertuduh adalah pemerintah. Kita tak pernah tahu pasti, adakah kelangkaan itu memang sebuah keteledoran (karena tak terantisipasi) atau sebuah kesengajaan?
Perang Dingin
Kedua, pertanyaan ini mengemuka setelah dikonfirmasikan adanya perang dingin antara BNP2TKI dan Depnakertrans. Menurut pihak BNP2TKI dalam sebuah acara pendirian CTC khusus buruh migran di Jakarta(11/12), perang dingin tersebut sudah berlangsung sejak Februari 2008.
Perang dingin itu bermula dari ketidarelaan pihak Depnakernas atas kewenangan yang dimiliki BNP2TKI sebagai pelaksana perlindungan buruh migran. "Mungkin karena Pak Djumhur dan Pak Erman beda partai, ya?" katanya yang langsung disambut derai tawa hadirin.
Dalam versi BNP2TKI, lemahnya perlindungan terhadap buruh migran karena pihak-pihak terkait tak kooperatif dan atau bersungguh-sungguh. Dia lantas menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya dilarang ke Malaysia oleh pihak KBRI karena tak mau insiden pemukulan buruh oleh satpam KBRI di Malaysia beberapa waktu lalu terungkap.
Tak hanya, dalam versi BNP2TKI, pihak Deplu juga tak cukup akomodatif. Buktinya, mereka selalu menolak adanya pihak di luar Deplu untuk menjadi atase tenaga kerja. Tapi, pada saat yang sama, Deplu tak menganggarkan cukup personil untuk mengurusi para TKI. "Di Malaysia, hanya ada 1 atase dan 3 staf untuk mengurusi kurang lebih satu juta TKI. Mana mungkin bisa?" sesal orang BNP2TKI ini.
Dus, di sini, perang dingin itu tak hanya antara BNP2TKI dengan induknya, Depnakertrans saja, tetapi juga meluber ke pihak Deplu. Kalau tudingan BNP2TKI benar, tentu saja patut dipertanyakan keseriusan Deplu mendukung pencapaian kinerja pemerintah SBY. Tapi, bisa juga ini hanya sekadar alibi DBNP2TKI yang kedodoran dalam melindungi kepentingan buruh migran.
Bagi publik, seperti halnya kelangkaan gas, perang dingin dan silang sengketa itu bukan urusanlah mereka. Yang mereka lihat, pemerintah absen melindungi buruh migran.Titik.
Adakah dua fenomena ini sekadar egoisme sektoral atau memang menyimpan maksud yang lebih serius lagi? Maklum, pemilu makin dekat, bung.
|
|
|
|
|
|
|
|
