| Ulasan |
| Senin, 01 Desember 2008 |
| Ulasan |
Pilpres
Awas, Jaring Komisaris Menggoda Anda |
| Tags: SBY, Pilpres, BUMN, komisaris |
 (berpolitik.com): Kaget dan tak percaya. Ini reaksi spontan yang terpencar ketika diberitahukan bahwa ekonom asal UGM, Revrisond Baswir telah menjadi komisaris PTPN XIII. "Masa sih, kok dia tak cerita ya?" ungkap seorang koleganya di UGM setengah tak percaya.> |
(berpolitik.com): Kaget dan tak percaya. Ini reaksi spontan yang terpencar ketika diberitahukan bahwa ekonom asal UGM, Revrisond Baswir telah menjadi komisaris PTPN XIII. "Masa sih, kok dia tak cerita ya?" ungkap seorang koleganya di UGM setengah tak percaya.
Di tempat terpisah, seorang ekonom vokal dan seorang politisi kawakan juga terperangah dan sempat tidak percaya. "Gosip apa lagi, tuh?" kata sang ekonom kepada berpolitik yang kebetulan bersua dengan dirinya akhir pekan lalu.
Yang membuat berpolitik terkejut adalah ketidaktahuan mereka atas informasi ini. Padahal, ketiganya terhitung figur yang "well inform", tak terkecuali terhadap informasi yang tak beredar di media massa. Sebagai catatan, informasi penunjukkan Dewan Pakar Koalisi Anti Utang ini sudah beredar sebulan lebih.
Tapi, keterkejutan mereka terhadap subtansi informasi mudah diperkirakan. Ini terutama karena mereka mempertimbangkan sosok Revrisond yang selama ini sangat vokal terhadap kebijakan pemerintah SBY-JK. Dengan menerima penunjukkan itu, sekurangnya bakal kian berkurang suara yang vokal terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Kalau kemudian soal Revrisond diulas bukanlah untuk menyoal pilihan politik yang diambil Revrisond. Keputusannya menjadi komisaris BUMN merupakan hak individu yang harus dihormati. Dia pasti memiliki kalkulasi dan pertimbangan sendiri yang tak meski sesuai dengan ekspektasi teman dan kolega.
Dalam pengamatan berpolitik, fenomena Revrisond adalah puncak gunung es dari pertarungan tingkat tinggi perpolitikan menjelang pilpres 2009. Sekadar informasi, selain Revrisond, juga ada nama Fadhil Hasan (ekonom Indef) dan Syarwan Hamid (Ketua Tim Sukses Soetiyoso) yang disebut-sebut juga menjadi komisaris BUMN pada gelombang November lalu.
Secara positif, gejala ini harus dibaca sebagai kelihaian SBY untuk merangkul pihak-pihak yang bisa mengganggu kampanyenya. Ketimbang menangkap dan sejenisnya, ini adalah taktis nan halus dan sangat kecil jadi bumerang di kemudian hari.
Keuntungannya tak hanya itu. Secara etis, para ekonom dan akademisi yang tersangkut "jaring komisaris" memiliki potensi untuk berperan sebagai pentralisir dan sekaligus mempromosikan kebijakan yang diambil pemerintah. Mereka tentu saja tak bicara ala Harmoko (seusai petunjuk Bapak) tetapi dengan kepakarannya mereka bisa membingkai wacana publik.
Dalam soal krisis ekonomi, misalnya, mereka bisa mengarahkan diskusi mengenai "jahatnya kapitalisme global" sembari mengabaikan fakta adanya bahaya krisis yang bersumber dari kebijakan pemerintah SBY di waktu-waktu sebelumnya. Mereka bisa saja mewacanakan mengenai solusi-solusi mengatasi krisis sembari tak menyoal situasi ekonomi yang sebenarnya terus memburuk. Adalah salah jika mereka disebut tengah melakukan 'pelacuran' intelektual. Yang sedang mereka lakukan adalah hal sewajarnya dilakukan sebagai seorang "politisi".
Lantas apa konsekuensinya bagi publik?
Yang sudah nyata, dibutuhkan kacamata yang lebih kritis untuk menyingkap agenda tersembunyi dari pernyataan para pakar dan akademisi yang sudah menjadi bagian pemerintah. Dengan memahami agenda tersembunyi tersebut, publik tak mudah terkecoh dan tak mesti mengabaikan sama sekali informasi yang diutarakan para pakar dan akademisi itu.
Persoalannya, tak semua akademisi dan pakar yang bisa diketahui dengan pasti telah terjaring dalam "Jaring komisaris". Dalam hal ini dibutuhkan kejujuran dari mereka dan sekaligus kejelian media massa untuk memilih narasumber. Jika media massa jeli, niscaya akan hadir informasi dari berbagai sisi yang memungkinkan publik bisa mengambil keputusan.
Hm, ngomong-ngomong, ada yang berminat jadi komisaris?
|
|
|
|
|
|
|
|
