(berpolitik.com): Pupuk urea bersubsidi boleh langka pada tiap musim tanam tiba. Industri perkebunan sawit boleh hancur lebur dihajar krisis. Tapi, iklan-iklan soal kepedulian dan keberhasilan pemerintah dalam mengurus pertanian hari-hari ini dengan mudah kita saksikan di layar kaca. Kebetulan atau tidak, pada saat yang bersamaan, iklan-iklan Megawati tentang sembako murah juga mulai berebaran di media massa dan memenuhi pojok-pojok jalan. Meski tak memberikan kontras yang tegas, namun segera terlihat adanya perbedaan titik pandang antara SBY dan Megawati dalam urusan pertanian. Dalam hal ini, sayangnya, iklan sembako Megawati rentan untuk diplintir sehingga justru berpotensi menjadi bumerang bagi dirinya. Rentan Diplintir Kerentanan itu terjadi bukan karena soal akurasi data dan sejenisnya, namun melainkan bersumber dari terminologi sembako murah. Meski ada penjelasan singkat tentang maksud istilah tersebut dalam iklan cetak, tapi benak publik mudah digiring untuk memberi pemaknaan yang berbeda. Salah satunya mengarahkan kesimpulan bahwa Megawati ingin kembali menerapkan kebijakan lawas ala orde baru: mengontrol harga-harga produk pertanian atau turunannya (beras, gula ataupun minyak goreng,dll). Dengan kata lain, para spin doctor-nya SBY bisa mengarahkan pembentukan wacana yang menghasilkan sentimen negatif buat Megawati. Sentimen ini antara lain akan dibangun melalui kategorisasi seperti ini: Megawati lebih peduli orang kota ketimbang orang desa, lebih memperdulikan buruh dan ketimbang petani. Pada titik terjauh, dari sisi momentum, iklan sembako itu sejatinya merupakan jawaban yang kurang pas. Ketika harga-harga produk pertanian terjun bebas (utamanya pada sektor perkebunan) dan pada saat yang bersamaan biaya produksinya juga meningkat (tanaman pangan, utamanya padi), tawaran sembako murah jelas "nggak nyambung" dengan rasa batin kalangan petani pangan (di Jawa) dan petani perkebunan (di Luar Jawa). Kenapa Tidak Menyoal Pupuk? Bila saja pada saat ini Megawati berbicara soal pupuk urea besubsidi, umpamanya, kiranya lebih "nyambung". Dalam hal ini, Megawati bisa menunjukkan bahwa kinerja pemerintah SBY dalam urusan pertanian sungguh amburadul karena pupuk urea bersubsidi memang selalu langka ketika musim tanam tiba. Keamburadulan itu bisa difokuskan pada dua hal. Pertama, dana subsidi yang dialokasikan memang tak pernah mencukupi. Jadi, meskipun dari sisi produksi, ketersediaan pupuk urea terbilang sangat aman (dan malah bisa diekspor), tapi pupuk bersubsidi tak akan pernah cukup tersedia karena jumlahnya sangat tidak memadai dengan tingkat kebutuhan petani. Gampangnya, pemerintah bisa dilabel "basa-basi" saja soal memberi subsidi. Sekadar tebar pesona kalau mengikuti istilah yang pernah dipopulerkan kubu Mega dan para pengamat politik yang gemas dengan manuver SBY. Terkait ini, Megawati sejatinya harus pula menyoal soal batasan petani yang berhak mendapatkan pupuk urea bersubsidi.Dalam versi pemerintah, pupuk subsidi hanya diperuntukan untuk petani berlahan sempit alias di bawah 2 hektar. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa petani (di Jawa) seharusnya berusaha di lahan yang luasnya minimal 2 hektar dan seluas-luasnya 5 hektar. Jadi, Megawati bisa bilang bahwa subsidi pada petani lahan sempit tidak bisa disebut pro petani karena justru "menghukum" petani yang berkerja berdasarkan semangat UU yang ada. Sebagai solusinya, Megawati bisa menawarkan kebijakan perbesaran dana subsidi untuk alokasi pupuk urea bersubsidi dan pada saat yang bersamaan meluaskan kategori penerimanya. Tentu saja pilihan ini bakal diserang habis-habisan oleh para ekonom liberal yang menjadi pengawal kebijakan ekonomi SBY-JK. Jika itu terjadi akan tercipta polarisasi yang makin keras, antara pengusung kebijakan yang populis versus pengusung kebijakan ala saudagar yang selalu berhitung untung rugi dalam melayani rakyat. Ini jelas sebuah keuntungan buat Megawati untuk kembali melekatkan citra diri dan partainya sebagai pembela wong cilik. Pulihkan Kredibilitas keamburadulan kedua terletak pada analisis para pejabat dan ahli pertanian SBY yang selalu mengulang argumentasi bahwa kekurangan stok pupuk urea bersubsidi karena pola bertani petani yang terlalu rakus akan pupuk. Sederhananya, dengan argumentasi seperti itu, pemerintahan SBY dengan mudah dapat dilabel sebagai "tukang menyalahkan petani". Dus, Megawati bisa menggerakkan para spin doctor-nya untuk menunjukkan bahwa tindakan menyalahkan petani sangat a-historis."Kelaparan" tanah atas pupuk terjadi merupakan buah kebijakan revolusi hijau ala orde baru. Karena itu, menyalahkan petani bisa disebut sebagai tindakan membela kebijakan pertanian Soeharto yang memang "dibimbing" agen-agen multinasional. Meski begitu, pokok terpenting dari semua "attacking campaign" Megawati adalah kemampuannya untuk mengembalikan kredibilitas. Pemulihan kredibilitas mensyaratkan kesediaan mengakui adanya kesalahan di masa lalu. Jargon "tobat" yang pernah dipopulerkan Taufik Kiemas gagal total karena, salah satunya, tak tercermin pada kinerja partai ini di parlemen. Tak ada greget yang cukup mempesona kecuali menciptakan"keriuhan" tanpa makna di benak pulik. Kredibilitas kembali terbangun jika tak sekadar terkatakan, tetapi juga ternyatakan dalam tindakan. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk melakukan tindakan drastis. Tanpa itu, serangan udara (iklan) ataupun serangan darat (baliho hingga program) terasa kurang maknyus karena orang terus terkenang-kenang masa-masa ketika dirinya memerintah. Tentu saja, semuanya mesti diformulasi secara apik, tepat sasaran dan juga tepat waktu. Itulah tugas bagi pengusung Megawati jika mereka memang benar-benar percaya Megawati masih mungkin terpilih lagi. Masih belum terlalu terlambat untuk memulainya lagi,kok.