| Ulasan |
| Kamis, 06 November 2008 |
| Ulasan |
| Isu Lama yang Tak Pernah Basi: Dana Asing Disaku Parpol |
| Tags: Hanura, asing, Dana-Kampanye, prabowo |
 (berpolitik.com): Belum reda soal penculikan aktivis 1998, Prabowo dan Wiranto kembali dipusingkan soal dana kampanye. Adalah ICW yang melansir tudingan bahwa kedua partai yang melekat pada diri mereka mendapat dana dari pihak asing.> |
(berpolitik.com): Belum reda soal penculikan aktivis 1998, Prabowo dan Wiranto kembali dipusingkan soal dana kampanye. Adalah ICW yang melansir tudingan bahwa kedua partai yang melekat pada diri mereka mendapat dana dari pihak asing.
Soal duit kampanye memang soal nan sensitif. Menurut UU Pemilu no 10 tahun 2008, partai politik yang ketahuan menerima donasi dari pihak asing bakal dianulir sebagai peserta pemilu dan atau caleg-calegnya tak bakal dilantik menjadi anggota dewan jikapun terpilih.
Sudah pasti kedua partai ini membantah tudingan tersebut. Tapi, sudah jelas pula, hal ini telah menimbulkan "kerusakan" terhadap citra kedua partai yang mendaku dirinya sebagai partai nasionalis itu.
Sejatinya, untuk urusan dana kampanye, ini bukan kali pertama Hanura dan Gerindra terserempet.
Uang Merah
Dalam kasus Hanura, berbulan silam, sebuah media nasional memberitakan tentang apa yang disebut sebagai "uang merah".Uang merah inilah yang konon menjadi modal Wiranto untuk berkampanye. Menurut informasi, istilah uang merah merupakan sebutan untuk uang yang bernomor seri ganda.
Konon, ada belasan kontainer yang masih disimpan di luar negeri. bahkan ada sumber yang memastikan, uang merah yang dimaksud adalah uang pecahan nominal Rp 100-an yang berbahan dasar plastik. Karena itu pula, uang-uang ini sudah ditarik dari peredaran. Sekadar catatan, isu uang merah ini mencelat ke permukaan tak lama setelah SBY dan Wiranto beradu polemik soal janji SBY tak bakal menaikkan harga BBM.
Pihak Hanura telah membantah desas-desus tersebut. Tapi, sepertinya isu ini akan kembali diapungkan karena tak ada konklusi akhir yang tak terbantahkan yang bisa mengunci pihak-pihak yang ingin terus mempermasalahkannya.
Duit BLBI
Dalam kasus Gerindra, sekitar dua bulan lalu, ada kasak-kusuk yang hendak mengaitkan kampanye Prabowo dengan duit BLBI. Kasak-kusuk itu mau merangkai relasi mantan menantu Soeharto ini dengan Soedrajat Djiwandono (kakak ipar) dan Hasyim Djojohadikusmo, adik bungsunya.Sekadar catatan, BLBI mulai dikucurkan ketika Soedrajat masih menjabat sebagai Gubernur BI dan Hasyim tercatat menjadi pemegang saham sejumlah bank yang menerima kucuran BLBI.
Bagi yang mengikuti perjalanan BLBI, tudingan ini terbilang agak ngawur. Kalaupun ada kesalahan, dosa terbesar Soedrajat adalah pada kegagalannya memimpin BI untuk mengawasi bank-bank. Sebagaimana diketahui, hampir semua penerima BLBI telah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada kelompok usaha terafiliasi. Selain itu, BI juga lalai dalam mengawasi penggunaan dana BLBI yang menurut pihak BPK kembali diselewengkan oleh sebagian besar bank penerimanya.
Lantas bagaimana dengan Hasyim yang ketika itu tercatat antara lain sebagai pemegang saham mayoritas bank Pelita dan Bank Papan Sejahtera? Menurut audit BPK tahun 2006, Hasyim termasuk sedikit obligor yang langsung mengembalikan dana BLBI tanpa melalui negoisasi bertele-tele.
Tidak seperti pada konglomerat lainnya yang melakukan berbagai aksi, ancamanan dan upaya curang lainnya sebelum akhirnya melunasi sebagian utangnya, Hasyim tercatat membayar tunai seluruh kewajibannya. Langkah ini antara lain juga diikuti oleh Ciputra (Bank Ciputra) dan juga Sofyan Wanandi (Bank Danatama).
Kampanye Negatif
Namun, dalam soal kampanye, fakta keras terkadang tak penting. Yang penting adalah persepsi publik. Kebanyakan pemilih tak memiliki insentif dan cukup inisiatif untuk mencari tahu lebih jauh tentang sebuah pernyataan. Pada titik inilah peluang untuk mempersuasi publik terbuka. Di sinilah ranah kampanye negatif menemukan persemaiannya.
Meski demikian, Gerindra dan Hanura sejatinya bisa pula mengolah kampanye negatif ini sebagai sebuah serangan balik, sekurang-kurangnya "tebar pesona"-lah kalau mengikuti istilah yang diarahkan ke SBY. Dalam hal ini, Prabowo, umpamanya, punya modal untuk melakukan hal itu.
Ini terutama sekali jika benar dana kampanye dia berasal dari hasil penjualan beberapa perusahaan miliknya (atau keluarganya) yang beroperasi di Timur Tengah. Akan terlihat sangat kredibel jika pembeli perusahaan itu dihadirkan secara fisik atau melalui telekonferensi. Ini pukulan yang mematikan dan jelas membangun kredibilitas bagi dirinya.
Pada saat bersamaan, sudah saatnya pula urusan duit kampanye ini dijadikan kasus bagi semua partai politik. Isunya bukan sekadar ada dana asing atau tidak. Yang tak kalah penting adalah menelisik duit-duit yang berasal dari perusahaan-perusahaan swasta nasional.
Jika menjadi jelas perusahaan apa saja yang menyokong partai tertentu maka publik bisa memprediksi kebijakan seperti apa yang bakal diperjuangkan partai tersebut di parlemen. Bila sebuah partai politik mendapat kucuran duit dari obligor BLBI, pastilah partai itu sampai karatan pun tak bakal mau menggulirkan hak angket soal BLBI, misalnya. Demikian juga yang mendapat kucuran dari pedagang besar minyak atau bahkan Lapindo Berantas,misalnya.
Nah, soalnya kemudian, bagaimana data-data itu terkuak secara semestinya karena parpol dan perusahaan pasti akan menggunakan 1001 cara untuk menghapus jejak sumbangan itu.
Hm, siapa ya yang lebih cerdik, parpol dan pengusaha atau para pemantau?
|
|
|
|
|
|
|
|
