| Ulasan |
| Selasa, 04 November 2008 |
| Ulasan |
Harga BBM dan Sikap Pemerintah
Kalau Sudah Naik, Apa Bisa Turun? |
| Tags: BBM, Kalla, HARGA, SBY |
<b>(berpolitik.com):</b> Kalau sudah naik, memang susah turunnya. Pameo itu tak rupanya tak hanya berlaku untuk urusan kekuasaan, tapi juga soal harga BBM subsidi. Setelah harga minyak mentah di pasar internasional anjlok hingga di bawah 70 USD per barelnya, menguat tuntutan agar harga BBM bersubsidi di dalam negeri disesuaikan, maksudnya (untuk kali ini) diturunkan.
Mungkinkan BBM bersubsidi turun?
Para pejabat publik dengan berbagai argumentasi sepertinya tak hendak cepat-cepat menurunkan harga BBM. Menurut mereka, harga BBM tak bisa cepat-cepat diturunkan karena harga minyak masih mungkin berubah.
"Pemerintah tidak bisa hanya ukurannya sebulan dua bulan saja, melihat rata-rata harga minyak, akan tetapi harus menyeluruh selama satu tahun. Jadi kita belum bisa menetapkan (penurunan harga BBM)," tegas Wapres.
Meski logis dan begitu teorinya, pernyataan Kalla sebenarnya agak membingungkan. Jikalau pemerintah konsisten memakai patokan harga rata-rata satu tahun untuk menerapkan harga BBM bersubsidi, menjadi pertanyaan besar mengapa pada akhir Mei lalu mereka bergegas dan bersikukuh harga BBM harus segera naik dengan alasan APBN sudah hampir jebol?
Sejauh ini, tak ada pihak yang mempertanyakan argumentasi Kalla ini. Pihak oposisi seperti PDIP hanya menyuarakan tuntutan atas dasar penglihatannya terhadap beban yang ditanggung rakyat.
Pejabat lainnya, Ketua Bappenas Paskah Suzetta menyatakan, penurunan harga minyak itu sebenarnya tak lazim. "Musim dingin biasanya harga minyak naik, tapi ini kok turun. Jadi, harus dicermati," katanya. Ini juga pernyataan yang logis dan pastinya berdasarkan pembacaan tren tahunan.
Hanya saja, Paskah lupa dan atau mengabaikan fakta bahwa tahun ini kondisinya tak sama dengan tahun lalu. Badai krisis finansial tingkat global telah menghantui dunia akan datangnya resesi. Dus, ini menggiring pengereman konsumsi dan sebagai akibatnya terdapat penurunan permintaan terhadap harga minyak mentah.
Yang lebih teknis disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Legowo.Evita dengan tegas menyatakan menolak pandangan yang menyatakan, anggaran subsidi energi akan tersisa. "Hitungan dari mana? Enggak begitu, subsidi energi berdasarkan asumsi ICP 95 dollar AS per barrel, jadi tidak ada sisa dana subsidi tahun ini," kata dia.
Tanggapan ini disampaikan karena beberapa anggota DPR telah mengeluarkan perhitungan bahwa pemerintah telah 'menuai' untung. Menurut perhitunganTjatur Sapto Edy,misalnya menghitung, dengan asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) 105 dollar AS per barrel, subsidi BBM dan listrik akan tersisa Rp 24,5 triliun. "Pemerintah mengatakan rata-rata ICP saat ini 108 dollar AS per barrel. Dengan ICP sebesar itu saja masih ada sisa subsidi energi sebesar Rp 14,8 triliun," kata Tjatur, kepada KONTAN, Kamis (23/10).
Sejauh ini belum ada klarifikasi lebih lanjut menyangkut perhitungan mana yang lebih saih. Tak mengherankan jikalau kemudian orang pun mulai berspekulasi: mengapa pemerintah sepertinya enggan untuk cepat-cepat menurunkan harga BBM bersubsidi?
<b>Amunisi Politik</b>
Ada yang bilang, pemerintah tengah "mengumpulkan" modal agar tersedia cukup anggaran publik menyambut tahun politik 2009. Anggaran publik nantinya bisa bermacam-macam bentuknya: dari mulai kenaikan nominal BLT hingga program-program tebar duit lainnya.
Tapi ada pula yang menyatakan, penurunan harga BBM sejatinya merupakan senjata simpanan SBY untuk menyambut masa-masa yang lebih sulit. Sebagaimana diungkap beberapa ekonom, situasi ekonomi bakal lebih sulit lagi pada akhir tahun ini. "Nah, pada saat itulah SBY akan menjadikan penurunan BBM itu sebagai penawar. Bayangkan, efeknya!" kata seorang konsultan politik.
Yang paling akhir, ada pula yang menyatakan, pemerintah masih enggan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi karena belum mengetahui cara terbaik untuk mengatasi ekspektasi publik. Logikanya, jika harga BBM bersubsidi diturunkan maka sekurang-kurangnya biaya transportasi dan produk lain juga ikutan disesuaikan lagi.
Nah, soalnya, para pengusaha angkutan umum sepertinya enggan melakukan itu."Belum pernah terjadi di Indonesia ongkos transportasi turun," kata Rudy Thehamiharja, salah satu pimpinan pusat Organda. Apakah Organda tak mau menurukan tarif jika pemerintah telah memutuskan BBM diturunkan? Entahlah. Tapi, memang akan terasa menggelikan (atau menyebalkan?) jika pemerintah tak bisa memaksa Organda menurunkan tarif setelah mereka mempergunakan alasan kenaikan BBM untuk menaikan tarif, bahkan di atas ketentuan yang berlaku dengan alasan "pembulatan".
<b>BBM Bersubsidi Mau Dihapus?</b>
Di luar pendapat yang sekptis, ada pula yang mencoba menyelami dengan lebih hati-hati. Menurut mereka, pemerintah memang sengaja tengah menyiapkan kondisi untuk mengeluarkan kebijakan baru soal BBM bersubsidi.
Dalam hal ini pemerintah sangat berharap terjadi harga premix lebih murah dari premium bersubsidi. Ini akan menjadi batu tonggak dan pusat argumentasi bahwa kebijakan BBM bersubsidi itu banyak masalahnya. Selain kebocoran, juga tak mendidik publik untuk hidup sesuai harga keekonomian alias tak dimanja dengan rupa-rupa subsidi.
Singkatnya, ada keinginan kuat agar BBM subsidi dihapus saja. Dengan begitu, harga BBM mengikuti dinamika pasar. Kalau di dunia naik, ya di dalam negeri juga naik sekecil apapun kenaikan itu, demikian sebaliknya persis harga premix yang terus berubah-ubah. Dengan begitu, kehidupan masyarakat tak melulu mesti terus menerus terkejut karena ada drama kenaikan BBM setiap dua tahunan.
Tentu saja ada pertanyaan, bagaimana dengan nasib rakyat kebanyakan yang hidupnya pas-pasannya? Dalam hal ini pemerintah sudah memiliki jawaban: itulah guna negara. Subsidi bakal dikucurkan dalam berbagai bentuk untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Persis seperti ucapan Andi Mallarangeng dalam iklan beberapa waktu lalu,"Kini saatnya menyubsidi orang, bukan produk!"
Tetapi, usulan ini konon masih ditentang karena dikhawatirkan imbas politisnya. Maklum, pemilu makin dekat. Jadi, kata pihak yang menentang, kini bukan saat yang tepat untuk melakukan eksperimen politik, meski itu barangkali baik bagi bangsa sekalipun.
|
|
|
|
|
|
|
|
