| Ulasan |
| Senin, 20 Oktober 2008 |
| Ulasan |
| Banteng Menanduk Penculikan, Siapa yang Untung? |
| Tags: Megawati, prabowo, penculikan, SBY |
 (berpolitik.com): Agak mengejutkan, justru PDIP-lah yang kembali menyoal isu penculikan aktivis pada tahun 1997-98 silam. Soalnya, semula yang diduga bakal menggelindingkan isu ini adalah kelompok pendukung incumbent alias orang-orangnya SBY.> |
(berpolitik.com): Agak mengejutkan, justru PDIP-lah yang kembali menyoal isu penculikan aktivis pada tahun 1997-98 silam. Soalnya, semula yang diduga bakal menggelindingkan isu ini adalah kelompok pendukung incumbent alias orang-orangnya SBY.
Yang tak kalah mengejutkan, PDIP tak hanya menyebut Prabowo, tetapi juga Wiranto dan SBY. Dus, pertanyaan pun berbalik ke banteng gemuk: apa yang mau mereka kejar?
Pada satu sisi, dengan menyebut nama Wiranto dan SBY, Effendi Simbolon (PDIP, dapil Jakarta) selaku ketua Pansus Penculikan di DPR seperti hendak membingkai kasus penculikan sebagai "aksi institusional" TNI (ABRI ketika itu). Ini bagai hendak mementahkan argumentasi selama ini yang meyakini penculikan tersebut adalah manuver spekulatif Prabowo dalam menterjemahkan perintah panglima tertinggi dan atau merespon tantangan situasi politik ketika itu.
Secara lebih khusus jika dikaitkan dengan kontestasi capres, tak pelak, langkah kuda Simbolon pastilah dibaca sebagai upaya PDIP melempangkan jalan bagi Megawati untuk kembali memenangkan pemilu 2009. Tapi, seperti yang sudah-sudah, langkah politik kerap tak ubahnya pisau bermata dua.
Bisa Jadi Bumerang
Dari sisi konten, pentautan Wiranto dan SBY dalam kasus penculikan tak ayal justru akan berbalik kepada mereka sendiri. Dengan mempergunakan logika yang sama, publik dan lawan-lawan PDIP akan mempertanyakan "keengganan" PDIP untuk menyeret para jenderal yang terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996. Dalam tragedi itu, jika banteng gemuk konsisten dengan logikanya, semestinya mereka harus mengejar SBY, Sutiyoso dan bahkan Panglima ABRI ketika itu. Tapi sejauh ini, PDIP memilih tak meributkan kembali tragedi tersebut.
Dari sisi posisi politik, ketertarikan mendadak PDIP terhadap soal penculikan justru bakal mengundang minat orang untuk menelusuri keberpihakan PDIP dalam kasus yang mirip. Dus, tilikan akan diarahkan pada soal Tragedi Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Peran PDIP pasti dikorek-korek, terutama sekali keterlibatannya yang menyebabkan Kejagung punya alibi untuk tak mengusut tuntas tragedi yang memaka nyawa anak bangsa tersebut.
Bahkan, bukan tak mungkin PDIP pun bakal disangkutkan dengan kasus pembunuhan Munir. Bagaimanapun, Munir tewas terbunuh pada saat Megawati menjadi presiden dan Kepala BIN dijabat Hendropriyono yang dikenal sebagai orangnya "Ibu".Melalui bangunan opini tertentu, tak terlalu usah untuk menyeret-nyeret PDIP, lepas apakah mereka terlibat atau tidak.
Dan, jika benar langkah Effendi itu hendak menembak TNI, bukankah itu bisa jadi blunder yang tak perlu. Terlebih jika diingat, PDIP termasuk partai politik yang pernah ngotot memastikan Polri tetap di bawah Presiden. Sikap ini dipandang tak adil karena TNI sudah bersedia di bawah Dephan. Artinya, PDIP bisa dianggap tak "ramah" dengan TNI.
Dalam konteks politik di tanah air, tak ada faedah yang signifikan jika PDIP hendak membangun citra sebagai parpol yang "kritis" terhadap TNI. Isu ini hanya disukai kalangan aktivis tertentu saja. Sebaliknya, publik tak terlalu memandang penting hal tersebut, lebih-lebih dalam soal kepemimpinan nasional.
Blunder atau Terperangkap?
Dari sisi kontestasi politik, ada yang mengatakan penyebutan nama Wiranto dan SBY hanyalah kamuflase belaka. Dus, yang jadi target adalah Prabowo. Sebab seperti telah diurai di atas, stigma penculikan kadung melekat pada putra bengawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini.
Pertanyaannya, mengapa PDIP membidik Prabowo?
Perlahan tapi pasti, Prabowo telah menjelma menjadi salah satu capres alternatif yang semakin diminati banyak kalangan. Jika pada saat ini posisi Prabowo barulah calon "underdog", tidak mustahil dia bisa merangsek menjadi penantang utama bagi SBY. Bila mood publik seperti itu, bisa dipastikan Megawati bakal tersalip sebagai tumpuan harapan bagi pemilih yang sudah bosan kepada SBY-Kalla.
Namun, ada baiknya PDIP perlu berhitung cermat jika hendak membidik Prabowo atau capres lainnya, siapapun itu. Menurut berpolitik, merupakan kesalahan fatal jika PDIP ingin mengerucutkan kontestasi menjadi hanya: Megawati versus SBY.
Bila ditilik dari perkembangan survei, tren kemerosotan SBY tak otomatis menyebabkan suara berpindah kepada Megawati. Selain soal kebijakannya, SBY terus ditinggalkan karena hadirnya calon-calon presiden baru, dari mulai Wiranto hingga Sultan HB X. Jelasnya, suara pemilih SBY berlabuh kepada calon-calon baru tersebut dan bukan ke pangkuan Megawati.
Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif LSI, Saeful Mudjani pernah menyatakan, semakin banyak calon alterantif yang berkontestasi maka bakal semakin merugikan posisi kemenangan SBY. Jika begitu, logisnya, Megawati dan PDIP semestinya justru mendorong agar bursa pencalonan memungkinkan hadirnya cukup banyak penantang SBY. Dalam situasi seperti itu, Megawati justru punya peluang menang karena dia boleh dibilang memiliki basis suara yang cukup signifikan dan sulit untuk digrogoti.
Singkatnya, langkah PDIP menyibak kembali isu penculikan sejatinya tak terlalu menguntungkan partai ini dari sisi apapun. Pertanyaannya kini, apakah hal ini sekadar blunder politik belaka atau petanda ada operasi politik yang bekerja melakukan disinformasi ke kubu Megawati?
|
|
|
|
|
|
|
|
