| Ulasan |
| Jumat, 17 Oktober 2008 |
| Ulasan |
Dari Survei LSI
Mau Nyalip? Pisahkan SBY dengan KPK! |
| Tags: SBY, kpk, PDIP, survei |
 (berpolitik.com): Kecuali Demokrat, tingkat keterpilihan partai besar dan menengah umumnya mengalami penurunan. Begitu menurut hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang diumumkan kemarin (17/10).> |
(berpolitik.com): Kecuali Demokrat, tingkat keterpilihan partai besar dan menengah umumnya mengalami penurunan. Begitu menurut hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang diumumkan kemarin (17/10).
Tercatat PDIP yang terkoreksi cukup signifikan. Jika pada Juni lalu masih 24,2% maka pada September 2008 melorot menjadi 18,6%. Dalam rentang yang lebih kecil, PPP juga bernasib sama turun dari 5,1% menjadi 2,4%. Partai-partai lain juga sama, tapi prosentasenya penurunannya di bawah 2%.
Dilusi Efek BBM
Secara umum, penurunan elektibilitas partai-partai ini seperti semacam koreksi. Kenaikan elektibilitas mereka pada Juni 2008 dibandingkan dengan April 2008 merupakan imbas dari kebijakan tak populer SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.Ketika itu, PDIP tercatat menikmati kenaikan yang lumayan tajam, dari 20,5% (April 2008) ke 24,2% (Juni 2008).
Koreksi terjadi karena pertama, efek kenaikan BBM telah memudar seiring penyesuaian yang dilakukan publik, baik secara riil maupun persepsi. Jika ditelisik, yang paling terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi Juni lalu adalah kelas menengah. Sebaliknya, kelas bawah justru mendapat berkah: kucuran Bantuan Langsung Tunai.
Dalam hal ini pengamat sosial dan politik umumnya telah merendah-rendahkan nilai BLT. Mereka memproyeksikan nilai bantuan dengan ukuran kantongnya sendiri. "Bayangkan, banyak penerima BLT yang jarang sekali memegang duit 300 ribu di dompetnya sekaligus. Pendapatan mereka sebulan bisa saja 300 - 400 ribu, tapi itu kan nggak langsung," kata seorang pengamat ekonomi. Ini jelas mengundang simpati baru kepada SBY yang lantas terkonversi dengan kenaikan elektibilitas Demokrat.
Pada saat yang sama, partai-partai oposisi ataupun setengah oposisi gagal memelihara momentum. Upaya mereka yang hingar bingar mendorong hak angket BBM bagai tak berkelanjutan. Kini, pemberitaan tentang perkembangan kerja panitia angket sudah jarang dimuat dalam surat kabar.
Ini diperparah dengan pukulan balik yang terbilang jitu ditembakkan Jusuf Kalla. Ya, ungkapan Kalla yang menyebut Kontrak LNG Tangguh sebagai kontrak terburuk dalam sejarah perminyakan di tanah air langsung membetot perhatian publik dan menghadirkan wacana "keterlibatan" PDIP dan Megawati sebagai "terdakwa"-nya. (Untuk hal ini baca: di sini, dan juga di sini). Dalam hal ini, PDIP kurang memberikan perlawanan yang setimpal, meski peluang untuk itu bukannya tak ada (untuk hal itu bisa baca di sini).
Dihajar Korupsi
Secara khusus, kemerosotan PDIP dan PPP tak bisa dilepaskan pula dari luberan kasus-kasus korupsi yang dikaitkan kepada anggota-anggota mereka di parlemen. PPP terutama sekali terpapar keras karena sudah dua kadernya mendekam di penjara lantaran tertangkap tangan oleh KPK. Kedua kader itu adalah Al Amin Nasution dan Bulyan Royan.
Khusus PDIP, mesti belum ada kadernya yang dibui KPK namun sentimen negatifnya sudah membakar partai banteng gemuk ini. Ini tak lepas dari pengkomunikasian politik yang buruk. Pengakuan terbuka Agus Tjondro ditanggapi kurang elok. (untuk soal ini, umpamanya, baca di sini).Sudah begitu, meski belakangan Megawati dikabarkan marah besar karena merasa dibohongi oleh kader-kader yang ditunjuk hidungnya oleh Agus, kemarahan itu tak terkomunikasikan secara terbuka.
Jikalau saja ketika itu PDIP mau memperagakan komunikasi yang penuh empati dan menunjukkan ketulusannya sebagai pihak yang telah mengaku "bertobat", bukan mustahil simpati justru mengalir deras kepada mereka. Dalam hal ini, publik sebenarnya akan terbantu untuk memisahkan "ketulusan seorang ibu" dengan para "lingkaran dekatnya" yang diam-diam menangguk untung secara tak patut.
Secara keseluruhan, gebrakan KPK yang menerjang hampir ke segala institusi rupanya menuai simpati tersendiri di akar rumput. Dan, simpati itu mengerucut kepada SBY. "Wah, kalau nanti SBY tak terpilih lagi, KPK masih galak kayak itu nggak ya?" ungkap seorang pegawai di sebuah komisi independen juga.
Bayangkan, seorang pegawai komisi negara saja menganggap KPK sebagai perangkat hukum-nya SBY! Padahal, sebagai komisi negara, KPK sejatinya bekerja terpisah dan independen. Memang ada sejumlah komisi yang 'nyantol' ke institusi pemerintah (Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan, misalnya), tapi pastinya KPK jelas berbeda dan itu terlihat dengan jelas dari unjuk kerja yang mereka pertontonkan.
Siapapun presidennya, KPK sejatinya bisa tetap tajam taringnya. KPK baru lumpuh jika parlemen benar-benar ingin menggergaji kewenangannya dan juga memandulkan UU Tipikor yang kini tengah mereka bahas.
Kesejangan persepsi menyangkut posisi KPK pastinya merupakan buah dari kesenjangan pengetahuan. Hanya masyarakat politik yang melek mengenai kedudukan politik dan teknis dari KPK. Sebaliknya, masyarakat awam berpikir lebih sederhana: siapa yang bisa nangkap itu pasti pemerintah!
Jadi, kalau pemerintah enggan melakukan edukasi tentang KPK ya tak bisa disalahkan. Begitupun kalau KPK juga emoh terlalu menyosialisasikan dirinya sebagai 'bukan pemerintah'. Bagi KPK, upaya tersebut menghambur-hamburkan uang dan tenaga saja karena kepedulian utama mereka ya menjerat koruptor yang makin canggih saja bermuslihat dalam terang.
PR Buat Kompetitor
Jika dicermati, masih terbuka peluang yang lumayan besar bagai partai-partai untuk mengoreksi lagi kenaikan Demokrat. Apa yang harus mereka lakukan?
Yang paling awal, mereka harus mendefinisikan ulang KPK. Tepatnya mematahkan personfikasi KPK dengan SBY. Harus secara telak ditunjukkan bahwa KPK dibentuk karena aparat hukum pemerintah itu memble, termasuk aparat hukum semasa pemeritahan SBY.
Dalam hal ini, parpol-parpol bisa memblejeti segala tingkah polah Kejaksaan Agung dan langsung mengaitkannya dengan SBY. Ini memang butuh kerja keras, ketekunan dan kemauan mengamputasi diri sendiri.
Soalnya, tindakan ke arah itu bakal menuai perlawanan sengit dari Kejaksaan dan juga SBY. Dus, mereka harus berlomba-lomba juga menggusur kader-kadernya yang ditengarai berkorupsi. Jika tidak, akan tercipta kesan mereka melindungi kadernya yang korupsi sebagaimana terjadi pada PDIP.
Terkait itu, parpol juga harus mulai mengerem wacana "tebang pilih". Sejatinya, wacana ini pula yang turut menguatkan asosiasi bahwa KPK adalah kepanjangan tangan-nya SBY. Dus, peningkatan apresiasi KPK pun mengalir ke diri SBY dan terkonversi ke Demokrat.
Tentu saja ada cara lain. Yakni, merontokkan kinerja KPK. Dan, sejatinya, wacana ini sudah bergulir diam-diam di parlemen. Yang jadi otak dari upaya ini ditengarai adalah oknum-oknum parlemen yang membungkus tindakannya sebagai upaya "penyelamatan" partai. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, mereka tengah membentengi diri sendiri.
Jika partai-partai tergiring untuk memandulkan KPK, sudah pasti sasaran tembak kalangan masyarakat warga bakal memusat kepada mereka. Jika situasi ini yang terjadi, tercatat hanya PKS yang bakal mendulang untung. Sebagai partai yang dipersepsi paling bersih dan anti korupsi, PKS bakal jadi tambatan hati alternatif jika opini publik tentang perangai buruk parpol membonsai KPK terkomunikasikan secara massif.
Segaris dengan itu, parpol-parpol harus kembali kepada agenda yang sudah mereka canangkan. Dalam urusan hak angket BBM, misalnya, mereka harus berjibaku habis-habisan untuk menguak misteri mafia minyak. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat politik bahwa fulus mafia minyak 'mengalir sampai jauh". Jadi, kalau mereka mau konsisten selalu tersedia jalan untuk merontokkan kembali tingkat keterpilihannya Demokrat dan juga SBY.
Hayo, tunggu apa lagi, pemilu sudah dekat, nih...
|
|
|
|
|
|
|
|
