| Ulasan |
| Minggu, 12 Oktober 2008 |
| Ulasan |
| Ada Udang Dibalik Buy Back? |
| Tags: SBY_JK, BURSA, krisis, buy_back |
 (berpolitik.com): Tepatkah sikap pemerintah yang seperti all out mencegah kejatuhan Bursa Efek Indonesia? Para pelaku pasar modal pastinya bilang itulah yang seharusnya dilakukan.> |
(berpolitik.com): Tepatkah sikap pemerintah yang seperti all out mencegah kejatuhan Bursa Efek Indonesia? Para pelaku pasar modal pastinya bilang itulah yang seharusnya dilakukan.
Menurut mereka, bursa saham tak ubahnya presentasi paling visual dari perekonomian sebuah negara. Jadi, kalau bursanya ambrol, kesan terhadap perekonomian negara itu pun jadi negatif.
Dalam hal ini ada baiknya kita menyimak perumpamaan yang disampaikan ekonom Faisal Basri. Menurut dia, pasar saham di tanah air itu tak ubahnya jempol bagi tubuh manusia. Sedangkan perbankan nasional adalah jantungnya. Tak heran jikalau kemudian Faisal menganggap sikap pemerintah terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi kejatuhan pasar saham.
Sejatinya malah lebih dari itu. Ada kesan pemerintah seperti sudah "gelap mata". Ini jikalau menyimak pernyataan Wapres Jusuf Kalla. Ketua Umum Golkar ini menyarankan agar masyarakat membeli saham.
"Mumpung harganya murah," kata pemilik Bukaka ini sebagaimana dikutip dari running text sebuah stasiun televisi sabtu petang (11/10). Dalam hal ini, JK sepeti mengabaikan analisis para ekonom dari berbagai lembaga investasi yang menyebutkan bursa saham Indonesia bakal terkoreksi lebih dalam lagi.
Jadi, jika masyarakat ada yang mengikuti anjuran JK tersebut, bisa dipastikan mereka bakal terperosok dalam kerugian. Soalnya, meski ada upaya buy back sekalipun, kejatuhan bursa saham Indonesia bagai tak terelak. Bahkan ketua Bapepam pun menyatakan bahwa pembukaan bursa besok (12/10), tak disertai janji indeks bakal positif.
Nah, "gelap mata" itu pula yang tak mengendurkan tekad pemerintah untuk melaksanakan buy back saham-saham BUMN, kecuali bank. Meski terjangan kritik bertubi-tubi mengalir, pemerintah sudah bertekad bulat. Meneg BUMN Sofyan Djalil mengumumkan bahwa sudah 10 BUMN yang siap melakukan buy back.
Tak Berdasar
Jika diperhatikan, selain soal efektivitas dan skala prioritas, rencana buy back dipersoalkan karena orang mulai mempertanyakan motif tersembunyi dibalik rencana tersebut.
Pada level yang paling teknis, rencana buy back mengundang cibir karena pemerintah bertindak seolah-olah kejatuhan pasar saham bisa dicegah dengan menyuruh BUMN menebar duitnya untuk membeli saham-sahamnya tatkala bursa kembali dibuka. Padahal, sebagaimana telah disebut, indeks masih dari dasar sehingga upaya ini bagai bermain petasan saja: penuh hiruk pikuk dengan cara "membakar" uang.
Pada level yang lebih subtantif, alokasi dana untuk buy back, terlebih di saat momen yang salah, mencerminkan kekeliruan prinsip dalam menjaga perekonomian nasional. Tak seperti di AS, bursa di tanah air hanya mencakup segelintir anggota masyarakat saja. Jadi, imbas kejatuhannya tak terlalu signifikan. Seperti kata Faisal Basri, bursa itu ibarat jempol. Di amputasi sekalipun tak membuat kita bakal mati!
Dan, ini terkait dengan pembacaan terhadap krisis ekonomi global dan daya tahan perekonomian nasional. Di pusat krisis, AS, levelnya belum lagi mencapai puncaknya. Meski sudah ada bail out, tapi nilainya diyakini tak memadai. Bail out itu hanya mencakup 10% dari nilai yang dibutuhkan untuk menutupi kerusakan krisis tersebut. Jadi, kedalaman krisis di negeri paman sam sejatinya masih diduga-diduga.
Pada saat yang bersamaan, di tanah air, meski indikator perbankan seperti CAR terbilang tinggi, tetapi diyakini situasinya bakal berubah dalam waktu sekejap. Jika ditilik kesehatan bank satu per satu, situasinya lebih buruk dari yang dinyatakan. Menurut informasi, setidaknya ada satu bank milik pemerintah yang duitnya nyangkut di Lehman Brothers yang sudah dinyatakan bangkrut itu.
Dus, ketimbang menggelentorkan duit ke bursa saham yang tak ubahnya menebar garam di lautan, adalah tindakan yang lebib tepat jika pemerintah mengalokasikan duit-duit milik BUMN itu di bank-bank milik pemerintah. Ini merupakan tindakan pencegahan dan sekaligus menabur keyakinan kepada publik bahwa bank-bank milik pemerintah dalam kondisi yang aman.
Unjuk kinerja bank-bank plat merah ini menjadi penting lagi karena mereka adalah tergolong bank-bank papan atas dalam hal aset di negeri ini. Jadi, kalau mereka guncang, magnitude-nya pasti bisa bikin geger publik.
Untuk Siapa?
Karena itulah, mencuat dugaan bahwa rencana buy back ini ada udang dibalik batunya. Ada yang menduga, buy back ini dilakukan untuk menolong investor institusi tertentu atau pula investor perorangan.
Untuk itulah mencuat usulan agar ada disclosure menyangkut siapa saja pihak-pihak yang memegang saham-saham BUMN tersebut. Dalam hal ini, Bapepam bekerja sama dengan PPATK dan Dirjen Pajak bisa bekerjasama.
Perhatian harus diarahkan kepada nama-nama yang terkait dengan pejabat pemerintah. Dengan adanya disclosure itu, minimal kecurigaan bahwa buy back ini adalah akal-akalan pemerintah untuk membantu investor tertentu dari kerugian yang lebih dalam bisa dieliminasi.
Tentu saja ada segudang alasan untuk menolak upaya disclosure ini, salah satunya soal regulasi. Tapi jikalau untuk urusan pengesahan buy back saja pemerintah mau mengutak-atik peraturan, sungguh tak masuk akal kalau untuk urusan yang satu ini mereka enggan.
Semakin enggan, semakin kuat keyakinan orang bahwa buy back itu ditunggangi agenda tersembunyi pihak-pihak tertentu. Hm, beranikah pemerintah melakukan disclosure ini?
|
|
|
|
|
|
|
|
