| Ulasan |
| Jumat, 10 Oktober 2008 |
| Ulasan |
Respon Terhadap Krisis Ekonomi
Seberapa Besar Publik Mempercayai Pemerintah? |
| Tags: SBY, Ekonomi, krisis, kepercayaan |
 (berpolitik.com) Di satu sisi, pemerintahan SBY-JK secara demonstratif menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan mengenai adanya krisis. . Tapi, sayangnya, di sisi lain, tanda-tanda defisit kepercayaan terhadap keterangan dan kebijakan pemerintah justru menyembul.> |
(berpolitik.com) Di satu sisi, pemerintahan SBY-JK secara demonstratif menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan mengenai adanya krisis. . Tapi, sayangnya, di sisi lain, tanda-tanda defisit kepercayaan terhadap keterangan dan kebijakan pemerintah justru menyembul.
Sejauh ini setidaknya ada dua langkah pemerintah yang langsung mengundang tanya. Yakni, mengenai kebijakan BI menaikan suku bunga menjadi 9,5% dan perintah langsung SBY untuk membeli kembali (buy back) saham-saham BUMN.
Menyangkut kebijakan yang pertama, pilihan menaikkan suku bunga tersebut tak sejalan dengan kebijakan sejumlah bank sentral di berbagai negara yang justru ramai-ramai menurunkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, kata pengamat ekonomi, itu justru bakal memukul sektor riil yang pada gilirannya bakal memperburuk keadaan saja.
Karena itulah, spekulasi pun mencuat. Kebijakan yang "aneh" jnj lantas dihubung-hubungkan dengan informasi yang beredar di kalangan terbatas bahwa sebagian besar pelaku ekonomi di dalam negeri sejatinya tengah mengalami kekeringan likuditas.
Beberapa pelaku kelas kakap dikabarkan mengalami missmatach lantaran duitnya nyangkut di sejumlah saham, terutama sekali saham-saham yang sedang dijadikan "obyek" seperti Indosat, BII dan juga saham-saham Bakrie Group.
Hal yang sama sejatinya juga terjadi di dunia perbankan. Informasi yang beredar menyebutkan, tak sampai 5 bank swasta nasional yang kekuatan likuiditasnya masih oke. Sebagian besar lainnya mulai "deman", tak terkecuali bank-bank yang dimiliki investor asing.
"(Isu) rush memang tak bakal terjadi kemarin atau besok. Yang benar, itulah yang bakal terjadi dalam pekan-pekan mendatang jika tak ada langkah yagn signifikan dan atau ada 'kebocoran' informasi tingkat tinggi,"kata sebuah sumber.
Menyangkut buy back saham BUMN, langkah tersebut dianggap tak pantas dilakukan. Soalnya hal itu hanya akan menyebabkan BUMN rugi dua kali, Rugi operasional karena tekanan ekonomi, rugi keuangan karena meski buy back harga saham mereka akan terus meluncur turun. Sudah begitu, langkah ini juga dianggap tak adil karena juga memakai duit yang semestinya diperuntukan untuk proyek infrastruktur strategis.
Tak heran kalau ada yang bertanya,sebenarnya siapa sih yang mau ditolong dengan kebijakan ini: menahan kejatuhan bursa, menahan nilai saham BUMN atau menolong pemain bursa yang kini mengantongi saham-saham BUMN.
Terkait ini, beredar informasi bahwa pada awalnya pemerintah mendorong lembaga dana pensiun untuk menggelontorkan duitnya ke bursa sebagai upaya menahan kejatuhan IHSG lebih dalam. Persoalannya, selain mereka sendiri kekurangan duit, juga ada kekhawatiran di kalangan para dirut lembaga pengelola dana bahwa mereka sangat mungkin kelak bakal diseret ke pengadilan karena dianggap merugikan keuangan negara.
Begitupun ancaman yang dikemukan pemerintah terhadap para spekulan di pasar saham. Sinyal ini dianggap terlalu kabur.Beredar kekhawatiran bakal ada "tebang pilih". Yakni, hanya spekulan kelas teri saja yang bakal dicokok.
Hal trsebut terkait dengan sudah terlalu lamanya aksi goreng-menggoreng saham seperti dibiarkan begitu saja. Jika para pemain bursa sudah mencium aksi kriminal kerah putih ini, tentu saja ada pertanyaan mengapa otoritas bursa tak mampu mendeteksinya.
Dus, paling akhir, menyangkut dampak terhadap perekonomian dalam negeri juga terus menjadi pertanyaan. Meski pemerintah meyakini dampaknya tak terlalu besar hingga bisa dikendalikan, nyatanya lain lagi penilaian beberapa pihak.
Seorang ekonom menyatakan, yang lebih tepat adalah bahwa krisis global hanyalah mempercepat kemerosotan perekonomian di dalam negeri. Sebab, sejatinya, kondisinya memang sudah 'tak sehat'. Tentu saja dalam hal ini ada perdebatan menyangkut indikator mengenai dua pernyataan yang berbeda tersebut.
Dan, ini menghantar kepada pokok permasalahan yang lain. Dari sisi komunikasi politik, respon pemerintah menanggapi krisis global ini sejatinya merupakan pertaruhan kepercayaan.
Jika publik di tanah air lebih banyak mencari informasi dari sumber lain, itu tandanya keterangan dari pemerintah kurang dipercayai. Jika lebih banyak lagi pertanyaan atas kebijakan yang ditetapkan, itu tandanya pemerintah mengalami defisit kredibilitas.
Apabila defisit kepercayaan itu membengkak, maka pertanyaan yang bergulir tidaklah bersifat makro seperti "seberapa tahan kita menghadapi krisis global ini?", tetapi sudah bersifat teknis.
Yang termasuk teknis itu antara lain: bank mana yang bakal sempoyongan? perusahaan milik siapa yang bakal kolaps? Industri mana yang bakal mem-PHK-kan buruhnya? harga kebutuhan pokok apa yang bakal melambung di pasar? Benarkah bakal terjadi kelangkaan beras?
Kalau sudah begini, antrian panjang di teler sebuah bank saja sudah bisa memicu gosip. Jika kepanikan terjadi, apakah ini salah orang yang menyebarkan informasi atau karena dibakar oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah?
Dus, pekerjaan rumah pemerintah, dari sisi komunikasi politik, adalah memastikan agar defisit kepercayaan itu tak terlalu besar pembengkakannya. Soalnya kemudian, maukah mereka mengerjakan pe-er yang satu ini?
|
|
|
|
|
|
|
|
