| Ulasan |
| Senin, 06 Oktober 2008 |
| Ulasan |
| Capres Ogah Berwacana Isu-Isu Sensitif, Tanya Kenapa? |
| Tags: Capres, Kebijakan, isu |
 (berpolitik.com): Ada dua cara para kandidat capres atau cawapres mempromosikan dirinya kepada pemilih. Yang paling sering, para kontestan menebar pesona sisi kepribadiannya. Ini dirasa paling enak dan kurang beresiko.> |
(berpolitik.com): Ada dua cara para kandidat capres atau cawapres mempromosikan dirinya kepada pemilih. Yang paling sering, para kontestan menebar pesona sisi kepribadiannya. Ini dirasa paling enak dan kurang beresiko.
Cara yang lain, menawarkan isu kebijakan yang bakal menjadi prioritasnya. Dalam urusan yang terakhir ini, para kandidat tak jarang bicara nyaris seragam. Nyaris semuanya akan berbicara soal pendidikan dan kesehatan gratis, pembukaan lapangan kerja dan juga kemudahan berinvestasi.
Media massa, sayangnya, juga kurang memberi ruang untuk mengeksplorasi soal isu kebijakan dari masing-masing capres. Sebagaimana para jurnalis di belahan dunia lain, para kuli disket di tanah air lebih tertarik untuk mewartakan kontestasi pemilu dari perspektif 'horce race' alias melulu meributkan siapa yang paling mungkin menang. Tak heran kalau mereka me-rolling terus hasil-hasil survei dari berbagai sisi, meski survei itu sudah berlalu sebulan silam sekalipun.
Padahal, sejatinya, untuk urusan isu kebijakan ini kalau dikorek-korek bisa menghadirkan sisi lain dari kandidat. Tak jarang itulah sisi gelap yang mati-matian mereka sembunyikan agar tak tersorot mata dan hati pemilih.
Untuk mengorek-ngorek itu, kandidat bisa dipaksa bicara ikhwal isu-isu yang bisa dikategorikan isu sensitif. Dalam hal ini, ada dua tipe isu sensitif yang semestinya bisa dieksplorasi kepada kandidat.
Isu Masa Lalu
Kategori pertama menyangkut isu-isu kebijakan di masa lalu. Untuk urusan ini terentang panjang pilihan isu untuk diperdebatkan, dari mulai pembrontakan PKI hingga pembunuhan massal yang menyertai setelahnya hingga tragedi Semanggi I dan II. Di sisi lain, ada soal Soeharto dan keluarga Cendana.
Kalaupun terpaksa bicara, sepertinya kandidat lebih memilih berbicara setelah netral. Untuk urusan terkait HAM, misalnya, sejauh ini para kandidat lebih suka menghindar dengan menyatakan kurang lebih seperti ini nadanya: "yang sudah berlalu, jangan menghambat langkah kita ke depan. Kita jadikan saja itu pelajaran agar tak lagi terulang."
Dalam urusan Soeharto khususnya, para kandidat akan berbicara normatif.Dari mulai berbusa-busa soal pengedepanan hukum hingga soal tak genahnya melupakan kebaikan dan prestasi Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Sepertinya tak bakal ada yang mau berjanji akan mengusut ulang kasus-kasus yang membelit almarhum atau melakukan penyitaan terhadap harta milik keluarga Cendana.
Yang lebih kontemporer, hampir dipastikan para kandidat presiden juga enggan berjanji bicara soal sengkarut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Mereka bakal cenderung menghindar dan meniru SBY dengan menyatakan perlunya ada kepastian hukum dan karenanya para obligor harus "dilindungi".
Yang menarik, sepertinya para kandidat juga enggan bicara soal Lapindo. Entah mengapa, padahal bagi para penantang, sejatinya ini isu yang bisa dipergunakan untuk menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Isu Proyektif
Kategori kedua menyangkut isu-isu yang bersifat proyektif alias bisa dilaksanakan di masa depan. Yang tergolong isu-isu ini cukup beragam.
Ada isu yang sifatnya "memberi penyegaran". Misalnya saja menyangkut penjatahan menteri. Selama ini ada asumsi yang seolah tak terbantahkan bahwa menteri pendidikan adalah jatah golongan Muhammadiyah, sedangkan menteri agama adalah jatah untuk kaum Nadhliyin. Sungguh menarik kalau ada capres yang berani berjanji menukar jatah tersebut. Siapa tahu jika ada rotasi seperti itu, bakal ada perbaikan signifikan pada dua bidang tersebut.
Ada juga yang lebih "subtantif" sifatnya. Misal saja soal perbesaran anggaran untuk pertahanan. Tanpa perbesaran dana anggaran belanja perlengkapan militer yang signifikan, wilayah dan aset yang terkandung di dalam republik ini bakal terus dijarah oleh pelaku bisnis dari negeri jiran. Karena itu, sejatinya, TNI membutuhkan anggaran super gede untuk membeli kapal-kapal laut dan kapal udara serta peralatan pendukung lainnya seperti radar, rudal, dan lain-lainnya.
Toh, meski terbilang genting, sepertinya tak ada capres yang berani secara gagah berani untuk mengusung kebijakan ini. Tak terkecuali capres asal militer seperti Wiranto atau bahkan juga Prabowo yang dikenal sangat "melek" alustista selama karirnya. Soalnya, para capres bakal langsung diserang kanan-kini, dari mulai para aktivis HAM hingga pemerhati masalah sosial. Belum lagi omelan para ekonom klasik.
Setuju, Tapi Tak Berani Blak-Blakan
Selain itu, ada juga yang isu yang memaksa kandidat harus berkata "tak setuju" meski di hati kecilnya barangkali saja sangat mendukungnya. Yang masuk kategori ini, umpamanya, adalah isu kebijakan nasionalisasi perusahaan tambang yang dikuasai asing.
Bahkan Megawati yang notabene representasi nasionalisme tulen sekalipun bakal "ngambang" jika ditanya soal yang satu ini. Yang rada-rada tegas barangkali hanya Prabowo. Dia dipastikan bakal lebih mendukung gagasan tersebut. Dalam hal ini Prabowo sepertinya bakal mengadapsi model yang dikembangkan Morales ketimbang Chaves. Calon lainnya sepertinya akan mengambil jalan aman alias mengikuti menjawabnya dalam dataran normatif.
Isu kebijakan lain yang meski populis juga tak bakal disentuh secara serius adalah soal land reform. Urusan redistribusi kepemilikan dan penggunaan lahan ini bakal diabaikan. Dalam catatan berpolitik, pada pemilu 2004 lalu, hanya SBY yang memberi janji soal yang satu ini. Tapi, hingga kini realisasinya masih jauh dari harapan.
Dan, makin senyap suara para kandidat jika ditanya sikapnya soal "larangan" pemecahan tanah di bawah 2 hektar sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Agraria. Urusan ini tak hanya bersentuhan dengan masalah produksi, tetapi juga terkait dengan soal hukum waris Islam.
Di luar itu, semua kandidat dipastikan tak bakal ada yang berani mewacanakan kembali soal pengubahan bentuk negara menjadi federalisme. Pada tahun 1999 lalu, PAN tercatat sebagai pelopor garis depan untuk isu ini. Kini, capres yang disokong partai ini sekalipun tak bakal mau menggulirkan isu kebijakan yang satu ini.
Yang Berbeda
Untungnya, ada sejumlah isu yang diperkirakan bakal menghadirkan perbedaan yang lumayan jelas antar kandidat. Dalam soal reposisi Polri menjadi di bawah Depdagri,umpamanya, Megawati dan calon dari PKS sepertinya akan menentang keras. Sebaliknya SBY akan mengirimkan sinyal yang lebih tersamar sedangkan caleg eks militer seperti Wiranto dan Prabowo akan lebih mendukung upaya tersebut.
Dan, ada pula isu yang diam-diam sangat didukung meski tak ada yang berani bicara blak-blakan. Yakni, soal pemilihan langsung gubernur. Kini berkembang wacana diam-diam bahwa gubernur tidak sepantasnya dipilih langsung karena ia sejatinya adalah perpanjangan tangan Pemerintah Nasional. Akibat pemilihan langsung, pemerintah nasional kerap merasa Gubernur kerap membantah kebijakan nasional seperti pernah ditunjukkan Jawa Barat dan Jawa Timur yang menolak masuknya beras impor ke daerah mereka.
Tapi, siapa tahu, kali ini para capres punya pendirian berbeda. Nah, mengapa tidak Anda tanyakan saja kepada mereka jikalau sekali waktu sempat bersua muka dengan mereka.
Namun karena publik pastinya memiliki keterbatasan mengakses para capres, ada pilihan lain untuk memaksa para capres buka mulut selebar-lebarnya menyangkut isu-isu sensitif di atas. Di sinilah soal debat antar capres jadi relevan. Jadi, jikalau tempo hari pernah ada usulan agar debat dilangsungkan sekitar 5 - 10 kali, tidaklah menghambur-hambur uang dan waktu.
Di arena debat itulah, para capres bisa menunjukkan pendirian setegas-tegasnya. Tak melulu harus dengan argumentasi super ilmiah dan logis. Ada beberapa isu yang sejatinya malah akan menimbulkan impresi berbeda jika disampaikan dengan bahasa hati.
Nah, soalnya kemudian, bersediakah para capres itu buka-bukaan di hadapan para pemilihnya?
|
|
|
|
|
|
|
|
