| Apa Kata Anda |
| Rabu, 16 April 2008 |
| Apa Kata Anda |
| Duh, Lapindo Stop Jatah Makan Bagi Para Pengungsi |
|
Lumpur panas Lapindo terus memakan korban. Sebagaimana dilaporkan media, luberan gas telah meluber di gorong-gorong dan rumah penduduk. Bersamaan dengan itu, ada lagi calon korban baru. Kali ini adalah rencana penghentian jatah makan bagi para korban yang terpaksa mengungsi di Pasar Porong mulai 1 Mei 2008. Alasannya untuk kebaikan pengungsi sendiri. Tapi, ujung-ujungnya, Lapindo menyatakan bahwa mereka menghendaki warga yang bertahan di Pasar Porong mau menerima skema yang diterima ditawarkan Lapindo.
Tapi, persis seberangan dengan itu, para korban ini menghendaki skema yang berbeda. Salah satu keberatan mereka adalah jika menerima skema tersebut mereka bakal hidup tercerai-berai. Secara sosiologis, ini adalah alasan yang kuat. Keterikatan atas tanah dan kekerabatan sangat sulit dinilai dengan uang. Sebaliknya, bagi pemilik Lapindo yang mentalitasnya adalah "uang", alasan korban Lapindo sungguh tak masuk akal alias mengada-ada. Lagi pula, sebagaimana pernah dinyatakan pihak Lapindo, tindakan mereka selama ini adalah skema santunan. Artinya, memang Lapindo tak merasa bertanggung jawab atas <i>kleleran</i>-nya para korban lumpur panas. Soalnya, mereka terus bersikukuh luberan lumpur panas itu adalah fenomena alam (mud volcano) dan bukan akibat kelalaian tak memasang casing pada saat melakukan pengeboran (untuk soal ini bisa baca <a href=http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/05/news_4887.html target=_blank><font size=red>ini</font></a>, <a href=http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/05/news_4882.html target=_blank><font size=red>ini</font></a>, dan <a href=http://www.berpolitik.com/static/internal/2008/02/news_10663.html target=_blank><font size=red>ini</font></a>).
Pada titik ini, semestinya pemerintah sebagai abdi rakyat turut menengahi dan memberi penjelasan kepada Lapindo. Tapi, belum apa-apa, Pemda Sidoarjo sudah lepas tangan. Aparat Pemkab mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan rencana itu.Pemkab beralasan bahwa pemberian jatah makanan itu merupakan wewenang Lapindo. "Kami sudah menerima pemberitahuan tentang rencana itu.Kami tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Muslikh Jassin.
Untuk mengharap pada pemerintah pusat juga bagai pungguk merindukan bulan. Ini terutama sekali jika mengacu kepada kebijakan pemerintah selama ini terhadap Lapindo dan terhadap para korban lumpur dari perusahaan milik keluarga Bakrie ini.
Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan korban Lapindo yang kini bertahan di Pasar Porong?
|
|
|
|
|
|
|
|
