| Ulasan |
| Rabu, 20 Februari 2008 |
| Ulasan |
Lumpur Lapindo
Hampir Saja, Lumpur Lapindo Jadi Lusi (Lagi) |
| Tags: Lumpur, Lapindo, Bakrie, DPR |
 (berpolitik.com): Tak perlu tercengang. Dari namanya saja sudah ketahuan arahnya. Tim bentukan DPR terkait kasus Lumpur panas Lapindo diberi nama Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS). Penggunaan istilah "Lumpur Sidoarjo" mengingatkan pada akronim "Lusi" (alias Lumpur Sidoarjo) yang pernah coba dipopulerkan orang-orang Lapindo berbulan silam.> |
(berpolitik.com): Tak perlu tercengang. Dari namanya saja sudah ketahuan arahnya. Tim bentukan DPR terkait kasus Lumpur panas Lapindo diberi nama Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS). Penggunaan istilah "Lumpur Sidoarjo" mengingatkan pada akronim "Lusi" (alias Lumpur Sidoarjo) yang pernah coba dipopulerkan orang-orang Lapindo berbulan silam.
Dengan istilah ini, ada dua tujuan yang hendak dikejar. Pertama, penggunaan nama Lusi niscaya mengasosiasikan kita pada nama-nama badai. Yang namanya badai, pasti fenomena alam. Jadi, istilah Lusi pasti sengaja dipakai agar persepsi publik tergiring pada bingkai "lumpur lapindo adalah bencana alam". Kedua, dengan istilah Lusi maka yang jadi sumber masalah adalah Sidoarjo dan bukan Lapindo.Ini membuat akuntabilitas bakal kian kusut. Jadi, jika tim ini dinamakan begitu, sudah menjadi jelas maunya seperti apa.
Karena itu, tak mengherankan jika kemudian tim yang diketuai politisi PDIP Tjahjo Kumolo ini hanya mengutip pakar-pakar geologi yang menyatakan luapan lumpur panas itu sebagai fenomena alam, dan karenanya hanyalah bencana alam. Tak mengejutkan juga, jika nama-nama pakar itu pula yang selalu ditampilkan dalam advetorial Lapindo di berbagai media massa. Dan, tak pula mengherankan jika argumentasi yang dipakai tim sebangun dengan materi yang termuat dalam iklannya Lapindo Brantas: Lapindo adalah bencana alam dan bukan bencana korporasi (penjelasan Lapindo adalah bencana korporasi, baca: di sini). Tak salah jika kemudian mencuat dugaan tim telah "digarap" oleh Lapindo, perusahaan yang dimiliki Keluarga Bakrie.
Yang cukup mengejutkan, laporan tim ini ditanda tangani hampir semua fraksi di DPR, kecuali PKB. Itu artinya fraksi PDIP juga ikutan tanda tangan. Padahal, sebelumnya, guliran interpelasi Lapindo justru digagas
Jacobus Mayong Padang dan sejumlah rekan-rekannya seperti Emir Moeis ketika menerima kedatangan sejumlah aktivis dan perwakilan korban lumpur di ruang fraksi PDIP berbulan silam. Fraksi PKS yang sebelumnya juga bersuara keras, juga sama saja.
Kejutan
Sampai menjelang sidang dimulai, pihak Lapindo boleh senang bukan kepalang. Ini adalah kemenangan mereka yang lain. Sebagaimana diketahui, Lapindo sudah berhasil "menekuk" pemerintah, mengandaskan gugatan di pengadilan dan juga membuat warga korban Lumpur Lapindo saling bertikai. Opini publik pun kian terbelah dengan terus mengkampanyekan yang penting adalah "ganti rugi" dan bukan siapa yang salah. Jika rumusan tim pengawas ini diketuk, lengkaplah sudah kemenangan itu.
Tapi, yang tak mereka duga, sejumlah anggota DPR-RI ternyata masih punya cukup nyali melawan pendapat fraksinya sendiri. Interupsi pun bergulir dan hasilnya interpelasi soal lumpur Lapindo dilanjutkan.
Dari PDIP antara lain ada Permadi, Jacobus dan juga Mbah Tardjo yang memimpin sidang secara cerdik mengarahkan keputusan untuk melanjutkan pengajuan interpelasi. Dari PKS juga keluar pernyataan keras. Almuzammil Yusuf dari F-PKS secara tegas menyatakan fraksinya menolak laporan TP2LS karena tidak ada temuan baru yang secara konkret membantu menyelesaikan maslah lumpur Sidoarjo. Dari PAN juga ada Drajad Wibowo yang bersikap keras terhadap rekomendasi tim.
Serunya, Tjahjo juga mulai berkelit."Perlu saya luruskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah masalah lumpur Sidoarjo itu gejala alam atau bukan," jelas Tjahjo. Pernyataan ini sungguh berbeda dengan keterangan tim beberapa hari sebelumnya. Anggota TP2LS DPR Nizar Dahlan, misalnya, menyatakan tim telah sepakat dengan keterangan para ahli geologi yang menyebut semburan lumpur di Sidoarjo sebagai fenomena alam. "Kami (TP2LS) memang telah sepakat, bencana itu murni karena alam," ujar Nizar kepada wartawan.
Omongan Nizar ini, langsung diamini Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin. Menurut dia, pernyataan Nizar tersebut sangat bisa dimengerti. "Wajar tim memiliki kesimpulan tersebut. Kami (PPP, Red) juga cenderung ke arah sana," tegasnya. Senada dengan itu, adalah Partai Demokrat. Partainya SBY ini menilai keputusan TP2LS yang akan menyebut masalah lumpur Sidoarjo murni bencana alam sudah tepat. "Untuk mencantumkan di situ (rekomendasi, Red), pasti ada alasannya. Para ahli yang independen, khususnya pakar geologi, memang nggak ada satu pun yang menganggap itu kesalahan Lapindo," ujar Ketua FPD Syarief Hasan. Selain kedua partai ini, Golkar juga menyokong Lapindo. Dengarlah komentar ketua fraksinya, Priyo Budi Santoso.Dia menyatakan interpelasi untuk kasus semburan lumpur Lapindo tidak akan digunakan. Pembentukan tim pengawas, katanya, bertujuan agar penanganan dampak semburan lumpur berjalan lancar. ?Interpelasi sudah tidak relevan,? katanya ketika dihubungi Tempo
Sikap tiga partai ini perlu digarisbawahi oleh para korban lumpur panas Lapindo. Jikalau kecewa, ada cara yang paling enak menghukum mereka. Jangan pilih kandidat bupati dan atau gubernur yang mereka sokong, sebab pasti kandidat itu jika menang akan makin melindungi kepentingan Lapindo. Jangan pilih partai-partai itu pada pemilu 2009 nanti karena pastinya mereka akan kembali mengupayakan penyeleasaian politik yang memenangkan Lapindo. Lapindo boleh saja punya amunisi untuk membungkam politisi, tapi selaku korban, Anda punya hak suara untuk mengubur politisi dan partai yang tak berpihak pada Anda. Nah!
|
|
|
|
|
|
|
|
