| Apa Kata Anda |
| Minggu, 24 Februari 2008 |
| Apa Kata Anda |
| Tarif Listrik Diubah Lagi, Siapa yang Diincar? |
Pemerintah yang sekarang memang punya hobi yang sulit dihilangkan: menaikan harga.Tapi, dibilang persis seperti itu juga tidak bisa. Soalnya, pemerintah punya pengemasan sedemikian rupa sehingga para pengkritisi kerap mati langkah memberi komentar pedasnya.
Contohnya adalah soal pembatasan premium melalui penggunaan kartu pintar. Pada dasarnya, program ini adalah membatasi pembelian produk premium oleh kalangan tertentu (pengendara mobil) dan juga dalam jumlah tertentu (sepeda motor dan angkutan umum). Penggunaan premium perlu dibatasi karena dalam harga jualnya masih terkandung subsidi yang memberatkan APBN. Dengan melakukan pembatasan, mau tak mau masyarakat harus mengkonsumsi bahan bakar minyak yang harganya jauh lebih mahal karena tak ada lagi subsidi pemerintah di dalamnya. (herannya, kalau bayar bunga rekapitalisasi perbankan, pemerintah tak pernah berupaya menegoisasi ulang, ya?).
Cara yang sama sepertinya kembali ditempuh. Kali ini soal harga listrik. Mulai maret mendatang, Perusahaan Listrik (sebagian bilang lilin) Negara akan menerapkan kebijakan tarif baru. Menurut PLN, akan ada insentif dan disentif pada konsumen. Jika pelanggan kelas 450 VA konsumsinya di bawah 75 kWh tiap bulannya maka bakal beroleh insentif potongan harga sebesar 20%. Tapi sebaliknya, jika di atas itu, harus membayar 1,6 kali dari tarif normal. Kata PLN, ini untuk mendorong masyarakat lebih hemat dalam menggunakan energi.
Tapi, kebijakan ini dipastikan bakal memukul konsumen kelas ini yang tinggal di perkotaan di Jawa. Menurut Tulus Abdi, masyarakat di Jawa yang berpenghasilan rendah rata-rata konsumsi per bulannya di atas 90 kWh, sedangkan masyarakat ekonomi rendah di luar Jawa konsumsi listriknya memang di bawah 50 kWh.
Tak pelak mencuat berbagai tanggapan. Seorang anggota DPR, Tjatur Sapto Edy menyatakan, "Persoalan PLN jangan dibebankan kepada pelanggan, tapi bagaimana pemerintah menyediakan sumber energi murah ke PLN," katanya sebagaimana dikutip Koran Tempo (24/2).
Selain tanggapan, spekulasi juga mencuat. Ini terkait dengan pelanggan yang paling terkena, yakni masyarakat lapisan bawah di Jawa. Secara kebetulan, menurut sebuah survei, SBY memang terus menurun popularitasnya di kalangan ini. Jadi, ada yang menduga kebijakan ini ibaratnya seperti mau menusuk dari belakang.
Dengan kata lain, PLN hendak menggembosi SBY. Tapi, ada yang menampik gosip ini. Kata mereka, tidaklah mungkin PLN senekat itu atau SBY tidak tahu jika bakal dikerjain. Kalau menurut Anda?
|
|
|
|
|
|
|
|
