| Ulasan |
| Kamis, 11 Januari 2007 |
| Ulasan |
| Hariman Galang Demo Cabut Mandat SBY-JK |
| Tags: Indopos |
JAKARTA - Kubu Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR) tak mengenal lelah untuk menekan pemerintah. Kemarin kelompok itu menggelar diskusi yang mengkritik langkah-langkah pemerintahan SBY-JK.
Dalam diskusi bertema Tantangan dan Harapan di 2007 di Kampus Atma Jaya, Jakarta, itu hadir Try Sutrisno, Hariman Siregar, Frans Seda, Bismar Siregar, dan Moeslim Abdurrahman. Sejumlah pengamat ekonomi dan politik, seperti Hendri Saparini, Ichsanudin Noersy, serta Sukardi Rinakit juga tampak hadir. Selain itu, beberapa anggota Petisi 50, angkatan 66, dan eksponen pergerakan 98 ikut memberi dukungan.
Hariman Siregar yang dikenal sebagai tokoh Malari menggalang kekuatan untuk aksi akbar "Cabut Mandat SBY-JK", 15 Januari mendatang. Hariman mengatakan, aksi yang rencananya digelar dengan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka itu dipelopori Indonesia Democracy Monitoring (Indemo), LSM yang didirikan Adnan Buyung Nasution, mantan Mendiknas Malik Fajar, dan Hariman sendiri. "Ini bentuk perlawanan kami terhadap sistem pemerintahan sekarang yang arah pembangunannya menuju seperti Orde Baru dulu," katanya.
Maksud Hariman adalah kinerja jajaran perekonomian pemerintah hanya memikirkan stabilitas ekonomi makro tanpa memikirkan sektor riil. Stabilnya indikasi makroekonomi tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, harga beras, atau minimnya lapangan kerja. "Kita khawatir akan meledak seperti 1997, perekonomian kita kolapse," tandasnya.
Di dalam acara diskusi dan sejumlah kampus di Jakarta sudah disebar pamflet berisi ajakan turun ke jalan pada 15 Januari. Hariman mengatakan, gerakan Malari pimpinannya sudah ada sekitar 500 orang. "Saya berharap semua elemen massa bergabung," tambahnya.
Terkait pencabutan mandat rakyat kepada SBY-JK, Hariman mengatakan, hal tersebut sebagai sarana mengingatkan presiden bahwa kekuasaannya saat ini ada karena dukungan masyarakat. "Kami ingin memperingatkan presiden bahwa mandat Anda itu dari rakyat dan kami berhak mengatakan untuk mencabut mandat itu," tegasnya.
Try Sutrisno sendiri enggan secara blak-blakan menyatakan mendukung gerakan tersebut. Dia juga menolak ikut demo. "Masak saya sudah tua mau ikut-ikut demo. Nanti kalau saya batuk-batuk, terus jatuh bagaimana," katanya sembari tertawa.
Mantan panglima ABRI itu mengingatkan agar gerakan tersebut tidak terjebak dalam dikotomi antara generasi muda dan tua atau sipil dan militer. Pernyataan itu menanggapi pendapat forum yang melihat figur Try sebagai seorang militer dan penguasa Orde Baru yang juga menanggung "dosa masa lalu". "Sebagai bagian dari masa lalu saya tidak akan pernah membantahnya. Tapi, yang penting sekarang kita susun rencana memperbaiki Indonesia di masa depan," tandasnya.
Sementara itu, ekonom dan tokoh tiga zaman, Frans Seda, mendesak pemerintah untuk segera meminta moratorium utang selama 1-2 tahun, melakukan defisit anggaran untuk membangun proyek-proyek menyejahterakan rakyat, dan menurunkan pajak. "Kebijakan itu membutuhkan presiden yang tegas dan berani. Kita tidak bisa menunggu lagi," tambahnya. (cak)
|
|
|
|
|
|
|
|
