| Ulasan |
| Kamis, 25 Januari 2007 |
| Ulasan |
| Kadin tegaskan lagi soal reshuffle |
| Tags: BisnisIndonesia |
MEDAN: Kadin Indonesia kembali mengisyaratkan perlunya kocok ulang menteri ekonomi kabinet SBY-JK yang tidak menunjukkan prestasi menggembirakan dan signifikan bagi rakyat terutama dalam menggerakkan sektor riil.
Ketua umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat menegaskan perbaikan ekonomi makro yang cukup menggembirakan di tahun 2006, tidak akan cukup tanpa bergeraknya sektor riil yang dapat berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melakukan evaluasi dengan menggunakan indikasi target dan capaian yang terukur kepada setiap menterinya. Jadi ada penilaian dengan ukuran kualitatif dan kuantitatif serta time frame yang jelas dari setiap menteri," katanya di sela-sela Musyawarah Provinsi II Kadin Sumut di Medan, kemarin.
Kadin Indonesia, tutur dia, berpandangan kondisi makro ekonomi dan semakin tumbuhnya trust dan confidence para investor terhadap perekonomian nasional, cukup memberi harapan optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2007 akan melampaui pertumbuhan ekonomi 2006 sebesar 5,5%.
Namun, lanjutnya, tingkat laju pertumbuhan pada 2007 yang diperkirakan 5,8%-6,0% diduga tidak akan cukup memadai mengingat beberapa fakta penting diantaranya jumlah pengangguran total 40 juta otang, tambahan angkatan kerja dua juta orang per tahun.
"Nah jalan keluar untuk itu adalah bagaimana pemerintah dapat menggerakkan sektor riil yang selama dua tahun terakhir ini seolah-olah berjalan di tempat, tidak ada perkembangan apa-apa."
Dia menegaskan Kadin Indonesia menilai perlunya pemerintah merumuskan sekaligus melaksanakan strategi yang komprehensif untuk membangkitkan sektor riil, sehingga kegiatan ekonomi rakyat akan terdorong dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
"Dunia usaha saat ini sedang menanti penuh harapan terhadap langkah-langkah konkrit yang akan diambil pemerintah."
Presiden Lumbung Informasi Rakyat Indonesia (LIRA) Jusuf Rizal mengatakan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif harus berani mengambil langkah tegas untuk melakukan kocok ulang terhadap menteri kabinetnya terutama di jajaran ekonomi yang terbukti tidak memiliki prestasi menggembirakan.
"Apalagi dalam kontrak yang pernah diteken para menteri sewaktu melakukan fit and proper test, tiap menteri bersedia diganti sewaktu-waktu jika ternyata tidak menunjukkan performa yang diharapkan rakyat," katanya kepada Bisnis, kemarin.
Dia menilai isyarat yang disampaikan Kadin Indonesia itu merupakan aspirasi yang obyektif dari para pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor riil bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret.
"Saya kira partai politik yang menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet, tidak akan keberatan jika Presiden SBY mau melakukan pergantian jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat." (ln)
|
|
|
|
|
|
|
|
