| Ulasan |
| Jumat, 19 Januari 2007 |
| Ulasan |
Yudhoyono Siap Hadapi Wiranto
Andi: Mari Bertarung dalam Pemilu 2009 |
| Tags: Kompas |
Jakarta, Kompas - Berdasarkan konstitusi, pergantian kepemimpinan dilakukan secara periodik lima tahun sekali melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis, bukan dengan aksi cabut mandat atau pembentukan dewan revolusi.
"Setiap orang boleh jadi presiden. Tidak ada masalah. Silakan ikut pemilu kalau memang bisa memenuhi syarat. Itu lebih elegan dan memang begitu caranya biar rakyat yang menentukan," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Kamis (18/1). Dia menanggapi tantangan Wiranto kepada Presiden Yudhoyono dalam Pemilu 2009.
Andi memuji langkah yang diambil mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto yang mendirikan partai sebagai "kendaraan" untuk ikut dalam Pemilu 2009 dibandingkan dengan cara- cara Hariman Siregar yang mengusung aksi cabut mandat.
"Dalam sistem demokrasi, seseorang hanya bisa jadi pemimpin kalau disetujui rakyat melalui pemilu. Daripada bikin aksi cabut mandat dan dewan revolusi, ya mbok ikut pemilu," ujar Andi
Ia menilai pendapat pengamat politik, tokoh nasional, dan pejabat negara yang menilai aksi cabut mandat dan dewan revolusi itu wajar-wajar saja sebagai sebuah penilaian yang menyesatkan. "Itu tidak wajar karena inkonstitusional. Karenanya, menyesatkan kalau hal itu dikatakan wajar," ujarnya.
Sementara itu, sehari setelah menyatakan kesiapannya menjadi presiden, Wiranto mengunjungi Surabaya dan menyiapkan pembentukan dewan-dewan pimpinan daerah.
"Persiapan pembentukan DPD-DPD dilakukan serentak. Setelah tim formatur terbentuk akan lebih mudah menyusun kepengurusan daerah," tutur Wiranto dalam sosialisasi dan persiapan formatur Partai Hanura DPD Jatim di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis. Tim formatur pusat saat ini dipimpin oleh Mayjen (Purn) Soentoro yang juga menjadi tim sukses saat Wiranto mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2004.
Mengenai munculnya partai- partai, pengajar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai potensi suatu partai untuk menjadi parpol berpengaruh sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan sosial politik yang dimiliki.
Secara terpisah, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Edwin Partogi menilai gerakan cabut mandat yang dipelopori para purnawirawan jenderal seharusnya disikapi pemerintah secara wajar seperti kritikan lainnya. (inu/ina/NWO)
|
|
|
|
|
|
|
|
