| Ulasan |
| Jumat, 19 Januari 2007 |
| Ulasan |
Situasi Politik Bisa Meledak
Kegamangan hidup rakyat harus bisa segera diakhiri |
| Tags: Republika |
JAKARTA -- Mantan Panglima ABRI, Jendral TNI (purn) Wiranto, mengatakan situasi politik kini tidak menguntungkan. Keadaannya seperti api dalam sekam yang setiap saat bisa meledak.
''Menurut anda sendiri bagaimana keadaannya sekarang? Ya kondisinya sama dengan keadaan menjelang reformasi pada 1998 lalu. Syarat terjadinya 'ledakan' bila kebutuhan dasar rakyat tidak tercukupi. Ini misalnya, sulitnya mendapatkan makanan akibat mahalnya harga beras dan terus menyempitnya lapangan kerja,'' kata Wiranto dalam sebuah pertemuan dengan wartawan dari berbagai media massa di Gedung Bursa Gagasan, Jakarta, Kamis, (18/1).
Wiranto menyatakan hal itu ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadi keadaan yang tidak terkendali atau revolusi pada saat ini. Menurutnya, menyadari potensi ancaman tersebut, maka semua pihak harus berusaha mencegahnya. Kegamangan hidup rakyat harus segera dapat diakhiri.
''Saya jelas tidak ingin hal itu terjadi. Kalau sampai terjadi revolusi yang kasihan dan menjadi korban adalah rakyat kembali. Untuk itu kepada aparat keamanan harus mewaspadai terjadinya situasi seperti itu,'' katanya lagi. Ditegaskan Wiranto, pada saat ini memang banyak sekali kritik kepada pemerintah. Ada yang melalui jalur politik resmi. Namun, ada pula yang dilakukan melalui aksi jalanan. ''Muara dari kedua 'arus' ini sama saja, yakni ingin memperbaiki keadaan. Namun saya memilih jalur formal, yakni mendirikan partai politik. Sebab, kalau melalui demonstrasi maka malah gampang disalah mengerti, misalnya bisa dicap melakukan makar,'' tandasnya.
Di tempat terpisah, Sekjen PPP, Letjen TNI (purn) Yunus Yosfiah bersikap senada dengan Wiranto. Bahkan, ia mengaku merasa terpanggil untuk menghimbau rekan-rekan dan juga seniornya di institusi TNI agar tidak menggunakan istilah Dewan Revolusi.
''Jadi saya ingin menghimbau kawan-kawan, janganlah menggunakan istilah-istilah, mungkin tujuannya baik, tapi berdampak kurang arif. Saya kira soal ini terlalu berlebihan,'' katanya.
Yunus mengatakan istilah Dewan Revolusi sangat kental dengan istilah Dewan Jendral pada masa lalu. ''Situasi kondisi negeri ini kan agak tambah susah, lha kalau ungkapan-ungkapan ini dilontarkan lagi oleh orang-orang tertentu, apakah itu senior-senior saya ataupun rekan-rekan saya di ABRI, saya anggap itu kurang bijaksana dan saya anggap itu kurang memikirkan nasib bangsa.''
Menurut Yunus, dengan menyatakan adanya Dewan Jendral atau Dewan Revolusi, semua itu hanya akan membuat masalah bagi stabilitas nasional. ''Sebaliknya, pemerintah juga harus arif. Saya kira Presiden SBY pun tidak terlalu gerah menanggapi masalah ini.''
Mengomentari polemik Dewan Revolusi, Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng, mengungkapkan kalau itu nyata-nyata untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, tentu saja itu inkonstitusional.
''Saya belum tahu apa maksudnya Dewan Revolusi itu. Tapi begini saja, mari kita semua belajar untuk saling menerima. Dalam demokrasi, pemimpin ditentukan oleh rakyat. Menjadi pemimpin karena mendapat persetujuan dari rakyat dan melalui Pemilu yang bertahap. Tak bisa lagi orang memutuskan dirinya sendiri sebagai pemimpin,'' tandas Andi.
( osa/uba
|
|
|
|
|
|
|
|
