| Ulasan |
| Rabu, 31 Januari 2007 |
| Ulasan |
| SBY: Partai Politik Juga Harus Bersih |
| Tags: SuaraKarya |
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta elite partai politik ikut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana menjadi keinginan seluruh masyarakat. Untuk itu, katanya, partai politik juga harus bersih.
"Saya mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP untuk membangun parpol yang bersih dan berwibawa. Dengan begitu, kita dapat membangun kepercayaan rakyat," ujar SBY saat membuka Muktamar VI PPP di Jakarta, Selasa.
Sebagai partai Islam, menurut SBY, PPP memiliki kewajiban mengamalkan nilai-nilai Islam yang universal. PPP juga diharapkan menjadi pionir dalam menciptakan elite-elite pemimpin yang berakhlak dan bermoral karena penting dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional.
Dalam acara itu Presiden SBY memakai kemeja batik warna hijau. Tampak mendampingi, Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Dalam muktamar yang bertema "Berkhidmad Melayani Umat" itu hadir juga sejumlah tokoh seperti Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua DPR Agung Laksono, Mendagri M Ma'ruf, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Wakil Ketua MPR AM Fatwa, dan Presiden PKS Tifatul Sembiring.
Muktamar PPP kali ini dihadiri sekitar 5.000 peserta dan undangan. Perhelatan tersebut berlangsung hingga Sabtu.
Dalam pidato pembukaan muktamar, Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengharap seluruh kader dan simpatisan PPP mampu mengamalkan nilai-nilai Islam. Dia pun mengimbau kader PPP agar menjauhkan diri dari praktik politik uang, terutama dalam muktamar.
Di tempat terpisah, pengamat politik J Kristiadi berpendapat, PPP lamban dalam mengikuti isu-isu aktual di masyarakat. "PPP telah terlalu lama ketinggalan dalam percaturan isu-isu aktual. Karena itu, PPP perlu mengembalikan martabat partai secara internal maupun publik," katanya.
Menurut Kristiadi, saat ini bukan waktunya partai politik hanya berjualan ayat-ayat agama. Partai justru harus lebih konkret dalam mengusung kepentingan masyarakat.
Karena itu, menurut Kristiadi, muktamar PPP dapat menjadi ajang untuk berlomba-lomba menjalankan tindakan konkret yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. "Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu misalnya pemberantasan korupsi, kemiskinan, dan pengangguran," katanya. (Kartoyo DS)
|
|
|
|
|
|
|
|
