Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
1601.Waria Tak Lolos Anggota Komnas HAM
1602. Penjelasan Bukan pada Rapat Interpelasi
Presiden Bersedia Mendatangi DPR
1603.Kalla: Koalisi Golkar-PDIP tak Permanen
1604.Rumah Widjanarko Digadaikan
1605.default
1606. Korupsi DKP
Dana Nonbudgeter untuk Pembahasan UU
1607.Keluarga Abu Dujana Minta Perlindungan
1608.Muhaimin: Politik Pangan Gagal
1609.1001 Senjata Mendelegitimasi Calon Indie
1610.Koalisi PDIP-Golkar
Seberapa Lama Kemesraan ini Berlangsung?
1611. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Para Tokoh Golkar dan Pejabat di Masa PDI Perjuangan Berkuasa Jadi Korban Tebang Pilih
1612. Pernyataan Sikap:
Evaluasi Sementara Proses Fit and Proper Test oleh DPR terhadap Calon Anggota Komnas HAM 2007-2012
1613.SBY: Kasus Ceriyati Jangan Berlarut
1614. Birokrasi
Sekjen Depdagri: PNS Harus Netral
1615. Reformasi MA Tidak Cukup Hanya dengan Regulasi Saja
Sulit Hilangkan Pegawai Mahkamah Agung Nakal
1616.Baru 22 Pendaftar Calon Pimpinan KPK
1617. Interpelasi Iran
Selesaikan secara Proporsional
1618. HUT Kodam
KSAD: Konflik Tak Bisa Diselesaikan dengan Kekerasan
1619. Aliran Dana DKP
Addaruquthni: Saya Tak Kenal Rokhmin
1620.Mantan Dirut Pertamina Diperiksa
1621. Hati-hati soal Interpelasi Lapindo
Khawatir Kalah dengan Kompromi
1622. BK DPR Gagal Hadirkan Rokhmin-Andin
Semua Capres Perlu Diperiksa
1623. Interpelasi
DPR Tunggu Kepastian SBY
1624.Blunder Djumhur Hidayat (Kepala BNP2TKI)
Amburadulnya Pengelolaan TKI dan Suburnya Praktik Percaloan di BNP2TKI.
1625.PDIP Tetap Dukungan Interpelasi Lapindo
1626.Kompolnas Terima Ratusan Aduan
1627.Rp 1 Miliar ke Rekening Pribadi
1628. Hasyim, "Hampir Semua Pasangan Capres Terima Dana DKP"
KPK Panggil Tim Sukses SBY
1629. Pencalonan Pimpinan KPK
Pansel Ketemu Lembaga Swadaya Masyarakat
1630. Pernyataan Sikap PP WPP PPP:
Proses Penangkapan Abu Dujana Melanggar UU NO. 23 Tahun 2002
1631. Pers Release Bersama:
Usut Tuntas "dagang sapi" Pilkada DKI !
1632. Indonesia Corruption Watch
Penerimaan Siswa Baru 2007 Diskriminatif
1633. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Taufiq Kiemas Menekankan Pentingnya Kehadiran Anak Muda dalam Partai
1634.Bola Liar Sogokan Politik
1635. Kerjasama Pertahanan
Singapura Tidak Tanggapi Pendekatan Indonesia
1636. Agar Hadir pada Sidang Interpelasi Iran
DPR Kembali Siapkan Jurus Rayu Presiden
1637.Produksi Gula Direvitalisasi
1638. Dari 89 Anggota DPR Asal Jatim, Hanya 45 Mendukung
Interpelasi Lapindo Mulai Diproses
1639. Pembunuhan Munir
Ongen Kembali Minta Perlindungan Komisi III
1640. Mahkamah Konstitusi
Konstitusi yang Baik Lindungi HAM
1641. Dana DKP yang Mengalir ke DPR
Era Numberi Mengalir Rp 2,1 Miliar
1642. Tolak PLTN Muria
Warga Kirim Petisi ke Presiden
1643.Dana Rp9,4 Triliun Tak Disetor ke Negara
1644. Pemberantasan Korupsi Harus Luar Biasa
Izin Presiden Jadi Kendala
1645. Interpelasi
Komunikasi DPR-SBY Masih Berlanjut
1646.Aset Negara Ditata Ulang
1647. Terkait Dana DKP dalam Pilpres 2004
KPK Diminta Periksa Presiden
1648. Komunikasi DPR dan Presiden Seharusnya Berjalan Baik
Tuntaskan Interpelasi
1649. Karena Dilakukan dari Jarak Dekat
DPR Protes Penembakan Dujana
1650.Dipersoalkan Cara Kepolisian Membekuk Tersangka Aksi Teror
1651.Kasbon Bernama BLBI, Apa Kabarnya?
1652.Mereka Belum Bayar Uang Rakyat
Tangkap dan Sita Harta Pengemplang BLBI
1653. Sebaiknya Presiden Yudhoyono Datang Saja
Hasil Konsultasi DPR di Istana Tidak Jelas
1654.DPD dan KON Bahas RUU Administrasi Pemerintahan
1655.Pemerintah Tak Ajukan Pasal Pembredeilan
1656. Siaran Pers:
Hentikan Kekerasan, Laksanakan Proses Hukum di Aceh
1657. Siaran Pers:
Mengecam Keras Serangan Terhadap Para Pembela HAM di Medan dan Papua
1658. Partai Demokrat
SBY Undang Kader Partai Demokrat Bali Bertatap Muka
1659. PKS Jawa Tengah
Ekspedisi Dakwah di Pelosok Kepulauan Karimunjawa
1660.APBD 2008 Diminta Tidak Terlambat
1661. Korupsi Bulog
Widjanarko Terkait Tujuh Perkara, Rumah Akan Disita
1662. Demokrasi
Masih Bersifat Prosedural, Perlu Substansial
1663. Kerja Sama Pertahanan
Pemerintah Jangan Ragu Batalkan Perjanjian
1664. Wantimpres
Pengganti Yenni Tergantung Kebutuhan
1665.Jimly Soroti Perda Syariat
1666. Partai Demokrat Tak Mendukung
Korban Tunggu Totalitas Interpelator
1667. Uji Kelayakan
DPR Seharusnya Berbasis Kebutuhan Komnas HAM
1668. Pro-Kontra
Amandemen Perlu untuk Perkuat Fondasi Sistem Kenegaraan
1669.Komisi I DPR Akan Bahas Satelit Asing
1670. Saksi dan Korban
Dana Tak Turun, Panitia Seleksi LPSK Mandek
1671. DCA RI-Singapura
Aturan Pelaksanaan Harus Diperjuangkan
1672. Wakil Rakyat Jatim yang Teken Interpelasi Lapindo
Hanya 47 dari 87 Orang
1673.Depsos Akui Tunjuk Langsung
1674. Noordin Penerus Hambali
JI Sempalan Lebih Berbahaya
1675.Sogokan Politik Itu Ibarat Kentut
1676.Uang Setoran Para Balon wagub
Yang Menyuap Pun Kena Sangsi
1677. Siaran Pers:
"Sudah Waktunya Privatisasi Air di Jakarta Dihentikan"
1678. Penangkapan Petani Simalungun
Warga Tuntut Kapolri Copot Kapolres
1679. Azhari
Ketika Fitrah Dilanggar
1680.RUU UMKM Memasuki Babak Baru
1681. Konstitusi
Perubahan Tidak Cukup Hanya Satu Pasal
1682. Pemerintahan
LAN Tuding Parpol Masih Intervensi Birokrasi
1683. Kasus PAW Zaenal Ma'arif
Pimpinan DPR Memalukan
1684. Korupsi Alat Berat
Hari Sabarno Dimintai Keterangan di KPK
1685. Indonesia Sepenuhnya Kontrol Perjanjian Pertahanan
DPD Tolak DCA RI-Singapura
1686. Perjanjian Pertahanan
Menlu: Jangan Dulu Langsung Dibatalkan
1687.Kejagung Panggil 5 Direksi Bulog
1688.Polly Diperiksa Lagi
1689. Hak Asasi Manusia
Penegakan HAM Hadapi Tiga Tantangan Utama
1690.Menlu: RI-Singapura beda pendapat soal DCA
1691. Kasus Pasuruan
Panglima TNI Diapresiasi Sejumlah LSM
1692.Proamandemen Serukan Partai Lokal
1693.Kejagung Panggil 5 Direksi Bulog
1694. Widjanarko Tersangka Lagi
Kali Ini Kasus Ekspor Beras
1695.Interpelasi Mengarah ke Adu Prestise
1696. KRONIKA
Presiden akan ketemu pimpinan DPR
1697. Pendidikan
Nasib IPDN Ditentukan Akhir Juni
1698. Pecahnya Pimpinan Memalukan
Martabat DPR Rusak
1699.MK Akan Bentuk Hakim Uji Materiil UU Pemilu
1700.Presiden-DPR Harus Akur
1701.Juri Ardiantoro:
Nggak Ada Pasal Itu. Anda Salah Kutip
1702. Siaran Pers:
Uji Balistik Harus Ilmiah dan Bebas Intervensi Politik
1703. Pernyataan Sikap Bersama:
Tuntaskan & Bentuk Pengadilan HAM untuk Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior 13 Juni 2001
1704. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
PBHI Berunjuk Rasa Menuntut Pembentukan Pengadilan HAM Kasus Wasior 13 Juni 2001
1705. Partai Keadilan Sejahtera
PKS Gerakkan Seluruh Kader Untuk Menangkan Pilkada Jakarta
1706. Bilateral
Malaysia Cenderung Remehkan Indonesia
1707. Interpelasi
DPR Diminta Sepakati Dulu Tatib
1708.Kebijakan Dana Nonbujeter Tidak Dapat Dipidanakan
1709. Korupsi DKP
Dana Nonbudgeter Bukan bagi Kepentingan Pribadi
1710. Perjanjian Pertahanan
Indonesia dan Singapura Harus Sama-sama Untung
1711.Awal Kusumah Diperiksa KPK
1712.Surat Ganda Pimpinan DPR soal PAW Zaenal Tidak Sah
1713. Narapidana
Komnas Temukan Pelanggaran HAM di LP
1714. Perjanjian RI-Singapura
DCA Ditolak, Ekstradisi Koruptor Terhambat
1715.Singapura Anggap Sudah Final
1716. Terkait Adanya Ketegangan Politik
DPR Bisa Hambat Kinerja Pemerintah
1717. Perlu Menambah Perwakilan
Lemahnya UU Hambat Kinerja Komnas
1718. Bantuan Militer AS
TNI: Isu Restriksi Tak Perlu Dikhawatirkan
1719. Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura
Menhan: Kendali Tetap di Tangan TNI
1720.Korupsi Dana Depsos Diselidiki
1721. Komisi I: TNI Melanggar Hukum
Panglima Pertimbangkan Pemindahan Puslatpur
1722. Resolusi Iran
Bamus Jadwalkan Paripurna Interpelasi
1723.Polri: Yusron Mahmudi adalah Abu Dujana
1724.Moge Tuntut Boleh Masuk Tol
1725.Calon Independen
Bisakah Berharap Melalui Pintu UU Ibukota?
1726.Seruan Bersama
Kronologi Sengketa Agraria Di Taman Nasional ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten
1727. Pernyataan Sikap:
Usulan Calon Independen Dimasukkan dalam Pilkada Jakarta
1728. Anak Terlantar Lahirkan Pekerja Anak
1729. Partai Kebangkitan Bangsa
Pemuka Agama Dunia Serukan Perdamaian
1730. Partai Demokrat
Waketum Partai Demokrat Berbincang dengan Ketua Dewan Barisan Nasional Malaysia
1731. Pertanahan
Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik Agraria
1732.Polri Bantah Tangkap Abu Dujana
1733.Pontjo - Ali Mazi Diputus Bebas
1734. Penyelenggara Pemilu
Anggota KPU Terpidana Tak Bisa Calonkan Lagi
1735.Para Wakil Ketua DPR Bela Zaenal Hadapi Agung
1736. Hak Asasi Manusia
Beda Pendapat soal Penghilangan Orang
1737. Insiden Pasuruan
DPR Harapkan Panglima TNI Bersikap Terbuka
1738.Hasyim Minta Interpelasi Lapindo Tak Main-Main
1739. Jaksa Segera Dieksaminasi
Achmad Ali Bebas dari Dakwaan Korupsi
1740.DPR: Revisi Kerja Sama Pertahanan
1741. Pro-kontra
DPD Bertekad Terus Cari Dukungan bagi Amandemen
1742.Mayoritas Fraksi Tolak Ratifikasi
1743.Dakwaan Achmad Ali Batal
1744. Hasyim: Lapindo Bisa Jadi ''Bola Besar''
SBY Mendadak Panggil Tujuh Menteri
1745. Jaksa Ajukan Kasasi
Pontjo & Ali Divonis Bebas
1746. KSAL: Banyak Poin Yang Membuat Indonesia Tak Setuju
TNI Kaji Ulang Kerja Sama dengan Singapura
1747. Tiga Wakil Ketua Mentahkan Surat Ketua DPR ke KPU
Pimpinan DPR Pecah
1748.Pilkada Jakarta
Berpotensi Cacat Hukum
1749. Seruan Bersama:
Penyelesaian Konflik Agraria di Taman Nasional Ujung Kulon: Kembalikan Tanah Rakyat
1750. Ketua MPR RI
Kemerdekaan Palestina Mempererat Beragam Komponen Bangsa
1751. Partai Kebangkitan Bangsa
Tingkatkan Kualitas Kader, PKB Mengadakan Dilkat Kehumasan dan Jurnalistik
1752. Partai Kebangkitan Bangsa
Humas PKB Harus Berdasar Kebenaran
1753.Andi Mallarangeng Akui Terima Honor Ceramah
1754.'Bisnis TNI Tak Bisa Diserahkan 2009'
1755. Tragedi Pasuruan
Dankormar Yakin Prajurit Marinir Tak Bersalah
1756.FPG Minta Yuddy Diberi Sanksi
1757. MOU Helsinki
Utusan Sekjen PBB Nilai Penegakan HAM Lebih Baik
1758.FPP Resmi Tolak Ratifikasi
1759.Ongen Minta Perlindungan Hukum
1760. Tak Ingin Komnas HAM Jadi Batu Loncatan
Komisi III DPR Soroti Motivasi dan Komitmen
1761.Posisi TNI Lebih Kuat Dalam Kasus Tanah Pasuruan
1762. Menggusur Bisnis Militer
Theo: Negara Harus Jamin Kesejahteraan Prajurit TNI
1763. Indonesia Menolak, Kerja Sama Pertahanan Terancam Batal
Singapura Ingin Mengatur Sendiri
1764.Jusuf Kalla Tidak Hadir, Sidang Ditunda
1765. FPPP: Batalkan DCA
Singapura Bisa Bangun Pangkalan Militer
1766. Pemerintahan
Komisi II Minta Presiden Cepat Tentukan Mendagri
1767.Presiden Dukung KY Beri Sanksi Hakim Nakal
1768. Kerjasama RI-Singapura
DPR Minta Perjanjian Pertahanan Dipertimbangkan Kembali
1769. Minta DPR Mengerti Aturan
Interpelasi, Akbar Bela SBY
1770.Sepuluh Saksi Perkuat Gugatan
1771.Ongen Minta Perlindungan DPR
1772.Tim Tastipikor Resmi Dibubarkan
1773. Wakil Rakyat yang Teradu Akui Bisa Klarifikasi
20 Juni 2007, BK Panggil 5 Anggota
1774.Calon Indie Bukan Cuma Urusan Pilkada Jakarta
1775. Partai Keadilan Sejahtera
PKS Kutuk 40 Tahun Penjajahan Zionis Israel Atas Palestina
1776. PDI-Perjuangan
Rakerdasus DPD PDI Perjuangan Kalbar Usulkan Nama Kandidat Gubernur
1777. Agraria
Pembaruan Agraria Harus Selesaikan Konflik Pertanahan
1778. Revisi UU Pers
Menkominfo Serahkan Kepada Insan Pers
1779.Kejagung Optimistis Menangi Kasus Yayasan Supersemar
1780. HAM PBB
Hina Jilani Adakan Pertemuan Tertutup Kasus Munir
1781. Insiden Pasuruan
DPR Berharap Panglima TNI Berikan Keterangan
1782.Calon Independen Harus Mampu Gandeng Dewan
1783. Calon Komisioner Tanda Tangani Kontrak Kerja HAM
Uji Calon Komisioner Dimulai
1784. Dana Nonbujeter
BK DPR Segera Periksa 39 Anggota DPR
1785. Fatwa tentang Interpelasi Lapindo
Ajang Tagih Janji Pemerintah
1786.KY Melapor Presiden SBY
1787.Ketua MPR: Interpelasi Bukan Ajang Politisasi
1788. Ekstradisi
Proses Ratifikasi Perjanjian Dipastikan Berjalan Alot
1789. Optimisme Bangsa
Pemilu Bersih, KPU Harus Diberi Kewenangan Lebih
1790.Tak Pengaruhi Interpelasi Iran
1791.PPATK Diminta Lacak Aliran Dana
1792. Perlu Dua Pemegang Kas DKP Akan Diperiksa
BK: DPR Meminta atau DKP Memberi
1793.Hasil Polling: Mana yang benar?
1794.Calon Independen: Madu Atau Racun?
1795.Pilkada Jakarta Tak Sah?
1796. Indonesia Corruption Watch
Pemerintah Harus Benahi Jamsostek
1797. Siaran Pers:
PPAN Harus Menyelesaikan Konflik Agraria
1798. Jaringan Advokasi Tambang
Kekerasan terhadap Pembela HAM Meningkat
1799.Tetap Takkan Hadir
1800. RUU Pemilihan Umum
Uji Putusan KPU Riskan
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved