Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22
3601. Kasus Korupsi Sidik Jari
Yusril Ihza Diperiksa KPK
3602. legislasi
LSM Desak Pemerintah Lupakan RUU Kamnas
3603. Kode Etik DPR
Kredibilitas BK Diragukan
3604.RUU Tipikor Lain Dirumuskan
3605.Koruptor Pertamina Dibekuk
3606.KPI Harus Mendapat Kepastian Hukum Sebagai Regulator
3607.Muhaimin Kenalkan Pengganti Hikam Cs di Paripurna
3608.Ketua MPR Sesali Manuver Ribuan Anggota DPRD
3609.Menhan Minta Anggaran Palapa
3610. SDA Balik Menantang
DPP PPP Dicurigai Berbau Balas Dendam
3611. Gaji di Atas Profesor Kok Masih Kurang...
Demi Uang Rapelan, DPRD Se-Indonesia Berunjuk Rasa
3612.Independensi dan Netralitas
3613.Gaji Tak Dibayar, Pegawai Bappeda Mogok
3614. PP NOMOR 37 TAHUN 2006
Pemerintah Belum Temukan Solusi Terbaik
3615.Komisi X DPR Bentuk Panja Wajib Belajar,
Legislatif Tak Yakin Tahun 2008 Target Wajar Tercapai
3616.Depdagri Abaikan DPRD
Absen Diundang, Hadiri Aksi Tolak Kembalikan Rapel
3617.Lima Kader PPP Laporkan Politik Uang Rp10 M ke KPK
3618.DPR Minta Pemerintah Beri Pinjaman pada Korban Banjir
3619.Golkar Belum Bahas Amandemen ke- 5 UUD 1945
3620.RUU Ibu Kota Negara
3621.Kader PPP Siapkan Laporan Dugaan Politik Uang
3622.Muncul Efek Psikologis di TNI
3623.Saham BUMN Terkena Tekanan Jual
3624.Rancangan Undang-Undang Lahan Abadi Disusun
3625.DPRD DIY Tidak Ikut Menolak Revisi PP 37/2006
3626.ICW: DPRD Tolak Revisi PP 37 Bukti Demoralisasi Politik
3627.Ribuan Anggota DPRD Satroni Gedung DPR, Pamdal Kelimpungan
3628.Seribu Anggota DPRD Demo di DPR RI
3629.Anggota DPRD Tidak Sensitif
3630.DPD Klaim Didukung 5 Fraksi
3631.Sembilan Anggota KPI Pusat Terpilih
3632.SBY Diminta Tegas Terhadap Menteri Rangkap Ketua Parpol
3633. PENGGANTIAN MENTERI
Ditunda Terus, SBY Kian Terkesan sebagai Sosok Peragu
3634.Hamid Awaludin: Soal PP 37 Tahun 2007 Bagian Saya Sudah Selasai
3635.Jalan panjang menuju PP 37
3636.EVALUASI KABINET
Mendag Gagal Bangun Jalur Distribusi
3637.IPW: Bisa Terjadi Kerancuan Penanggulangan Keamanan
3638.Polri di Bawah Menteri Kepolisian
3639.Rencana Ubah UUD Dibawa ke Istana
Ketua Mahkamah Konstitusi Dukung Ide Perubahan
3640.Anggota Komisi V Arogan
3641.DPD Jamin Tak Bonceng Kelompok Tertentu
3642.Tiga Ketua Umum Parpol di Pemerintahan
Kabinet Yudhoyono Rentan Pecah
3643.KPI Sesalkan Pernyataan Menko Kesra Soal Berita Banjir
3644.Biaya Terus Membengkak
Istana Negara Bahas Sewa Pesawat Khusus
3645.Partai yang Mengancam "Recall" Bertambah
3646.Tunjangan Hanya untuk Pimpinan DPRD
PP Rampungkan Pengganti PP 37/2006
3647.Mensesneg bantah pasal 'siluman' di PP 37/2006
3648.Mekanisme Rapel Diatur dalam Revisi PP 37
3649.DPR Dorong Beli Pesawat Kepresidenan
3650.Setneg Tolak Usulan Pembelian Pesawat Kepresidenan
3651.Sewa Pesawat untuk Presiden Rp 150 Miliar
3652.Jawa Pos Diincar Para Group
3653.WACANA GANTI MENTERI
"Tenggelam" Ditelan Banjir
3654.Bersikap Hati - Hati Amandemen
3655.Perubahan UUD 1945 Tak Perlu Tergesa-gesa
3656.Gus Dur Usul Polisi di Bawah Depdagri
3657.Draf Belum Saatnya Ditolak
RUU Kamnas Jalan Terus
3658.Tiga masalah hambat investasi di proyek tol
3659.Tunjangan tak harus gunakan batas maksimum
3660.KPI Butuh Pemimpin yang Kuat
3661.DPR Keberatan Tarif Tol Naik
3662.Ketua MPR Diusulkan dari DPD
3663.Ada Upaya Kudeta Konstitusional
3664.Presiden: Soal Kritik, Rakyat yang Menjadi Hakim
3665.Kembali ke UUD 45 Berarti Kembali ke Otoriter
3666.Ketua MK Nilai Ide Kembali ke UUD Asli Berbahaya
3667.Amandemen UUD Agenda Reformasi
3668.Jabatan Rangkap
Itu Hak Asasi Warga Negara
3669.Kolam Tak Mampu Tampung Lumpur
Setelah Tiga Hari Porong Diguyur Hujan Deras
3670.Bencana Sidoarjo Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
3671.Warga Minta Kompensasi Uang Makan Diperpanjang
3672.Sutanto Tolak Polri di Bawah Depdagri
3673.Polri Tolak Draf
Konsep Dephan Dinilai Menyimpang dari Amanat Reformasi
3674.Evaluasi Kabinet
Langkah Depnakertrans
3675.Komisi Penyiaran
DPR Uji Kepatutan dan Kelayakan 36 Calon
3676.Uji Kelayakan dan Kepatutan Dimulai
3677.Rapelan Masih Dianggarkan dalam RAPBD
3678.Amandemen Kelima UUD 1945 Sulit Dilakukan
3679.Soal PP No 37/2006, DPRD Bisa Tuntut Presiden Bertanggung Jawab
3680.Asosiasi DPRD Didesak Somasi Pemerintah
3681.Anggota dewan rame-rame pinjam kredit untuk kembalikan rapelan
3682.RUU Kementerian Negara, Ketika Hak Prerogratif Presiden Dibatasi
3683.RUU KN Tak Potong Prerogatif Presiden
3684.RUU KEMENTERIAN NEGARA
Hak Prerogatif Presiden Bukan Tanpa Batas
3685.RUU KAMNAS
Polisi Sebaiknya di Bawah Departemen Pertahanan Keamanan
3686.Pembahasan Draf RUU Kamnas Jangan Ditutupi
3687.PAN "Recall" Anggota DPRD yang Tak Kembalikan Rapelan
3688.Golkar: Partai Oposisi adalah Kecelakaan
Harmoko Nilai Parpol Baru adalah Ancaman Eksternal
3689.KKB Dukung Amendemen Kelima UUD 45
3690.Parpol Tidak Mau Menunda Reshuffle
3691.EVALUASI KABINET
Kejagung Menggantung Banyak Kasus
3692.Pidato yang Gagal Bangkitkan Optimisme
3693.Kalla: Tak Ada Parpol Ingin Jadi Oposisi
3694.Pengembalian Rapel Terlalu Lama
3695. Pemilu 2009
Pemerintah Harus Jadikan 2007 Tahun Terakhir Bekerja
3696.Anggota DPR Wajib Miliki Peta Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan
3697.Jajak Pendapat
DPD Masih dalam Kungkungan Perubahan UUD
3698.Presiden Persilakan Pintu Air Manggarai Dibuka
3699.Staf Presiden Mengakui Bersalah
3700.Asosiasi DPRD Desak KPK Klarifikasi
Perjelas Status Rapel yang Tidak Dikembalikan
3701.Mendagri Harus Jelaskan Pasal "Siluman" PP 37
3702.Gus Dur: Amendemen UUD Tak Bisa Dipaksa
3703.Diperlukan Amendemen Kelima UUD 1945
3704.Amandemen Kelima Direkomendasi Batasi Kekuasaan Parpol
3705.DPD Optimistis Amandemen Kelima Disetujui
3706.Pilkada akan Dilakukan Serempak
3707.SBY Diminta Konkret
3708.Hujan Lebat Berlangsung Hingga 5 Februari
3709.Waspadai Leptospirosis dan Diare
3710.Pengelolaan Air
Drainase Jakarta, Tak Terpelihara dan Ketinggalan Zaman
3711.Rachmat Witoelar: Banjir Jakarta Akibat Kurangnya Resapan Air
3712.Warga siapkan stok makanan
3713.Aktivitas bisnis lumpuh
3714.Presiden Kunjungi Korban Banjir
3715.Jakarta Terendam
3716.Saluran Komunikasi Terputus
3717.46.614 Orang Terpaksa Mengungsi
3718.Banjir Kuasai Ibu Kota
3719.Negara Bisa Rugi Rp 1 T
3720.Disharmoni PP 37/2006
3721.Anggaran DPRD Berbasis Kinerja
Posok dan Pemikiran: Eny Prihtiyani
3722.Pusat Tak Bisa Terus Bantu Daerah
3723.UUD Berikan Wewenang Berlebih pada Parpol
3724.Perubahan Konstitusi Gagal Cegah Monopoli
3725."Kamisan" di Depan Istana Merdeka, Tunggu Penyelesaian Kasus Pelanggaran...
3726.DPR Akan Dorong Aparat Melayani, Bukan Dilayani
3727.MPR Nilai Perlu Kajian Ulang
3728.DPR Tak Mau Lepas Wewenang Penentuan Panglima TNI dan Kapolri
3729.Riau Remajakan Karet dan Kelapa Sawit
3730.Tagih Lapindo, Pemkab-DPRD Sidoarjo ke Jakarta
Warga Blokade Blok Wunut
3731.Warga Perum TAS Blokade Sumur Lapindo
3732.Konstitusi Terlalu Beri Kekuasaan Luas kepada Parpol
3733.'Usut tuntas pasal siluman di PP 37/2006'
3734.'Pangkas hak prerogatif presiden terkait kabinet'
3735.Presiden Tinjau Lokasi Banjir di Kampung Melayu
3736.Amendemen Lanjutan UUD Tergantung Pendekatan Politik
3737.Lapindo Tolak Danai Pemindahan Porong
3738.Pensiunan TNI-AD Tolak Hak Pilih Militer
3739.Alasan Pergantian Menteri Harus Jelas
3740.Hemat APBD Rp 450 Miliar
Tujuh Revisi untuk PP 37 Tahun 2006
3741.Awas, Presiden SBY Digunting Dalam Lipatan
Rugi Besar Kalau Sebatas Blow Up
3742.Dibongkar, 4 Cara Busukin Presiden SBY
3743.Investor Pertanyakan Aturan Pertambangan
3744.DPR Tolak Pengawasan Kepala Daerah
3745.Presiden SBY Diminta Beri Sanksi Tegas
3746.Tim Haji Lapor ke Presiden Tak Tunjuk Siapa yang Bersalah
3747.Soal Revisi, Pemerintah Mendengar Aspirasi Masyarakat
3748.Penyikapan DPR Terbelah
3749.Permintaan Sumbangan itu Datang dari Konstituen Hingga Kerabat
3750.Tunjangan DPRD Tetap Diberlakukan
3751.Asosiasi DPRD Tolak Kembalikan Dana Rapelan
3752.Republika, Disarankan Bentuk PP Transisi
3753.Presiden Seharusnya Cabut PP 37/2006
3754.PP 37/2006 Direvisi, DPRD Menjerit
3755.Revisi PP 37/2006 cakup tujuh pasal
3756.Pemerintah siapkan RPP revisi ketiga PP No.37
3757.Revisi PP 37 belum sentuh pokok permasalahan
3758.Gaung pidato Presiden
3759.Polri Sebaiknya di Bawah Departemen Pertahanan
3760.Bikin Kanal Lumpur Rp 680 M
3761.Warga Perum TAS I Kembali Tuntut Ganti Rugi
3762.Bappenas Pangkas Usul Utang Baru
3763.Naiknya Anggaran Kemiskinan Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
3764.MPR Bantah Akan Perluas Kewenangan
3765.Menteri Agama Tidak Mutlak Bersalah
3766.F-PDIP Recal Anggota yang Terima Tunjangan Komunikasi
3767.Isi Pidato Presiden Mengecewakan
3768.Presiden Yudhoyono:Pengguncang Stabilitas Nasional Harus Dihentikan
3769.Anggota DPRD Bingung Kembalikan Dana Rapelan
3770.Pengembalian Dana Rapelan Terlalu Lama
3771.DPRD Curigai Pemerintah Pusat Soal PP No 37/2006
3772.Buronan Nomor Satu Kasus Poso Tertangkap
3773.Tunjangan DPRD
Tak Perlu Revisi atau Pengganti PP 37/2006
3774.SBY Didesak Tegur Mendagri
3775.Mayoritas DPRD Tolak Revisi
3776.Pemda DKI dan Lampung Mendukung
3777.Tunjangan
Sejumlah DPRD Patuhi Pemerintah
3778.Ganti Rapelan, Cari Pinjaman
3779.Uang Rapelan PP37 Sudah Digunakan untuk Beli Tanah
3780.Revisi PP No. 37/2006 masih kontroversial Anggota DPRD merasa dijebak
3781.Tak Kembalikan Rapel, Korupsi
3782.Ada Sanksi Bagi yang tak Mengembalikan Uang Rapel
3783.DPRD Diminta Kembalikan Rapelan
DPR tak setuju PP 37/2006 dicabut, cukup direvisi.
3784.Revisi PP No. 37/2006 Proses Deligitimasi Parpol
3785.PP 37/2006 jadi bumerang politik
3786.Presiden Cabut Pasal Rapel Gaji DPRD
3787.SBY: Pejabat hambat investasi harus minggir
3788.EVALUASI KABINET
Illegal Logging, Masih Sedikit yang Terungkap
3789.Presiden Akui Investasi Masih Rendah
3790.Indonesia Takkan Masuk ke Jurang Kehancuran
Presiden Sampaikan Pidato Awal Tahun 2007
3791.Pengawasan Kepala Daerah Diperketat
3792.Yudhoyono: Langkah Berpolitik Inskonstitusional Dihentikan dengan Cara Demokratis
3793.Gerakan Inkonstitusional Harus Dihentikan
3794.Pidato Awal Tahun Presiden Tekankan Tiga hal Penting
3795.Pidato awal tahun SBY sering terhenti
3796.RUU Kementeriaan Negara Harus Dirombak
3797.Wewenang Presiden Makin Mandul
3798.Perluasan Peran MPR Masih Dipermasalahkan
3799.Sidang Tahunan MPR Diusulkan Lagi
3800.Gagasan Perluasan MPR Ditentang
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved