Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22
3201. Lima Calon Daerah Baru yang Hampir Pasti
Tahun 2007 Batas Akhir Bahas Pemekaran Daerah
3202. Kepartaian
Parpol Hanya untuk Mencari Kekuasaan
3203. Pengungkapan Kasus Trisakti dan Semanggi Tampaknya Bakal Tamat Riwayatnya
Mayoritas Fraksi DPR Menolak
3204.Aksa: Reshuffle Sangat Mendesak
3205. DPR Perlu Ambil Peluang Monumental
Terbuka, Peluang DPD Ubah UUD
3206. Uang Tommy
Jaksa Agung Belum Tahu Soal Konfirmasi Dana
3207.Megawati Soekarnoputri Dilaporkan ke KPK
3208.Pengadilan HAM Ad Hoc Ditolak
3209.Din Syamsudin, Penumpang Garuda yang Selamat
3210.Bandara Adisutjipto Ditutup Pascainsiden Garuda
3211.Garuda Meledak dan Terbakar di Yogyakarta
3212.Pernyataan Sikap Jaringan Anti Penjajahan Jepang
Pemerintah Jepang Harus Bertanggungjawab Atas Kejahatan Kemanusiaan Yang Dilakukannya Sejak Perang Dunia II Hingga Sekarang
3213.Komnas HAM Kaji Buku Operasi Polisi
3214.FPAN MPR Tolak Amendemen UUD
3215.HAM- Penculikan Terkait Status Warga Negara
3216.Panglima Minta Prajurit TNI Tetap Profesional
3217.Revisi UU Politik
Hapus Ketentuan Mengenai Pembatasan Berkampanye
3218. Kasus Pelanggaran HAM
Jaksa Agung Dinilai Tak Punya Kemauan Politik
3219. Transfer Dana Tommy
Diakui Gunakan Rekening Depkum & HAM
3220. PP 37/2006
Dana Rapel Harus Dikembalikan ke Kas Daerah
3221. Konflik
KSAD: Waspadai Aksi Teror di Ambon
3222. RUU Kementerian Negara
Ketua DPR: Pemerintah Jangan Emosional
3223. Demokrasi
KPU Berharap Sistem Pemilu 2009 Tak Berubah
3224. Evaluasi Kabinet
Depkominfo Ingin Jadi Deppen ?
3225. Kinerja Pemerintah
Berbagai Kalangan Desak Presiden Reshuffle Kabinet
3226. Reshuffle Kabinet
25 Persen Menteri Harus Diganti
3227.RUU Kementerian Negara : Ketua DPR Minta Eksekutif Tidak Apriori
3228.DPD: DPR Perlu Segera Membahas RUU Senjata Kimia
3229.Menyongsong Lahirnya UU Penyelenggara Pemilu
3230.KKP Harus Pikirkan Kompensasi Korban
3231.DPR Pertanyakan Pembelian Pesawat Buatan Israel
3232.Komisi I DPR Minta TNI Lebih Tegas pada Kapal Malaysia
3233.Keterbatasan Senjata Jangan Pengaruhi Profesionalisme Prajurit
3234. Komnas HAM
Calon Dinilai Mampu Tanggapi Isu Ekosob
3235.Rehabilitasi-Rekonstruksi Aceh Masih Lamban
3236. Hak Asasi Manusia
Penculikan Dapat Dibawa ke Forum Internasional
3237.Yahya Zaini Diganti Mustokoweni
3238. Pencairan Uang Tommy Soeharto Sempat Lewat Depkeh dan HAM
Jaksa Agung Tak Mau Komentar
3239.KPU Minta Selesai Tahun Ini
3240. Milik Kementerian dan Pejabat Tinggi
KNPI Beber Rekening Gelap Rp 8,54 Triliun
3241. Sengketa Blok Ambalat
DPR Desak Panglima Hadang Malaysia
3242. Soal Klaim Sukses SBY
Itu Hasil Kerja Kolektif, Bukan Hanya Pemerintah
3243. aktivitas ormas
LSM Diminta Transparan
3244.Pansel Jangan Pilih Anggota Lama
3245. Politik
Demokrasi di Indonesia Bisa Jadi Bencana
3246.Pemerintah Tidak Proaktif Tangani Kasus HAM
3247. Ma?ruf, Tidak Merombak UU Politik
KPU: Ingat Batas Waktu
3248. Undang-undang Dasar
Sosialisasi, Revisi, atau Implementasi Konstitusi
3249.DPR Larang Menteri Rangkap Jabatan
3250.Unjuk Rasa Tolak Impor Beras Rusuh
3251.Hadapi Malaysia, TNI tak Tinggal Diam
3252.Andi Bantah Presiden tidak Serius Soal HAM
3253.Materi RUU Kementerian Negara Bisa Diubah
3254.Pengganti Yahya Zaini Ditetapkan
3255.Siaran Pers Kriteria seleksi Calon anggota Komnas HAM
3256.Perlu Aturan Tegas Hindari Elite Politik Berpindah Partai
3257.DPR Dukung TNI Bila Terjadi Insiden di Ambalat
3258.Menhub Usut Pengadaan KRL Hibah
3259.Reshuffle Kabinet
SBY Diusulkan Bentuk Kabinet Ahli
3260.Revisi UU UKM Ditargetkan Selesai Tahun Ini
3261. Penculikan Aktivis
Pertemuan Segi Tiga Bahas Pelanggaran HAM
3262. Kasus Banggai
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Usut Kekerasan
3263. Kewenangan KY
Cukup Diatur dengan UU
3264. RUU Kementerian Negara
Pemerintahan Bisa Tak Efektif
3265. Wajib Militer
Hindari Sentralisasi Pemerintah Dalam Bela Negara
3266.PKB Enggan Komentari BNP2TKI
3267. PP 37/2006
Presiden: Revisi Dilakukan Demi Keadilan
3268. Kabinet
Presiden Harus Tuntaskan Isu Reshuffle
3269.DPR Jangan Gunting Program Kesra
3270.DPD: Perempuan Harus Lebih Berperan
3271.Parodi Republik BBM
3272.Perlu Sosialisasi UUD 1945
3273.Usulan Ikahi Tantangan Reformasi Peradilan
3274.Reklamasi Singapura Pengaruhi Separation Zone
3275.Kritik Kepada Pemimpin Harus Tulus
3276.Komando Teritorial Tak Perlu Ditakuti Lagi
3277. Siapkan Program Sosialisasi ke Daerah
DPD Tak Pernah Patah Arang
3278.Rangkap Jabatan Ketua KY Tak Memungkinkan
3279.KPK Tak Perlu Gubris Aksi Massa
3280.Yusril Mengaku Tahu Pencairan Dana Tommy
3281.Republik Mimpi Bakal Kandas?
Rencana Somasi Republik BBM Bertentangan Dengan Janji SBY
3282.Indeks Persepsi Korupsi 2006
Permisif Karena Terpaksa
3283.Setujuhkah Anda Dengan Amandemen UUD 1945?
3284. Konflik Ambalat
Panglima TNI: Sikapi Secara Dingin dan Diplomatis
3285.RUU Kementerian Negara Amanat UUD 1945
3286.Banjir 2007
Pemdanya Buntu, Warganya Jadi Sengsara
3287.Sofyan Djalil: Sistem Pendidikan Harus di Reformasi
3288."Revisi PP 37 Harus Secepatnya Diterapkan"
3289.NU Tolak Usul Ibadah Haji Sekali Seumur Hidup
3290.Tetap Beri Rapelan, DPR Diminta Turunkan Presiden
3291.Sekretaris Jenderal Departemen Hukum Kembali Diperiksa
3292. Kasus Timor Timur
KKP Akan Undang Wiranto April 2007
3293.AM Fatwa Minta Pemerintah Serius Tangani Perbatasan
3294. Republik Mimpi
Sofyan Djalil: Presiden Jangan Diolok-olok
3295. Perbatasan
Jika Direferendum, Rakyat Timles Pilih Indonesia
3296. Insiden Ambalat
Panglima TNI: Penjagaan Tak Diperketat
3297. RUU Pemilu
Penyederhanaan Jumlah Parpol Tak Langgar Demokrasi
3298. Evaluasi Kabinet
Setkab Sarat Konflik Kepentingan
3299. RUU Kementerian Negara
Penggabungan Beberapa Pos Sejalan Reformasi
3300. Perombakan Kabinet
Tim Ekonomi Jadi Prioritas
3301.UU Pelayanan Publik Sebaiknya Tidak Mengatur Korporasi
3302.Parpol Harus Berfungsi sebagai Intermediasi
3303.Berdebat RUU Kementerian Negara
3304.Berharap pada UU Keolahragaan Nasional
3305. Untuk Amandemen UUD ?45
DPD Klaim 93 Dukungan
3306.PPP Tak Ingin Reshuffle Kabinet
3307. Untuk Menyerahkan DIM RUU Kementerian Negara
DPR Deadline Yusril Dua Minggu
3308.Dirut Bulog Diperiksa Kejagung
3309. Ketua MA Tanggapi Polemik Revisi PP 37 >
Cicil Rapel Tak Langgar Hukum
3310.Berkas MI-17 Siap Dilimpahkan ke Pengadilan
3311.Revisi PP 37 Azas Retroaktif Tak Dilanggar
3312.Pelanggaran HAM, Presiden Minta Saran yang Kredibel
3313.Akhirnya Kejagung Periksa Dirut Bulog
3314. Pelanggaran HAM
KKP Hadirkan Wiranto dan Lima Jenderal
3315.UKP3R Memperkuat Organisasi
3316.KPK: Penyidikan Yusril Jalan Terus
3317. Kaum Muda di Parpol Dinilai Gagal
Pemimpin Tak Cuma Dilahirkan
3318. Hak Asasi Manusia
Penghapusan Hukuman Mati Terkendala Ideologi Otoriter
3319. Mengusulkan Komisi Yudisial Dipimpin Ketua MA secara "Ex Officio"
Gagasan Bagir Dikritik
3320.Sentilan Gus Dur Tentang Agenda Ornop
Diduga Sebagai Otokritik Kepada PKB
3321.Komisi III Cermati Kewenangan Penyadapan
3322.Mendagri Perlu Segera Keluarkan Surat Edaran
3323.DEKLARASI HIJAU PKB
3324. PP No 37/2006
Pemerintah Harus Belajar dari Pengalaman
3325.RUU Kementerian Negara Ciptakan Kepastian Usaha
3326.Banding Tommy Ditolak: Wajib Kucurkan Rp 25 Juta perbulan
3327.Jadikan Pertambangan Sumber Kekayaan Terakhir
3328.Kelembagaan BNP2TKI Dinilai Masih "Banci"
3329.Ketua Komisi Yudisial Diusulkan Dirangkap Ketua MA
3330.Fraksi PAN: Hatta jangan dicopot
3331. Pemberantasan Korupsi
Komitmen Pemerintah Tidak Berubah
3332. Hasil Survei TII
Suap di Pengadilan Makin Menjadi-jadi di Era Reformasi
3333.DPR Minta Singapura Beri Kompensasi
3334. RUU Kementerian Negara
Mensesneg: Hak Prerogatif Presiden Dipangkas
3335. Alutsista
Dephan Bantah Beli Sukhoi dari Pinjaman Australia
3336. Parodi Politik
"Republik BBM" Diprotes Parti
3337. Revisi PP 37/2006
Aturan Pembayaran Dana Rapelan Dihapus
3338. Pro-kontra
Ginandjar: Amandemen Bukan Hanya untuk DPD
3339. Tunda Reshuffle
SBY Bisa Jadi Sasaran Kemarahan Rakyat
3340.LSM Indonesia Adukan Malaysia ke PBB
3341.DPR Harus Segera Beri Rekomendasi untuk Penyidikan Pelanggaran HAM
3342.Ketua DPR Dorong Tambahan Anggaran TNI
3343.RUU Pemilu, Mendorong Akuntabilitas Politik dalam Pemilu 2009
3344.Komnas HAM Kecewa Pembentukan Pansus
3345.Seleksi Hakim Agung KY Hanya Seleksi Administratif
3346.Permohonan Kompensasi Korban HAM Tanjung Priok Ditolak
3347.Partai Lokal Perlu untuk Imbangi Partai Nasional
3348.DPR Masuk Perangkap Kejagung
3349.Tak Ada Alasan Untuk Menunda Amandemen UUD 45
3350.DPRD Tetap Dapat Tunjangan
3351.Perketat Pengawasan Hakim
3352.Pilih Dicicil atau Potong Gaji
3353.Pemerintah tak Punya Solusi Atasi Bencana Sosial
3354. Pembentukan Pansus Penculikan Suatu Kesalahan
Pimpinan DPR Jangan Mengulur Waktu
3355. Pertahanan
Warga Sipil Keberatan Upaya Pertahankan Koter
3356.Tidak Ada Moratorium dalam Pemberantasan Korupsi
3357.Legislator PBR Teken Dukungan
3358. Konstitusi
Dukungan Perubahan UUD Terus Mengalir
3359.Komnas HAM Tolak Pansus Orang Hilang
3360. Asisten Pribadi Belum Digaji Pula
Gaji Staf Ahli DPR Belum Dibayarkan
3361. Hak Inisiatif RUU Kementrian Negara
DPR Merasa Dijegal Yusril
3362. Legislasi
Rancangan KUHP Tidak Perlu Atur Pidana Serius
3363. Perundang-Undangan
RUU Rahasia Negara Bisa Jadi Cek Kosong
3364. Bisa Diangsur hingga 2009, Draf Revisi PP 37 Tuntas
Wajib Kembalikan Rapel
3365. Pada Prinsipnya DPRD Akan Menerima Revisi PP No 37/2006
Pengembalian Rapelan Dicicil
3366. PP Partai Lokal
Pemerintah Tidak Tepati Jadwal MoU Helsinki
3367.Menhub: Soal Mundur Urusan Presiden
3368.Akhirnya, Widjanarko Penuhi Panggilan Kejagung
3369. Rencana Wajib Militer
Tak Ada Negara yang Ancam RI
3370.TII: Masyarakat Permisif Terhadap Korupsi
3371.SURAT TERBUKA untuk PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3372.Enam Kapal Perang Awasi Perairan Indonesia-Singapura
3373.Komisi I DPR Minta Pemerintah Tegas
3374. Evaluasi Kabinet
Setneg Cenderung Berperan Minimalis
3375.Telkom Bakal Dipimpin Dirut Baru
3376.DPR Minta Menhub Evaluasi Total Pejabatnya
3377.Kejagung Segera Bentuk Penyidik Hilangnya Aktivis 1997-1998
3378.DPD Sulit Mengegolkan Ide Amandemen Konstitusi
3379.Mekanisme Khusus untuk Pengadaan Alat Penyadap
3380.Pembelian Helikopter TNI AD Dipertanyakan
3381. Beranggotakan Dua Mantan Jaksa Agung
DPR Putuskan Bentuk Pansus Orang Hilang
3382.Dibahas Lebih Dulu di Paripurna
3383.Revisi PP 37 Tidak Atur Sanksi Pidana
3384.TNI AL Kerahkan 6 Kapal Perang
3385.Pansus DPR Harus Rekomendasikan Kasus Penghilangan 13 Aktivis
3386.TNI Siagakan Pasukan Cadangan Dekat Timor Leste
3387.Peradilan Paling Berinisiatif Minta Suap
3388.Presiden Bantah Intervensi Proses Hukum di KPK
3389.Pansus Orang Hilang
DPR Tak Serius Soal HAM
3390. Terkait Rencana Copot Pejabat di Dephub
DPR Desak Menhub Mundur (2)
3391. Terkait Rencana Copot Pejabat di Dephub
DPR Desak Menhub Mundur (1)
3392.Wacana Reshuffle Menguat
Terlambat, Jika Ingin Bentuk Kabinet Ahli
3393.PKB Mengubah Diri
Tak Mudah Menjadi Partai Hijau
3394.Penambangan pasir tenggelamkan sejumlah pulau di Kepri
3395.Pasukan TNI di perbatasan Timtim sudah cukup
3396.MK Diminta Batalkan 7 Pasal KUHP
3397. Kasus AFIS
KPK: Penyidikan Jalan Terus
3398. RUU Kamnas
DPR Minta Pemerintah Satu Persepsi
3399.12 Pulau Terluar Rawan Konflik
3400. Amandemen UUD"45
DPD Optimis Raih Dukungan 1/3 Anggota MPR
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved