Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22
3001. Bisnis
BKPM bertanggung jawab ke Presiden
3002. RUU Kementerian Negara
Pemerintah Tidak Pernah Menolak Membahas
3003. Mahasiswa Akan Tekan DPR
Pemerintah Dinilai Tak Peduli Perkara HAM
3004. Pejabat Negara
Izin Presiden Hambat Penegakan Hukum
3005. Korupsi Pengadaan Sapi
Kejaksaan Agung Juga Selidiki Kasus Lain
3006. Setelah Kasus Sapi, Terjerat Korupsi Impor Beras
Dirut Bulog Terancam Copot
3007.Jaksa Agung Gagas Eksekusi Suntik Mati
3008.Pengangguran Naik 2,5 Juta Orang
3009.Hari ini, Laksamana Sukardi Diperiksa Kejagung
3010.MPR Dihapus, Diganti Majelis Sidang Bersama
3011.Pilot Sedunia Protes Kriminalisasi Pilot Garuda
3012.Pertahanan dan Keamanan Tidak Bisa Dipisahkan
3013. Impor Sapi Fiktif
Dirut Perum Bulog Menjadi Tersangka
3014.Widodo AS Nilai Perlu Evaluasi Organisasi Kepolisian
3015.Di Bawah Bayang-Bayang Deadlock RUU Kementerian Negara
3016.22 Buruh Migran Indonesia Menghadapi Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri
3017. Siaran Pers
Tragedi 1965 Belum Selesai, Komnas HAM Wajib Merespon
3018.Sikap DPR Anti HAM dan Anti Konstitusi
3019.Protes Salim Group, 7 Petani India Tewas
3020. Pemilu 2009
Parpol Baru Wajib Deposit Rp 5 M
3021.Perubahan Konstitusi Harus Libatkan Masyarakat
3022.Evaluasi Kabinet Harus Terbuka
3023.Psikotes Ulang Polisi Bersenpi
3024. Perubahan UUD
Abdurrahman Wahid Dukung Penguatan DPD
3025. Dewan Ketahanan Pangan Belum Berfungsi
Stok Beras Minim Memicu Spekulasi
3026. Direktur Utama Perum Bulog Dicegah ke Luar Negeri
Widjanarko Jadi Tersangka Korupsi
3027.WALHI Kalteng dan Save Our Borneo
Cabut Perijinan yang Salahi Tata Ruang sebelum Revisi RTRWP
3028.Menkes Minta Konsensus Transfer Virus AI Ditetapkan
3029.Tekanan ke Aktivis HAM Meningkat
3030. UU Administrasi Kependudukan
Warga Tionghoa Tak Perlu SBKRI Urus KTP
3031. RUU Penyelenggara Pemilu
KPU dan KPUD Bersifat Hierarkis
3032.Pemilu
3033. Legislatif
DPD Tetap Fokus Pada Upaya Amandemen UUD 1945
3034. Otonomi Daerah
Ryaas Rasyid: Pemekaran Daerah Berpotensi Konflik
3035. Kabinet
Reshuffle sebagai Kebutuhan Memperkuat Posisi Presiden
3036.DPR Setujui UU Pertahanan dan Kemananan Indonesia-Philipina
3037.Rekomendasi Pengadilan Ad Hoc Terhenti di Bamus
3038.Penahanan Pejabat Bulog Disertai Kecukupan Bukti
3039.Dana Soeharto Belum Tersentuh
3040.Tekanan Terhadap Aktivis Hak Asasi Meningkat
3041.Pihak-Pihak Tertentu Jangan Pancing Konflik Baru
3042.Pemerintah Memperketat Syarat Pendirian Parpol
3043.Calon Presiden, DPR, dan DPD Minimal S1
3044.Korupsi di Indonesia Tertinggi Kedua di Asia
3045.Dirjen Baru Perhubungan Udara
3046. Menhan Ajak Sandingkan dengan RUU Rahasia Negara
RUU KMIP Didahulukan
3047. Korupsi Hilton
BPK Periksa Kekayaan atas Permintaan Presiden
3048. Kinerja Kabinet
Penggantian Menteri Tak Diperlukan
3049. Kasus Trisakti dan Semanggi
DPR 2004 Tidak Bisa Diharapkan
3050. Pemilu 2009 Penduduk Punya NIK
KTP Nasional Jadi Kartu Pemilih
3051.Kumpulkan Kiai, Bahas Konstitusi
3052.Menhan Pasrah soal Reshuffle
3053.Yusril Bimbang Revisi Rapel DPRD
3054.Keluarga Korban Kecewa
3055. Pergantian Pejabat Eselon Satu Dephub
Dirjen Hanya Tukar Posisi
3056.SBY Terus Evaluasi Menteri
3057. Rapat Bamus DPR Kembali Menolak
Pengadilan HAM Trisakti Diveto
3058.FPKS Akan Membentuk Juru Bicara Fraksi
Memperbaiki Kordinasi Atau Meredam Gejolak Internal?
3059.Dewan HAM PBB Dihimbau Selesaikan Pembangunan Kelembagaan
3060.Kalau "Reshuffle", Sebaiknya Paling Lambat April
3061. RUU Penyelenggara Pemilu
Pejabat KPU Dilarang Urus Logistik
3062.Draf Revisi PP 37 Sudah Final
3063.Mensos Pertanyakan Motif Desakan Reshuffle
3064.Reshuffle Bisa Perkuat Posisi Yudhoyono
3065.Muladi: Yusril Tak Gunakan Jabatannya Untuk Kasus Tommy
3066. DPR Minta Panitia Seleksi Dibentuk Lebih Cepat
KPU dan Bawaslu Diawasi
3067.MK Tidak Berwenang Tangani Sengketa Poso
3068.Sejumlah Pengadaan Senjata pada Masa Lalu Bermasalah
3069.Pemerintah Alami Krisis Moral dan Kehilangan Kepercayaan Masyarakat
3070. "Reshuffle"
Perombakan Kabinet, Pasti Hanya Presiden yang Tahu
3071. Masalah Perbatasan
Pemerintah Harus Terapkan Diplomasi Agresif Hadapi Malaysia-Singapura
3072.Bachtiar Pertanyakan Penyataan Muhaimin soal Reshuffle
3073.Dua Penyidik KPK Dilaporkan
3074. Legislasi
Draf RUU Kementerian Negara Cenderung Memperbesar Birokrasi
3075. RUU Penyelenggara Pemilu
Pemerintah dan DPR Sepakat Sahkan Jadi UU
3076. Kinerja Kabinet
Menteri Ekonomi Tidak Peduli Sektor Riil
3077. Pemerintahan
Dengan Reshuffle, SBY-JK Bersatu Hati Tingkatkan Mutu Kabinet
3078.Pemerintah Abaikan Kritik Pengusaha Kapal
3079. RUU Penyelenggara Pemilu Tinggal Didok Paripurna
Pengawas Pemilu Tak Lagi di Bawah KPU
3080.Senayan Tagih Janji Mundur Kepala BIN
3081.Pemerintah Siapkan Tiga Alternatif ET
3082. Penyebar Reshuffle Dinilai Ingin Ambil Keuntungan
Ka'ban Jamin Yusril Bersih
3083.Belum Diatur, Incumbent Harus Mundur
3084.Seorang Direktur dan Empat Staf Bulog Ditahan
3085.Menteri Tak Terganggu Isu Reshuffle
3086.Tingkat Keselamatan Rendah
3087.Menteri Pertahanan: Ekspor Material Laut Urusan Polhukam
3088.Tim Nasional: Tingkat Keselamatan Penerbangan Rendah
3089.Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Undang-Undang PTUN
3090.Gus Ipul: Parpol Cari Sensasi
3091.Menpan: Rehsuffle Kabinet Urusan Presiden
3092.Yudhoyono Perlu Belajar Kepemimpinan Pada Soeharto
3093. Pengawasan
KY Harus Berwenang Jatuhkan Sanksi
3094. Penegakkan Hukum
Komnas HAM Jangan Dianggap Sebagai Musuh
3095. Mahkamah Konstitusi
Sejumlah Pasal UU Praktik Kedokteran Diuji Materiil
3096. Postur Militer
Strategi Pertahanan Jangan Tambal Sulam
3097. Pelanggaran HAM
Wajar, Diadukan ke Sidang PBB
3098. Sengketa Pemilu
MK Sosialisasikan ke Partai Politik
3099. Penegakkan HAM
Negara Masih Berwacana
3100. Kasus Ambalat
Pemerintah Jangan Biarkan Malaysia Langgar Kedaulatan
3101. Pilkada Serentak
Guna Efisiensi Waktu dan Pembatasan Pembiayaan
3102. Amandemen
RUU Kamnas Tak Akan Ideal Tanpa UUD 1945 Asli
3103. Pro-kontra
Jadikan Amandemen UUD 45, Isu Kampanye Pemilu
3104. Reshuffle
SBY-JK Harus Galang Sekutu Sejati
3105. DPR Usulkan Enam Kementerian Utama dalam RUU
Menteri Perlu Klasifikasi
3106. Konflik di Indonesia adalah Dampak
Demokrasi Masih Belum Sempurna
3107. Dipertahankan atau Tidak, Urusan Presiden
Komisi Hukum Nasional; Bagaimana Kini Nasibnya?
3108.Jimly Usul Amandemen setelah Pemilu 2009
3109. Australia Kirim Lagi ke Markas Boeing di AS
Black Box Garuda Tak Terbaca
3110.Perlu Amendemen UUD untuk Perluas Kewenangan KY
3111.LPSK Harus Mandiri dan Independen
3112.Parpol Belum Paham Beperkara di MK
3113.Kejagung Disarankan Mundur
3114.Separuh Kabinet Layak Ganti
3115.Tidak Perlu Tambah Kekuatan Militer di Ambalat
3116.KY Butuh Dukungan Semua Pihak
3117.UU KMIP Selesai Tahun Ini
3118.Anggaran Bencana Tak Bisa Mencapai 5%
3119.Pernyataan Sikap WALHI Jakarta di Hari Perempuan Internasional
3120.Amandemen UUD 45
Gagasan Menghapus Pimpinan MPR Kembali Digulirkan
3121.Mari Pangestu Tolak Usul Aburizal
3122.Banjir Dukungan, Terus Tayang
3123.Amandemen Konstitusi Harus Komprehensif
3124.DPR Berjanji Tindak Lanjuti Produk DPD
3125.RUU Penanaman Modal, Rencana Pengesahan Dibayangi Demonstrasi
3126.BPHN Diusulkan Menjadi Clearing Hause
3127. Legislasi
Banyak UU Tak Bermanfaat bagi Rakyat
3128. Revisi UU
KY Disarankan Perbanyak Lobi dengan DPR
3129. Uji Materiil
DPR Nilai Permohonan KPI Tidak Berdasar
3130. Musibah dan Bencana
Presiden Instruksikan Shalat Tobat Nasional
3131. Republik Mimpi
Sofyan Djalil: Somasi Baru Wacana
3132. RUU Kamnas
SBY Dianggap Tak Mau Ambil Risiko
3133. Pro-kontra
DPD Usulkan Penghapusan Struktur Pimpinan MPR
3134. Menhub Siap Mundur
Gerbong Reshuffle Bergerak Maju
3135.Kontras Laporkan Kasus HAM ke PBB
3136.Laksamana Mangkir dari Panggilan Kejagung
3137.KY Harus Diberi Kewenangan Lebih
3138.Laksamana Tak Penuhi Panggilan Jaksa
3139.Ide Perubahan Jadi Ajang Perebutan Kekuasaan
3140.Pengesahan RUU Penanaman Modal Melahirkan Petaka
3141. Sibuk Hadapi Pemilu 2009
Pemekaran Ditunda Sementara
3142. Rekanan Pembelian Sapi Diperiksa
Kejakgung Kembangkan Kasus Bulog
3143.Komisi Negara Banyak
3144. Konflik Perbatasan
ATM Tak Punya Persoalan dengan TNI
3145.Kasus Trisaksi dan Semanggi
Presiden Diminta Keluarkan Keppres
3146. Diskresi Akan Tanpa Batas, Deviasi Strategi Terbuka
RI Belum Susun Postur Pertahanan
3147.Ketua DPR dan DPD Usul Moratorium
3148.Boikot Partai Politik yang Menolak
3149. Kasus Penembakan Trisakti dan Semanggi
Peluang Pengadilan HAM Hidup Lagi
3150. Sidang Kedua Dana Rp 424 M di BNP
Beber Bukti Uang Tommy
3151.Menhub Hatta Siap Dicopot
3152.Memberantas Korupsi Melalui Pilkada
3153.Panglima AngkatanTentera Malaysia Salahkan Pemberitaan
3154.Ketua DPR: Perlu Langkah Luar Biasa untuk Atasi Masalah Perberasan
3155.Hatta Menyerahkan Jabatan ke Presiden
3156. Kandasnya Rekomendasi Peradilan HAM Ad Hoc
UU HAM Perlu Direvisi
3157.Perempuan Tolak Impor Beras
Dengan Wujudkan Kedaulatan Pangan Lokal
3158.Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM
Politik Hitam Penegakan HAM
3159.Larangan Rangkap Jabatan, Tak Hanya Untuk Menteri.
3160. UU TNI
KSAD: Pembinaan Teritorial Akan Lebih Diintensifkan
3161. Konflik
TNI AD Tak Tambah Pasukan di Perbatasan RI-Timor Leste
3162. Evaluasi Kabinet
Kemneg PDT Nyaris Tak Terdengar
3163.Polri Bantah Isu Sabotase Pesawat Garuda
3164. Sidang Hilton
Diundang sebagai Saksi
3165. Aturan Hukum
RUU KMIP Masih Hadapi Tiga Kendala
3166. Keluarga Korban Kecewa
DPR Tidak Bisa Lagi Diharapkan
3167. Legislasi
Pansus Paralel untuk Kebut Paket Undang-Undang Politik
3168.RUU Kementerian Negara : DPR Siap Terima Masukan Pemerintah
3169.UU Penanggulangan Bencana Mendesak
3170.UU NO 10/2004 Perlu Diubah untuk Perkuat DPD
3171.Komisi Independen Idealnya Hanya Empat
3172.Kejaksaan Tolak Internasionalisasi Penghilangan Aktivis
3173.Menimbang Ketentuan Hukuman Mati
3174.TNI AL Beli Kapal Perang Buatan PAL
3175. Berbeda dari Objek Gugatan Kejagung
Uang Tommy Cair dari Rekening Berbeda
3176.Polemik Pemerintah-DPR Makin Tajam
3177.Polri Ajak LDII Jalin Kemitraan
3178.Pengakuan Hamid Dibantah
3179. Kinerja Pemerintah
Garuda Terhempas, Reshuffle Tak "Terbakar"
3180.YLBHI: Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan!
3181.Penyederhanaan Partai
Banyak Cara Menghambat Parpol Baru
3182.Audit Sarana dan Prasarana Transportasi Harus Dilakukan
3183.Landasan Pacu Adisucipto Dinilai Standar
3184.Ambalat- TNI AD Kedepankan Semangat ASEAN
3185.DPR- LP Khusus Teroris Dinilai Tak Realistis
3186.Peranan BNP2TKI Tidak Optimal
3187. Pemberantasan Korupsi
Pejabat Negara Tak Boleh Campuri
3188.Kecelakaan Pesawat Terbang
Hariman Siregar:"Saya sudah tidak berharap pada pemerintah"
3189. MOU Helsinki
Gubernur NAD: Jangan Sampai Agenda Perdamaian Retak
3190. Konflik Ambalat
Kerja Sama Pertahanan dengan Malaysia Sebaiknya Ditinjau
3191. Kementerian Negara
Partai Golkar: Draf RUU Masih Mungkin Diubah
3192. Evaluasi Kabinet
Kesetaraan Gender Belum Optimal
3193.RUU Penanaman Modal Hampir Rampung
3194.RUU Energi ; DPR Bahas Pasal Dewan Energi Nasional
3195.Koalisi LSM Studi Banding Soal Korupsi
3196.Rachmat Witoelar: Sejuta Spesies Terancam Punah
3197.Perundingan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura Alot
3198.Memadukan Kompetensi dan Legitimasi
3199.Pembenahan Sistem Politik Atasi Sikap Pragmatis Partai
3200. Perairan ambalat
Tidak Ada Perintah Tembak
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved