Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22
2801. Bisnis
KPPU kaji monopoli Posindo
2802. Bisnis
Insentif investasi siap dalam 3 bulan
2803.Jelang Pemilihan Presiden Timor Leste, TNI Siagakan 1000 Pasukan di Perbatasan
2804.Pemerintah Optimistis RUU Perpajakan Rampung 2007
2805.Presiden SBY: Pemerintah Bekerja Keras Perbaiki Iklim Investasi
2806.Dukung KKP Atau ke Mahkamah Internasional
2807.Departemen Tak Tahu Menahu Rekening Bermasalah
2808.Pesiden SBY Minta PBB Mereformasi Diri
2809. KPK Tegaskan Belum Ada Penjelasan
Harta Yusril Naik Rp 4,8 M
2810. Disahkan DPR, FPDIP dan FKB Menolak
UU Investasi Proasing
2811.Massa Menghadang Konvoi Papernas
2812.Kejagung Kantongi Data Baru
2813.DPR Yakin Interpelasi Lolos
2814.Dari Pengesahan RUU PM
Mempersoalkan Hak Atas Tanah Bagi Investor
2815.Interpelasi DPR Dibawa ke Bamus
2816.RUU Penanaman Modal Akhirnya Disahkan
2817.Siaran Pers Bersama: Demi Perdamaian, Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
2818.RUU Penanggulangan Bencana Disahkan
Penanganan Bencana Ditangani Badan Nasional Setingkat Menteri
2819. Lobi Bahas RUU Kementerian Negara
Materi Krusial RUU Diselesaikan di Istana
2820. Penyusunan UU
RUU di Prolegnas Tampak Dipersiapkan Sekadarnya
2821. Ideologi
Media Diminta Waspadai Kebangkitan Komunisme
2822. Bisnis
Pengadaan kapal nasional butuh US$15 miliar
2823. Bisnis
Pinjaman 11 proyek di batalkan
2824. Pro-kontra
DPD Dukung Pendapat Presiden Soal Amandemen UUD 1945
2825.Sikap Pemerintah Mulai Melunak
2826.Ikhtiar Meningkatkan Produktivitas Legislasi
2827.Kalangan LSM Menilai UU PM Melanggar Konstitusi
2828.Konflik Timor Leste Konspirasi Dunia Internasional
2829.Prosedur Pengadilan Tak Jelas Munculkan Suap
2830.DPR Condong Selesaikan Secara Hukum
2831.Ginandjar Bantah Pesan Laptop
2832.Popularitas Merosot, Istana Tetap Tenang
2833. Reaksi atas Sikap Pemerintah Dukung Sanksi Nuklir Iran
Selangkah Lagi, SBY Diinterpelasi
2834. Pembatalan Proyek Laptop
DPR Dinilai Bermain-main Soal Anggaran
2835. KKP Tandingan Digelar
Guterres Tantang KKP Ungkap Kebenaran
2836.UU Perkeretaapian Undang Investor
2837.Kasus Sapi Impor Fiktif Dideadline Selesai 2 Minggu
2838.Pernyataan SBY seusai Rapat Konstulasi dengan MPR
SBY : Amandemen tergantung kehendak rakyat
2839.Saatnya Bertindak Benar dan Berani: Selamatkan Aset Bangsa, Selamatkan Aset Papua
2840.Batalkan Pengesahan RUU PM
2841. Kehadiran Massa Itu Biasa Saja dan Bukan Tekanan Politis
Laksamana Diperiksa di KPK
2842. Ahli Waris Harus Lunasi Pengembalian Tunjangan
Ada Indikasi Rekayasa DPRD
2843. Seleksi Komnas HAM
Uji Publik Calon Anggota Tak Penuhi Target
2844. Heli Bakornas
Wapres: Ini demi Harga Diri Bangsa
2845. Terorisme
KSAD: TNI AD Back Up Polri Jika Diperlukan
2846. Bisnis
ADB: Ekonomi RI tumbuh 6%
2847. Bisnis
Rakor Beras Urung Hasilkan HPP Baru
2848.Hidayat Masih Membuka Kemungkinan Amandemen
2849.DPR Sahkan RUU Penataan Ruang
2850. Interpelasi Kebijakan RI yang Mendukung Sanksi Nuklir Iran
Dua Jam Dapat 101 Tanda Tangan
2851.Pemerintah Harus Transparan
2852. Soal Amandemen Ke-5 UUD 1945
SBY Minta MPR Bertanya pada Rakyat
2853.Laptop untuk Dewan Dibatalkan
2854.Laptop untuk Anggota DPR
Saatnya DPR Berbenah
2855.Konsultasi Presiden-Pimpinan MPR dilakukan Tertutup
2856.Usulan Kadin Tak Masuk Revisi UU Ketenagakerjaan
2857. Peradilan
Komisi III DPR Menilai Kinerja MA Makin Baik
2858. Seleksi Komisioner
Uji Publik Komnas HAM Dinilai Belum Maksimal
2859. RUU Partai Politik
Jangan Berlebihan Masuk ke Urusan Internal
2860.Kasus Bulog : Kejagung Akan Ajukan Izin Penggeledahan
2861.Karyawan Kereta Api Gelar Unjuk Rasa
2862.MA Akan Umumkan Hakim Nakal
2863.Perlu Dorongan Politik dari Presiden
2864. Bisnis
"HPP mungkin naik 20%-40%"
2865. Bisnis
Garuda pesan 25 pesawat baru
2866.UU KPK Direvisi sebelum Pergantian Pimpinan
2867. Terkait Sikap Indonesia dalam Kasus Nuklir Iran
DPR Rancang Interpelasi untuk Presiden SBY
2868.PNS dan Parpol Berpeluang
2869.Setelah Diprotes Publik, Ramai-Ramai Menolak
2870.BJ Habibie Siap Berikan Keterangan
2871. Menlu Akui Itu Hak Pemerintah Kanada
Pencekalan Tamsil Resmi Dipersoalkan
2872.Jangan Paksakan Sistem Kontrak Karya Pertambangan
2873. Megawati Larang Kader PDI-P Terima Laptop
Proyek-proyek di DPR Perlu Diungkap ke Publik
2874.Visi Indonesia 2030 Harus Dirumuskan Bersama
2875.Parpol Baru, Dibuang Sayang...
2876. Kemampuan Daerah Benar-benar Diperhitungkan
Pemerintah Harus Jeli
2877. Pengawasan
KY Diusulkan Masuk Majelis Kehormatan MK
2878. Pelanggaran HAM
Habibie Dukung Upaya KKP
2879. UU Trafficking
Hanya Memuat Perdagangan Orang Secara Umum
2880. Korupsi Bulog
Kejagung Akan Kembali Lakukan Penggeledahan
2881. Fasilitas DPR
Agung Laksono Pastikan Laptop Tetap Disediakan
2882. Nasionalisme
Kemandirian Bangsa Harus Dibangkitkan
2883. Ideal, Perlu Masa Transisi
Parpol Miliki Badan Usaha
2884. UU Pers
Wartawan Diminta Pegang Asas Praduga Tak Bersalah
2885. Reshuffle
Garda Bangsa Desak Presiden Akhiri Ketidakpastian
2886. Bisnis
Dirut Bulog: HPP akan ditetapkan Selasa
2887. Bisnis
BI: Target masuk 5 besar ekonomi cukup rasional
2888. Keamanan
UU Kamnas Semestinya Tidak Menakutkan
2889. Sanksi Pidana
Hukuman Mati Harus Tetap Dipertahankan
2890.DPR Minta Draf RUU KUHP Diserahkan
2891. Ketua DPR dan DPD Sekaligus Memimpin MPR
Pimpinan Dirangkap Saja
2892.Kejagung Belum Terima Data PPATK
2893.579 Kasus HAM Harus Tuntas
2894. Proyek Laptop
BURT dan Setjen DPR Diduga Berkonspirasi
2895.Lembaga Trias Politika Berpolitik Uang
2896. Pernyataan Sikap
Jaringan Rakyat Miskin Menolak Penjajahan Baru
2897. Korupsi PLN
Berkas Perkara Eddie Widiono Diserahkan ke Kejaksaan
2898. Bisnis
Defisit anggaran 2% masih aman
2899. Bisnis
"EPA RI-Jepang jangan tersandera RUU investasi"
2900. Ubah UU Politik Jangan Mendasar
Yang Krusial Lebih Baik Dibuka
2901. Masyarakat Telanjur Kecewa
Publik Apatis pada Seleksi Hakim KY
2902.Revisi PP 37/2006 Dinilai Kurang Tegas
2903. Hakim Agung
Satu Calon Gagal Ikut Seleksi Tahap Tiga
2904. Pro-kontra
Amandemen Diperlukan agar DPR dan Pemerintah Seimbang
2905. UU Penyelenggara Pemilu
DPR Tidak Campuri Panitia Seleksi Anggota KPU
2906. UU Administrasi Pemerintahan
Birokrat yang Lalai Layani Publik, Bisa Dipidana
2907. Kedaulatan
TNI Tindak Tegas Penyelundupan Pasir ke Singapura
2908. Otonomi Daerah
DPD Minta Pemekaran Daerah Dikaji
2909. Masa Depan Indonesia
Tanpa Tindakan Nyata, Visi 2030 Jadi Impian
2910. RUU Kementerian Negara
Materi Krusial Disepakati Diselesaikan di Lobi
2911.Kecewa, Lipat Bendera Parpol
2912.DPD Juga Minta Laptop
2913.Semua Maskapai Tak Penuhi Syarat
2914.Mustafa Ditugasi Stabilkan Harga Beras
2915. Proyek Laptop
DPR Butuh Peningkatan Kinerja, Bukan Gaya
2916.Kejagung Diminta Tetap Tahan Widjanarko
2917.Terkait Pengadaan Laptop Anggota DPR RI
Mbah Tardjo: Penggaweane kok melu-melu mayit saja
2918. Bisnis
Proyek energi US$8,7 miliar ditandatangani
2919. Bisnis
Pertemuan Menteri G-33 Sepakati Komunike, Hapus Hambatan di Negara Maju
2920.Politikus di Gudang Beras
2921.Ingin Menjadi Produk KPU
2922.Anggota DPR dan DPD Juga Harus Sarjana
2923. Siaran Pers
Pembaruan Agraria Nasional adalah Tanah untuk Petani Miskin dan Penyelesaian Damai Konflik Agraria.
2924.Siaran Pers: Polres Lain Juga Harus Mengaudit Senjata Api
2925.Jangan Jadikan Rakyat Kuli di Negeri Sendiri
2926. Hak Asasi Manusia
Komnas Seharusnya Bangun Lagi Kepercayaan
2927. Hanya Tiga Hakim yang Diadili di Pengadilan
Pemahaman soal Korupsi Terbatas
2928. Timor Leste
KKP Hadirkan Habibie, Uskup Belo, dan Guterres
2929. Tolak RUU Kementerian Negara Diberlakukan saat Ini
Yusril Tak Ingin Kabinet Bubar
2930.Sarjana Peternakan Duduki Kursi Panas
2931. Asal Tak Ditahan di Lapas Cipinang
Widjanarko Siap Bayar Rp 11 Miliar
2932.Anggota DPR Dijatah Laptop Rp21 Juta
2933.Kejagung Pertimbangkan Permohonan Widjanarko
2934.Calon Anggota DPR dan DPD pun Harus Sarjana
Gelar Akademis Dijadikan Penghalang...
2935.Harga Gabah Pasti Merosot Lagi
Pemihakan Pemerintah Terhadap Petani Dipertanyakan
2936.Reshuffle Kabinet
Majur-Mundur Merombak Para Pembantu
2937. Penjaringan Anggota KPU
Pansel Harus Independen
2938. Legislasi
DPD Gelar Rapat Maraton
2939.Anggota DPRD Tetap Diberi Tunjangan
2940.Panglima: Perang Bukan Pilihan Terbaik
2941.Wapres Benarkan Mustafa Abubakar Calon Kuat Kabulog
2942. Legislasi
DPR Sahkan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang
2943. Pemilu
DPR Minta Pemerintah Serahkan Draf RUU Politik
2944. Reshuffle
Para Menteri Tak Tenang Bekerja
2945.Uji Publik Calon Anggota Komnas HAM Dimulai
2946.TNI Tindak Tegas Penyelundup Pasir ke Singapura
2947. UU Penyelenggara Pemilu Disahkan DPR
Anggota KPU Hanya Tujuh Orang
2948.Pemerintah Akui, Berlaku Surut 15 Februari 2007
2949.Suciwati Minta Kasus Munir
2950.Brimob Tembak Diri Sendiri
2951.Tak Bayar Rapelan Bebas Sanksi
2952.Penggantian Bernuansa Politis
2953.Dirut Bulog Ditahan di Cipinang
2954.UU Penyelenggaraan Pemilu Disahkan
Belajar Dari Pengalaman
2955.RUU Penyelenggara Pemilu Disetujui DPR
2956.SBY-Bush Diskusikan Masalah Sanksi Iran
2957. Bisnis
Jepang harapkan UU investasi lebih baik
2958. Konstitusi
Amandemen UUD 1945 Tidak Cukup
2959. Bisnis
KPPU tolak tarif bawah airline
2960. Penjualan Tanker
Laksamana Diminta Tunjukkan Bukti Hukum
2961. RUU Kementerian Negara
Hak Prerogatif Sudah Dibatasi UUD
2962. Kinerja DPR
Boleh Adu Mulut, Jangan Sampai Adu Fisik
2963. RUU Pemilu
ET di Atas 5 % Cara Efektif Kurangi Parpol
2964. Soal Reshuffle
Terlalu Banyak Timbang Pikir, Timbang Terima Menteri Mundur
2965. RUU Pilpres
UUD Tak Atur Syarat Pendidikan Capres
2966.Pemerintah Diminta Beli Beras Petani
2967. Dugaan Korupsi Bulog
Kejaksaan Agung Periksa Widjanarko
2968. Perlu "Grand Design"
Penguatan DPD Didukung
2969.Yuddy: Panja Sebaiknya Bahas juga Alutsista Bermasalah
2970.Reshuffle Kabinet Tidak Penting
2971.RUU Pilpres Jangan Bertentangan dengan UUD 1945
2972. Penegakan Hukum
Nasib Laporan Masyarakat ke Kejaksaan Tidak Jelas
2973. Syarat agar Presiden Punya Visi
Wacana S-1 Bisa Jadi Bumerang
2974.Reformasi Badan Urusan Logistik
2975. partai politik
Skenario Penyederhanaan Parpol Berlebihan
2976. Fatwa MA tentang PP 6/2005 Sudah Mengikat
Incumbent Harus Mundur
2977.Reshuffle Lagu Lama
2978. Setelah Indonesia Stop Suplai Pasir
PM Lee Mengaku Singapura Terganggu
2979.PBB Bahas HAM di Indonesia
2980.Perlunya Belajar Pada Belahan Dunia Lain
2981. Setelah Mengaudit 16 Maskapai Penerbangan
Dephub Segera Umumkan Rating
2982.TNI Angkatan Laut Kekurangan 250 Kapal Perang
2983.Aksi FSPI Menolak RUU Penanaman Modal
2984.Presiden Bahas RKP dan Pokok-Pokok APBN 2008, Lagi
2985.Widjanarko Kembali Diperiksa Kejagung
2986.Demonstrasi Tolak RUU Penanaman Modal di DPR Tengah berlangsung
2987.Menyesalkan Aksi Tembak Anggota Polri ke Atasannya
2988. Advocacy NGO Indonesia dalam Sidang Dewan HAM
"Mempertegas Komitmen Internasional Untuk kondisi HAM di Indonesia"
2989.Demi Mencegah Bencana Lebih Besar Tindak Tegas PT. Gading Cempaka Graha!
2990.Hentikan Intervensi Asing Terhadap RUU Penanaman Modal
2991.Badan Usaha Milik Partai
2992.DPR Kecewa Menhan Tolak Panja
2993. RUU Paket Politik
Perubahan MPR Harus lewat UUD
2994.Mengintip RUU Parpol
Makin Susah Bikin Partai Politik
2995. Pemerintahan
Reshuffle Untungkan Presiden
2996.Penyelidikan Kasus Korupsi Masih Tumpang Tindih
2997.Kasus Ambalat : Orangtua Berunding, Masa? Anak Berkelahi
2998. Bisnis
EKKT: Ada indikasi jual beli lisensi dan izin penerbangan
2999. Bisnis
Asuransi TKI Lalai dikenai Sanksi
3000. Bisnis
Kaukus Migas: 15 kontrak minyak asing tak perlu diperpanjang
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved