Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22
2601. Aparat Penegak Hukum Diminta Cermat
Presiden Bantu BUMN Hadapi Pengadilan Pers
2602. Problem Jurnalisme
Kualitas Media Cenderung Menurun
2603. Perubahan Radikal Perlu Segera Dilakukan
Partai Politik Gagal Munculkan Calon Pemimpin
2604. Dana Tommy Soeharto
Yusril dan Hamid Harus Ganti Uang
2605. Calon independen diperlukan sebagai katup pengaman kehidupan berdemokrasi
Mendorong Calon Independen Masuk RUU Politik
2606.BUMN Harus Berani Menolak Intervensi
2607. Cari Bantuan ke Menteri
Banyak Anggota DPR Kirim Proposal
2608.Tertutup, Perburuk Citra SBY
2609.Bukan untuk Piagam Jakarta
2610. Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia
Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega
2611.Garuda Mendarat Darurat
2612.Polri Serahkan Novum Munir
2613.Dana Rp1,5 T Diduga Masuk ke Widjanarko
2614.Silang Pendapat Dewan Pertimbangan SBY
2615.Kronologis Tindak Kekerasan Aparat Polres Mataram dalam Membubarkan Aksi Mahasiswa IKIP Mataram
2616.Pernyataan Sikap FMN
Mengutuk Keras Represifitas Terhadap Mahasiswa IKIP Mataram
2617.Arie Sujito
Kemerosotan Demokrasi Liberal - Prosedural : Indonesia pasca otoriterisme
2618.Dibalik Gerakan Jamaah Islamiyah
Indonesia Jadi Medan Pertempuran Malaysia Vs Australia
2619.Indira Damayanti Sugondo:
"Semua Ingin Jadi Matahari"
2620.Rozik B. Soetjipto:
RUU Minerba Jangan Lagi Mengadopsi Aturan Usaha yang Diskriminatif
2621. Bisnis
Pertumbuhan Ekonomi 2007 Membaik
2622. Pendidikan
Komisi II DPR Tinjau Kampus IPDN
2623. Cantumkan Nama Anda, Dukung Petisi Freeport
SELAMATKAN ASET BANGSA, SELAMATKAN RAKYAT PAPUA !
2624. Kapolri: Tersangka Bisa Bertambah
Pengumuman Inisial Terkait Sidang Dewan HAM
2625. Korupsi
Keppres Seleksi Pimpinan KPK Ditunggu
2626. Persidangan Korupsi
Uang Negara yang Dipisah Bukan Uang Negara
2627. Sidang Menteri Kelautan
Hakim Tolak Tangguhkan Penahanan Rokhmin
2628. Kasus Munir
Keterlibatan IS dan RA Harus Dipastikan
2629. Kepresidenan
Presiden Minta DPP Tahu Diri
2630. Bisnis
Pasar lokal akan dilindungi dari produk impor murah
2631. Bisnis
'Percepat PP jaminan sosial pekerja'
2632. Korupsi Dana JPS
Kejaksaan Akan Periksa Kwik dan Sri Mulyani
2633.Wakil Ketua DPR Serang Buyung Nasution
2634.Yusril Mengaku Tawari Pontjo
2635. Dari Senayan
Komisi II DPR Bentuk Panja IPDN
2636. RUU KMIP
DPR Janji Kebebasan Pers Tidak Terancam
2637. Kabinet SBY
Kinerja Menteri Banyak "Bolong-bolong"
2638. Kasus Kekerasan
Rektor IPDN Dicopot
2639.Calon Independen
2640.Presiden Harus Lindungi Inu Kencana
2641.Kinerja Polri Cermin Keragu-raguanSBY
2642.Yudi Latief, Pengamat Politik Universitas Paramadina Mulya
Calon Independen Berbahaya Bagi Parpol Yang Tidak Mapan
2643.Kenaikan Suhu Global 1°C akan Berdampak pada Indonesia
2644.Yudhoyono & Megawati Calon Terkuat-Masyarakat Perlu Cari Calon Lain
2645. Bisnis
Realisasi investasi triwulan I capai Rp40,59 triliun
2646. Bisnis
Bulog rugi Rp1,4 triliun untuk biaya unit bisnis
2647. Dewan Pertimbangan Presiden
Anas Bantah Habiskan Rp 200 Miliar
2648. Varia TNI
Alutsista TNI Memprihatinkan
2649.Mencari Saat Tepat Amandemen UUD 1945
2650.Pengejaran Aset Yayasan Soeharto Bukan Prioritas Depkeu
2651.RUU KUHAP Untungkan Mafia Peradilan
2652.Presiden SBY : Evaluasi Pendidikan Akademi Militer dan Polisi
2653. Hari Ini Dilantik
Ketua Wantimpres Digilir
2654.Agung: Tak Akan Halangi KPK
2655. Peluang Pilpres Putaran II Besar
Tak Ada Kandidat yang Unggul Mutlak
2656. Kapolri: Munir Diracun saat Transit di Singapura
Mantan Dirut Garuda Tersangka
2657.Kejati Pertimbangkan Panggil Sri Mulyani dan Kwik Kian Gie
2658.MA Terima PK Amrozi
2659.Reshuffle Kabinet
Hatta Hanya Dirotasi
2660. Pernyataan Sikap:
Hentikan Kekerasan, Berikan Hak Warga Negara, untuk Mendapatkan Pendidikan Bebas Biaya, Bermutu, dan Aman
2661.Pencopotan Komisaris Utama PT KA Masih Tunggu SK
2662.Jenazah Eka Yuanita ( TKW asal Blitar di Taiwan) Sudah 1 bulan 9 hari Belum Dipulangkan ke Indonesia
2663.default roadmap2
2664.default roadmap1
2665.Masukan DPP kepada Presiden Bersifat Rahasia dan Internal
2666.Pemerintah Harus Buat Terobosan Kasus Munir
2667. Selidiki Aliran Dana dari DKP kepada Anggota DPR
Ketua DPR Harus Minta BPK Audit Investigasi
2668. Bisnis
Subsidi BBM tahun depan turun 43,11%
2669. Bisnis
Kualitas mebel Indonesia di AS tak mampu hadapi produk China
2670. Otonomi Daerah
DPR: 76 Persen Daerah Pemekaran Alami Kemunduran
2671.Sekjen DPR Bentuk Tim Klarifikasi Aliran Dana DKP
2672.Menimbang Eksistensi MPR sebagai Lembaga Negara
2673.HUT ke 61 TNI AU: Angkatan Udara Terapkan Zero Accident
2674.Tobat Nasional SBY Dinilai untuk 2009
2675. Komputer Saja Saya Tak Bisa Buka
Politisi dan Ahli Politik yang Gagap Laptop
2676. Setahun Tak Boleh Terima Praja Baru
SBY Hapus Militerisasi IPDN
2677.Surat Suara Kurang, Ramos Horta Unggul
2678.Kejagung Akan Daftarkan Gugatan Soeharto ke Pengadilan
2679.Yusril Dilaporkan ke KPK
2680.Kejagung Pertanyakan AS Soal Penilaian Hukum Indonesia
2681.BPLS Langsung Lapor Presiden
2682.Kasus Pencairan Dana Tommy; PPATK Dinilai Membocorkan Rahasia
2683. Kepemimpinan Nasional
Pilihan Langsung Rakyat Bukanlah Jaminan
2684. Substansi Pertimbangan Tak Diketahui Publik
DPP Menuai Kritik
2685. Konflik Poso
Ketidaksiapan Demokrasi Picu Pertikaian
2686.Jika Ada Gelombang Desakan dari Masyarakat
Kandidat Independen Bukan Mimpi
2687. Bisnis
Harga Pembelian Gabah di Bawah HPP
2688. Kinerja BUMN
Setoran Pertamina ke Negara Meningkat
2689. Bisnis
Bulog Batalkan Tender Kapal Beras dari Thailand
2690. Pro-kontra
MK Tak Mau Berpolemik soal Amandemen
2691. Pembunuhan Munir
Bisa Melemahkan Kredibilitas Pemerintah
2692. Korupsi Bulog
Hari ini, Keluarga Widjanarko Diperiksa
2693. WANTIMPRES
Amandemen UUD 1945 Tak Terlalu Penting untuk Dikaji
2694. Kedaulatan
TNI AL Diminta Jaga Pulau Terluar di Nias
2695. Resolusi PBB
SBY Harus Bisa Bekerja Sama dengan DPR
2696. Kabinet
Lagu Politisi: Reshuffle Menghitung Hari
2697.Hidayat Minta Pimpinan MPR tetap Permanen
2698.Seleksi Anggota Komnas HAM Selesai 24 April
2699.Mengawasi Hakim Konstitusi melalui Modifikasi Majelis Kehormatan
2700.Tidak Ditemukan Masalah Hukum pada Pengadaan MI-2
2701.Delapan Kandidat Bersaing Gantikan Xanana
2702. Tim Peningkatan Kinerja DPR Mulai Bekerja
Alat Bantu Bukan Prioritas
2703.Diminta Cepat Bertindak
2704. Akbar Minta Hak Prerogatif Presiden Dihormati
Ada Yang Tidak Mumpuni
2705. TNI Perketat Perbatasan
Hari Ini Timor Leste Pilpres
2706. Tuntut Tanggung Jawab, Panggil Rektor ke Istana
SBY Rombak IPDN
2707.Lembaga Pengelola Korupsi Masuk RUU Pengadilan Tipikor
2708.Supremasi Hukum RI Lemah
2709.Pimpinan MPR: Dihapus atau Dipertahankan?
2710.Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi di Asia Timur
2711. Siaran Pers PBHI Kasus Wamena:
Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wamena
2712. Wapres: Rasa Malu Harus Dibangun
Korupsi Bukan Kejahatan Biasa
2713. Lembaga Penasihat
UU Dewan Pertimbangan Presiden Pangkas UKP3R
2714. Bisnis
'Pemerintah tolak beras impor lampaui batas 15 Mei'
2715. Kebijakan Depdagri
Peresmian Pemekaran Daerah Baru Akan Dijadwalkan Ulang
2716. Demikian Juga Kepala PPATK
Hamid dan Yusril Dinilai Langgar UU
2717.Perubahan Kelima UUD 1945 Harus Prioritas
2718. Wajib Bayar Ganti Rugi Seluruh KK yang Jadi Korban
Presiden Tekan Lapindo
2719. Dugaan Korupsi
Rapim DPR Bahas Dugaan Anggota DPR Terima Dana DKP
2720. Dewan Pertimbangan
Rachmawati dan Sjahrir Tanggalkan Jabatan di Parpol
2721. Amandemen UUD 1945
Wantimpres Diminta Masukan
2722. Interpelasi Bergulir
Ganti Menteri Ditimbang Pikir
2723.Revisi UU Paket Politik, Daerah Pemilihan Harus Berdasarkan Prinsip Pemilu Proporsional
2724.RUU Kemanan Nasional, Mencari Tempat Naungan Polri yang Pas
2725.Peradilan Umum untuk Prajurit Terkendala Hukum Militer
2726.Bangun Citra Positif Pesantren
2727.Bantah Terkait Reshuffle
2728.Saya Negarawan, Mega Orang Partai
2729. Dewan Pertimbangan Presiden Setelah Bertemu SBY
Beri Sinyal Setuju Amandemen
2730. KUHAP Baru
Mengantisipasi Kejahatan Nonkonvensional
2731. Bisnis
'Bank bebas menilai kualitas kredit'
2732. Jasa dan Transportasi
Malaysia ajak NAD Kerjasama
2733. RUU bidang Politik
Pembahasan Lama karena Adanya Tarik-menarik Parpol
2734. RUU Pemilu
Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2009 Akan Semakin Kecil
2735. Alutsista
Australia Hibahkan Suku Cadang Hercules
2736. Kerjasama
TNI Terus Bangun Komunikasi dengan Angkatan Negara-negara Lain
2737. Kinerja Menteri
Prestasi dan Kegagalan Harus Diumumkan ke Publik
2738. Dewan Pertimbangan
Jika Dipertahankan UKP3R Langgar UU
2739. Resolusi 1747 DK PBB
Ketua MPR: Rakyat Kecam DPR Bila Tak Laksanakan Interpelasi
2740.KSAL: Tidak Ada Masalah Pembelian Helikopter MI-2
2741.Kondisi Menteri Dalam Negeri Membaik
2742.Pemerintah Didesak Serahkan Draf
2743.Anak Buah Abu Dujana Diboyong ke Jakarta
2744.Aset Yayasan Pak Harto Diburu
2745.KPK Diminta Proaktif
2746. Dewan Pertimbangan Presiden Harus Kritis
UKP3R Tak Dibubarkan
2747.11 Tokoh Serukan Penegakan Hukum
Konglomerat Hitam is Back, Siapa Peduli?
2748.Perlu Langkah Khusus untuk Antisipasi Terhentinya Proses Hukum Kasus Talangsari 1989
2749. Pertahanan dan Keamanan
Kelanjutan RUU Kamnas Masih Belum Jelas
2750. Blok Ambalat
Pemerintah Diminta Tegas terhadap Malaysia
2751. Lembaga Kepresidenan
Bubarkan UKP3R, Fungsikan Dewan Pertimbangan
2752. Resolusi 1747
Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan
2753. Kerusuhan Tim-tim
KKP Tidak Memberikan Kontribusi Rekonsiliasi
2754. Korupsi Bulog
Kejagung Kembali Blokir Rekening Terkait Widjanarko
2755. Kesejahteraan Prajurit
KSAD: Peran Koperasi TNI Dioptimalkan
2756. RUU Bidang Politik
Depdagri : Penyelesaiannya Sesuai Jadwal
2757.UU Penyandang Cacat Tidak Sesuai Otonomi
2758.UU No 10 Tahun 2004 di Mata DPD
2759.Gugat Presiden, TMP Minta Saran PB NU
2760.Jamin Tak Berbenturan UKP3R
2761. Pramono: Rachmawati untuk Penawar Buntunya Komunikasi dengan Mega
Penasihat Presiden Hanya Akomodasi
2762.Chusnul Mar'iyah Dituntut Hukuman Percobaan
2763.Upaya KY Implementasi UUD
2764. Hakim Jerat dengan UU Tindak Pidana Terorisme
Perusuh Poso Terancam Vonis Mati
2765.Mendagri Dirangkap Widodo
2766.Ulama Kunci Batal Hadir
2767.Drama Wimar di Jak TV
Wimar's World Dicekal
2768.Mengintip Pilkada Jabar 2008

Menunggu Nasib Perkara Danny di KPK
2769.24 Petani Banyuwangi Mem-praperadil-kan Polres Banyuwangi
2770.Catatan Terhadap Proses Uji Publik Calon Anggota Komnas HAM
2771.Memimpikan Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam
2772.Australia Ganti Rugi Kapal Nelayan Indonesia Yang Dibakar, Dihargai.
2773.Walhi Gugat Newmont
2774. Ketatanegaraan
DPR Minta Pemerintah Serahkan RUU Politik
2775. Otonomi Daerah
DPR dan DPD Sepakati Moratorium Pemekaran
2776. Begitu Dilantik Harus Lepaskan Semua Jabatan
9 Nama Dewan Pertimbangan
2777. KKP
Kesaksian Para Pihak di Luar Konteks
2778. Bisnis
Kenaikan HPP gabah dan beras dinilai terlambat
2779. Bisnis
Menkeu: Insentif tak masalah
2780. UU Kamnas
Polri Tak Boleh Mudah Diintervensi
2781.Terkait Resolusi DK-PBB 1747
Mulanya Interpelasi, Akhirnya Bisa Apapun...
2782. Resolusi DK PBB
Kedubes Iran Terkejut dengan Keputusan Indonesia
2783. SBY Harus Waspada
Interpelasi Bergerak, Cabut Mandat Menanti
2784. Kinerja legislasi DPR masih belum menunjukkan peningkatan
DPR Hanya Sahkan 10 RUU
2785.Mengamati "Gerilya" Interpelasi Anggota Dewan
2786. Jika Pemerintah Gagal Jelaskan Dukungan kepada DK PBB
Interpelasi Berlanjut ke Angket
2787. Dinilai Setengah Hati Berantas Korupsi
Buya Syafi'I Kritik Kejagung
2788.KY Tidak Bisa Rekomendasi ke MA
2789.Perlu Diberi Sanksi Sosial
2790. Penyelidikan Kecelakaan Boeing 737-400 di Jogja
Pilot-Kopilot Garuda Cekcok saat Landing
2791.Tugas Menteri Dalam Negeri Diambil Alih
2792.Menolak Kekerasan Terhadap Perpenas
2793.Wimar Terancam Didepak dari "Gubernur Kita"
2794.ICW: Harta Mensesneg Yuzril Perlu Ditelusuri
2795. Resolusi DK PBB Nomor 1747
Partai Golkar Sarankan Pemerintah Lakukan Klarifikasi
2796. Birokrasi
Koordinasi Aparatur Negara Masih Lemah
2797. Resolusi 1747 Iran
Wapres Jelaskan Posisi Indonesia di KTT Liga Arab
2798. Gratifikasi
Kejagung Blokir Rekening Terkait Widjan di Tiga Bank
2799. Korupsi
Muhammadiyah Bantah Terima Dana Nonbujeter DKP
2800. Kinerja Kabinet
Tunda Reshuffle Ibarat Nasi Tersiram Debu
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved