Home  Meja EditorMeja Editor  Posting  Lensa  Apa Kata Anda  Login 
 
 
ARSIP WARTA POLITIK
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
1801. Insiden Pasuruan
Panglima TNI Belum Izinkan Dankormar Berikan Keterangan
1802. Fasilitas Militer
Konflik Tanah Masyarakat dan Militer Rentan Terjadi Lagi
1803.Tak Kenal Ongen
1804. HAM
Wakil Sekjen PBB Dipastikan Kunjungi Papua
1805.Bintang Adukan Seluruh Capres
1806.Polri Serahkan Bukti Tambahan PK Munir
1807. Suciwati Tidak Tahu Kaitan Ongen dengan Munir
Pollycarpus Hari Ini Diperiksa Lagi
1808. Pertemuan Sentul
Gerakan Tokoh Masyarakat Jangan Terlalu Dicurigai
1809.Hingga 2006, Masih Mengalir ke DPR
1810.Gus Dur Diperiksa Dua Jam
1811. Ditandatangani 129 Anggota
DPR Ajukan Interpelasi Lapindo
1812. DPD Minta Puslatpur Pindah
Panglima Belum Izinkan Anggotanya Diperiksa
1813. Interpelasi
Presiden SBY Tetap Tak Akan Hadir di DPR
1814. Andi Mallarangeng: Presiden Tidak Harus Jawab Langsung
129 Anggota DPR Usul Interpelasi Lapindo
1815.Berbantah-Bantah Soal Calon Independen...
1816.Kekayaan Menkeu Rp4 Miliar, Menperin Rp63 Miliar
1817.Kasus Pembunuhan Munir
Ongen:Saya tidak kenal dengan Pollycarpus
1818. Pers Release:
ICW Mendukung Departemen Keuangan dan BPK Menertibkan Rekening Liar di Departemen dan Lembaga Pemerintah
1819. Pernyataan Sikap:
Pilkada Jakarta Melanggar Prinsip Demokrasi !
1820. Pernyatan Sikap:
Stop Dagelan Politik Elit!
1821. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Jeda Tebang Hutan, Sekarang! Solusi Kongkret Reduksi Bencana Ekologis, Aksi Nyata Atasi Pemanasan Global
1822.Cerita Samping Misteri Pembunuhan Munir
Majalah TEMPO Disomasi
1823. Pembunuhan Munir
Ongen Akui Berada di Tempat yang Salah
1824. Hak Menyatakan Pendapat
Mahkamah Konstitusi Diminta Selidiki Dana Kampanye Ilegal
1825. DPR Usut Serius Dana Ilegal Capres
Potensi Mengarah ke Impeachment
1826. Wakil Khusus Sekjen PBB Temui Ketua Mahkamah Konstitusi
Perlindungan Pembela HAM Perlu Diperhatikan
1827. Pertemuan Sentul
Tak Ada Agenda Goyang Pemerintah
1828.Interpelasi Lapindo Didukung 122 anggota DPR
1829. RUU Pemilu
Jumlah Caleg Cukup 100 Persen Kursi
1830. Interpelasi
Fraksi Harus Mampu Kendalikan Anggota
1831.Ultah Bung Karno Diperingati Putra-Putrinya
1832.Revisi UU Pemda Perlu Dilakukan
1833. Wapres: Interpelasi Hal Biasa
DPR Tetap Minta Presiden Hadir
1834.Setelah Meninggal dan Terlantar 2 Bulan di Kuwait
Akhirnya Jenazah Aminah binti Jari (PRT Migran asal Serang) Dipulangkan Ke Indonesia
1835.Petisi GERAKAN JAKARTA MERDEKA
Sejuta tanda Tangan untuk Calon Independen pada Pilkada Jakarta 2007
1836.Calon Independen Mendemokratiskan Pilkada
1837. Pernyataan Sikap PRP:
PT Exxon Mobile Harus Bertanggung Jawab Terhadap Buruhnya !
1838. Indonesia Corruption Watch
Menkeu Harus Hapus Rekening Liar Departemen
1839. Jaringan Advokasi Tambang
Jangan Lagi Memperpanjang Kontrak Karya PT Inco !
1840. Siaran Pers JATAM
(Tujuh) Alasan Kontrak Karya PT Inco Tidak Boleh Diperpanjang
1841. Partai Demokrat
Muscab PD Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut Berjalan Dengan Lancar
1842. PKS Kota Bandung
Upayakan Solusi Penanganan Sampah
1843. Statement INFID:
"Pemerintah Jerman Harus Menghapus Utang Indonesia Untuk Pembelian 39 Kapal Perang Bekas Jerman Timur"
1844. Pemberantasan Korupsi
Panitia Cari Orang Bernyali
1845. Konflik Sosial
Aceh dan Sulteng Tata Kembali Nilai Kebangsaan
1846.KPK Minta Jaksa Senior Dimutasi
1847. Permohonan Diajukan Mantan Komandan Tim Mawar Kopassus
UU Pengadilan HAM Diuji
1848.Interpelasi Iran tak akan berujung pada pemakzulan
1849. Interpelasi
Sesuai Tatib, DPR Jangan Paksakan SBY Hadir
1850. PDIP: Presiden Harus Hadiri interpelasi
SBY Diberi Kesempatan Sekali Lagi
1851. Presiden dan DPR Seharusnya Lebih Elegan
Nilai Demokrasi Turun
1852. Interpelasi
SBY: Presiden Berhak Tugasi Menteri
1853. Lampu Mati saat Hujan Interupsi
SBY Absen, Interpelasi Ditunda
1854.Interpelasi Terhambat Tatib
1855. Presiden Yudhoyono Bersedia Berkomunikasi dengan Wakil Rakyat
Sebagian Anggota DPR Kecewa
1856.Jika Ada Calon Independen
Persaingan Bakal Ketat
1857.Ramai-Ramai Inginkan Kursi Gubernur
1858. Jaringan Advokasi Tambang
Setelah Skorsing ITS Mengancam DO (Drop Out) Mahasiswa
1859. Pernyataan Pers:
Kunjungan Resmi Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders Mrs Hina Jilani
1860. Pers Release ICW:
Pemerintah Harus Tertibkan Rekening Liar
1861.SBY Jangan Lecehkan DPR
1862. Agung Laksono, "Ungkapkan Siapa yang Salah Apa Adanya"
Kasus Pasuruan Harus Transparan
1863. Marinir Inginkan Proses Hukum
Warga Minta Puslatpur Dipindah
1864.SBY Absen, Paripurna Batal
1865. Tragedi Pasuruan
DPRD Minta TNI AL Buktikan Pernah Beli Tanah Warga
1866.DPR Tolak Presiden Diwakili
1867. Partai Demokrat
Heru Suharyanto Resmi Pimpin Demokrat Blitar
1868.2,5 Jam SBY Siapkan Strategi
1869. Penembakan
TNI AL Tunggu Proses Hukum
1870.Perubahan Direksi Indosat Tak Pengaruhi Saham
1871. Bila Presiden Tak Hadir, DPR Akan Bawa ke MK
SBY Tak Mau Hadiri Interpelasi
1872. Manajemen: Laporan Keuangan Telah Diaudit dan Diterima RUPS
Transaksi Indosat Diduga Potensial Rugikan Negara
1873. Insiden Pasuruan
Agung Minta Pimpinan TNI AL Bersikap Terbuka
1874. Potensi Kerugian Negara Capai Rp350 Miliar
Indosat Rugi Transaksi Derivatif
1875. Pertemuan dengan TNI-AL Deadlock
Warga Ngotot Relokasi Marinir
1876.Perundingan Warga - TNI AL Buntu Lagi
1877.Diinterpelasi, SBY Pilih Terima Ramos Horta
1878.Penyelesaian Konflik Tanah, Butuh Komisi Baru?
1879.Dari Dua Survei LSI
Kinerja Pemda DKI Tetap Dinilai Buruk
1880. Pernyataan Sikap:
Negara Harus Melindungi Kebebasan Berpendapat Rakyat !
1881. PKS Kabupaten Tanggerang
Jazuli Juwaeni Tak Tertarik Jadi Bupati
1882. Jaringan Advokasi Tambang
Warga Sirise Mengeluhkan Penyakit Akibat Tambang Mangan
1883. Pernyataan:
"Komisioner yang layak bagi KOMNAS HAM masa depan"
1884. Perilaku Hakim
Reformasi Peradilan Gagal Total
1885.Kontras Minta Segera Tuntas
1886.Achmad Ali Ancam Gugat JPU
1887. Interpelator Siapkan 3 Skenario, F-PD Yakin Lancar
Widodo AS Akan Wakili Presiden
1888. Budaya Politik
Politisi Harus Miliki Tanggung Jawab Moral
1889.Tidak Bisa Dijelaskan Menteri
1890.Pengacara 13 Marinir Protes Komnas HAM
1891.Dana DKP Cukup Dikembalikan
1892. Hotman: Kasus Pasuruan Bukti Lemahnya Administrasi
420 Ha Lahan TNI AL Akan Dilepas
1893.Pilkada Jakarta
Calon Indie, Siapa Takut?
1894.Presiden Lakukan Panen Raya di Subang
1895. Kasus Marinir Tembak Warga Sipil di Pasuruan
Kontras Desak Dibentuk TPF
1896.RI-AS Perkuat Kerja Sama Militer
1897.Setelah Prijanto Dipinang
Solusi Yang Menyisakan Masalah
1898. Pernyataan Sikap PRP:
Usut Tuntas Kasus Penembakan Terhadap Warga di Pasuruan!
1899.Term of Reference
Gerakan Rakyat Oposisi
1900. Siaran Pers Bersama:
Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk Menentang Impunity di Indonesia
1901. Indonesia Corruption Watch
Orangtua Murid Adukan Kasus Korupsi Kepsek Anaknya
1902. Partai Demokrat
USO Untuk Pemerataan Telekomunikasi
1903. Pernyataan Sikap Kontras:
Tindak Lanjut Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
1904. Pernyataan Sikap FSPI:
FSPI mengutuk penembakan petani yang dilakukan oleh TNI AL di Pasuruan, Jawa Timur
1905.BPK Minta BUMN Masuk Badan Publik
1906. Penegakan Hukum
Hentikan Pemanggilan Terdakwa ke DPR
1907. Penegakan Hukum
Pola Pemberantasan Korupsi Perlu Diubah
1908.Rokhmin Siap Hadapi BK DPR
1909.PKS Klarifikasi ke KPK
1910.Kejagung Minta Bantuan BI
1911. Hak Asasi Manusia
Anggota Komnas HAM Tak Harus 35 Orang
1912. Legislasi
Penerapan UU Ombudsman Jangan Sekadar Wacana
1913.Personel TNI AL Menembak karena Terdesak
1914.RI Protes Keras Tindakan Australia
1915. Pemberantasan Korupsi
Infrastruktur Pendukung Belum Memadai
1916. Kinerja Parlemen
Theo: AS Pantau Pelaksanaan Usul Interpelasi DPR
1917.Korupsi Lebih Bahaya dari Tsunami
1918. Pembahasan Jangan Terburu-buru
Dana Kampanye Bisa Diatur Tersendiri
1919.Downer: Sutiyoso Anggap itu Penghinaan
1920.DPR Siapkan Interpelasi
1921.Sutiyoso: Saya Dilecehkan
1922.Komandan Puslatpur Dicopot
1923.Pasca Bentrokan Pasuruan
Reforma Agraria Terancam Ditunda?
1924.Bentrok Marinir dan Warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan
Patroli Atau Perusakan Tanaman milik Warga?
1925.Dibalik Penunjukkan Prijanto
Pram: Gimana pinter-pinternya PDI-P nangkep duluan
1926. Pernyataan Sikap GPK:
Pemerintah Australia Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Indonesia
1927. KontraS
Mempertanyakan Penyelesaian Kasus Orang Hilang
1928. Bertekad Perbaiki Moral
2700 Pimpinan Majelis Taklim di Jakarta Dukung Adang
1929.Ada pola konsisten Ausie Manfaatkan Isu Timtim
1930. Reformasi TNI
AS Tanyakan Kehadiran Tommy dan Bambang
1931. Reaksi DPR untuk Menyelesaikan Lumpur Lapindo
Usul Pengadilan Ad Hoc dan Hak Interpelasi
1932.MK Tolak Uji Materiil UU BI
1933. SBY-Amien Damai
Proses Hukum Dana Kampanye Tetap Jalan
1934.Profesionalisme TNI Masih Dipertanyakan
1935. Teten Khawatirkan Terjadi Proteksi Politik
Achmad Ali Rapat dengan Komisi III DPR
1936.Hikmahanto: Pemerintah Ausie Harus Minta Maaf
1937. Dephan
DPR Minta Kasus Asabri Diselesaikan
1938. Agar Terpantau, Harus Transfer
Capres Dilarang Terima Bantuan Tunai
1939.Wapres Kecam Sejumlah Ekonom
1940. Hak Asasi Manusia
Komisi III Lanjutkan
1941. Jangan Rekayasa Data
BPS Harus Jaga Integritas
1942.SBY Prihatinkan Nasib TKI Kuala Lumpur
1943. Damai Amien-SBY Dibawa ke Rakernas PAN
Hatta King Maker Baru
1944.BK DPR Akan Panggil Rokhmin
1945. Presiden Yudhoyono Janji Tak Akan Lakukan Intervensi
Otoritas Penegak Hukum Harus Ambil Langkah
1946.Menguak Semburan Lumpur Panas Lapindo
1947.Rudi Rubiandini R.S
Kejadian Dahsyat akibat Kecelakaan Pemboran Sumur Migas Dengan Penanganan Yang Lalai
1948.Petisi Dukungan Untuk Mendorong Penyelesaian Bagi Masyarakat Korban Semburan Lumpur Panas Lapindo di Sidoarjo
1949. Pernyataan Sikap PRP:
Usut tuntas Dana Kampanye Pilpres 2004 !
1950.Setahun Lumpur Panas Lapindo, Tanya Kenapa?
1951. Jatam-Walhi
Kasus Lumpur Panas Lapindo : Satu Tahun yang Sia-sia
1952. Bertekad Menangi Adang-Dani
PKS Bekali Kadernya Teknik Direct Selling
1953. Pernyataan Pers KPP:
Jangan Tunda Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK
1954. Aliran Dana Rokhmin
Hampir Rp 1 Miliar untuk Rapat DPR
1955.DPR: Peradilan Koneksitas Tidak Penting
1956. Pelanggaran HAM
KKP Susun Jadwal sampai Desember 2007
1957.Wiranto Bantah Terima Dana DKP
1958. Seleksi Pimpinan KPK
Calon Terpilih Harus Sanggup Hadapi Tekanan
1959.Aturan Pemekaran Daerah Harus Menjamin Kesejahteraan
1960.DPR Usulkan Panja Kasus Anthony
1961. Paket RUU Politik Ditargetkan Selesai Akhir 2007
Pengaturan Dana Harus Lebih Ketat
1962. SBY-Amien
Walau Berdamai, Isu Aliran Dana DKP Tak Boleh Karam
1963.Perjanjian Pertahanan Tekan Singapura Patuhi Ekstradisi
1964.Akbar: Isu dana DKP ganggu konsentrasi pembangunan nasional
1965.Saksi Akan Dikonfirmasi Langsung
1966. Soal Kasus Dana DKP Diserahkan KPK
Presiden dan Amien Rais Sepakat Akhiri Pertikaian
1967.Pilkada Jakarta
foke.blogspot.com Gagal Diambil Alih?
1968.Amien Rais Minta kasus DKP Tak Dipolitisasi
1969. Partai Demokrat
Temu Wicara Kader PD dengan Mahkamah Konstitusi
1970. PKS Kabupaten Tangerang
PKS Tetapkan Jazuli Sebagai Calon Bupati
1971. Partai Damai Sejahtera
Indonesia Harus Tetap Konsisten Dukung Iran Soal Nuklir
1972. Ketua MPR: Kubu Amien Rais dan Yudhoyono Jangan Peruncing Masalah
Polemik Bisa Merugikan Bangsa
1973.Reforma Agraria Menjelang, Pemerintah Diminta Berhati-hati
1974.Kejagung Angkat Tangan Soal Dana DKP
1975. Semua Dokumen Disimpan di KPU
Mulyana Siap Beber Dana Asing
1976.Keharuan Iringi Peringatan Setahun Gempa
1977.Dugaan Aliran Dana DKP
Presiden SBY Mulanya Enggan Memberikan Tanggapan
1978. Indonesia Corruption Watch
Batasi Diskresi Hindarkan Korupsi
1979. Partai Damai Sejahtera
Syarat Minimal Usulan Sidang Bisa Terpenuhi
1980. Unjuk Rasa
Keluarga Korban HAM Rindu Kejujuran Pemerintah
1981. Premanisme
Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Bermasalah
1982.Menuntaskan Sisa Agenda HAM
1983.BK DPR Usut Wakil Rakyat yang Menerima
1984.Masih Seputar Pemecatan Wimar
Ancaman Bagi Kebebasan
1985.Indra Setiawan Menghilang
1986. Posisinya Selalu Dipertanyakan
Penarikan Zaenal Kian Dekat
1987. Tiga Opsi
Ryaas Rasyid Jamin Tak Ada Lagi Kekerasan di IPDN
1988.RUU Kementerian Negara Hampir Selesai
1989. Jawaban Interpelasi Dijadwalkan 5 Juni
Presiden Hampir Pasti Tak Hadir
1990.Kejagung Akan Gugat Pak Harto Rp11,5 Triliun
1991. Dana Operasional
DPR Minta Anggaran Otonom
1992. Pro-kontra
Sidang Paripurna MPR Bisa Panaskan Situasi Politik
1993.Perjanjian Pertahanan RI-Singapura, DPR Perlu Berkepala Dingin
1994. Interpelasi Iran
DPR Minta Presiden Hadir pada 5 Juni 2007
1995.PAN Lakukan PAW Separo Jalan
1996.Ungkap Tuntas Dana DKP
1997. A. Umar Said
Generasi Muda Memperingati 9 Tahun Mundurnya Soeharto
1998.Pernyataan Sikap:
STOP DEPORTASI !!!, Tegakkan HAM dan Keadilan untuk Buruh Migran Indonesia Tidak Berdokumen di Saudi Arabia
1999. Siaran Pers:
Reformasi Peradilan Militer Perlu, Demi Rasa Keadilan Publik
2000. Yayasn Peduli Timor Barat
Pernyataan Menlu RI Membingungkan Dan Tidak Konsisten
 
About Us  Site Policy  Site Map  Arsip 
Copyright 2007 Berpolitik.com All right reserved